Ruteng, Vox NTT- Politik uang dan politisasi Sara merupakan kejahatan yang terbukti bukan hanya menodai demokrasi, tapi juga mengancam Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Demikian disampaikan Ketua Panwaslu Kabupaten Manggarai, Marselina Lorensia dalam sambutannya membuka Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi Sara di Lapangan Motang Rua-Ruteng, Rabu (14/2/2018).
“Kita sedang menghadapi tahun politik, yakni pada Pilkada serentak 27 Juni 2018 dan Pemilu serentak 2019. Maraknya politik uang dan politisasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (Sara) dalam proses kontestasi untuk memenangkan pemilihan dapat merusak Pilkada dan Pemilu yang berintegritas,” katanya.
“Keduanya, baik politik uang dan kampanye dengan eksploitasi atau mempolitisasi isu Sara adalah bentuk kejahatan yang terbukti bukan hanya menodai demokrasi, tetapi mengancam Pancasila dan NKRI,” tegas Lorensia.
Dia mengingatkan bahwa Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu masih menyisakan noda hitam, dimana perebutan kekuasaan politik ditempuh dengan menghalalkan segala cara yang merusak demokrasi dan menggerogoti pilar-pilar NKRI.
“Bercermin dari berbagai kasus Pilkada di tanah air, kontestasi politik dapat mengganggu kohesi sosial akibat penggunaan sentimen Sara, penyebaran hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian. Kondisi ini semakin parah karena masifnya penggunaan internet dan media sosial,” jelasnya.
Pantauan Panwaslu Kabupaten Manggarai, kata Lorensia, media sosial masih marak digunakan sebagai sarana penyampaian ujaran kebencian dan politisasi Sara.
“Karena itu, kami menghimbau agar ujaran kebencian, eksploitasi dan politisasi Sara kita hentikan untuk mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT yang damai dan berintegritas,” ujarnya.
“Kami juga mengimbau warganet agar bijak dan arif menggunakan teknologi internet sebagai sarana menyebarkan pesan-pesan kebaikan dan perdamaian. Jangan jadikan media sosial sebagai fasilitas untuk menjalankan kejahatan dan merancang permusuhan,” tambahnya.
Sebab itu, dia mengajak semua pihak yang terlibat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT 2018 agar memiliki komitmen untuk tidak terlibat politik uang dan politisasi Sara.
“Semua pihak, termasuk masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam penyelenggaraan demokrasi yang sehat tanpa politik uang dan politisasi Sara,” pungkasnya.
“Kami yakin, kehadiran semua elemen di tempat ini merupakan wujud dukungan nyata untuk sama-sama menolak politik uang dan politisasi Sara yang telah nyata merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dan bebas KKN,” imbuhnya.
Kontributor: Ano Parman
Editor: Adrianus Aba