Kupang, Vox NTT- Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar rapat koordinasi Perencanaan Pendidikan di Hotel Neo by Aston, Jumat (23/03/2018).
Rapat kerja (rakor) tersebut bertujuan untuk terus berbenah berbagai peluang dan tantangan pendidikan di provinsi yang sedang dipimpin Frans Lebu Raya itu.
Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi NTT Aloysius Min saat diwawancari VoxNtt.com di sela-sela kegiatan itu mengatakan, pelaksanaan rakor ini dalam rangka sinkronisasi program dan mengidentifikasi berbagai persoalan di bidang pendidikan.
“Kemudian kita rumuskan untuk menjadi komitmen bersama antara provinsi, kabupaten/kota dan pusat di dalam menangani masalah-masalah yang kita hadapi,” katanya.
Dalam rakor ini kata Alo, pihaknya mengevaluasi delapan standar nasional pendidikan melihat mutu pendidikan. Kedelapannya yakni standar isi, proses, sarana, prasarana, pembiyaan, penilaian, dan ketenagaan.
“Ini yang menjadi evaluasi kita dengan menggunakan delapan standar nasional pendidikan. Bagaimana standar proses di sekolah, bagaimana isi, bagaimana standar pembiyaannya, bagaimana standar sarana prasarana, bagaimana tenaga kependidikan,”ujarnya.
Dia menjelaskan, UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan sudah jelas mengamanatkan bahwa tanggung jawab pendidikan itu adalah pemerintah, sekolah, dan masyarakat.
“Ada masyarakat, ada LSM, media massa, tokoh-tokoh agama semua tanggung jawab disana. Mari kita berkontribusi,” ajak Alo.
Dia melanjutkan, Di rakor ini juga akan membahas pelaksanaan Ujian Nasional (UN).
“Ujian nasional ini tidak hanya sekedar hanya sukses dan maju tetapi bagaimana kualitas pelaksanaan, hasil nilai anak-anak. Tentu tidak diukur dari sekarang, tetapi itu proses yang sudah berjalan selama ini. Terhadap pelaksanaan UN mulai kemarin kita sudah geser soal Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) tetapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK),” imbuhnya
Palaksanaan UN lanjut dia, untuk SMK akan dilaksanakan tanggal 2 sampai 5 April 2018. Sedangkan SMA dilaksanakan tanggal 9 sampai 12 April 2018.
“Ini sengaja dibuat berbeda supaya SMA bisa gunakan komputer di SMK, itu logikanya. SMK bisa gunakan komputer di SMA. Maka dibuatlah pelaksanaan berbeda dan soalnya berbeda, kemudian ada peningkatan jumlah sekolah yang mengikuti UNBK. Kalau tahun lalu SMA/SMK hanya 105 sekolah. Tetapi tahun ini meningkat menjadi 326 sekolah,” kata Alo.
“Ada peningkatan 300 persen lebih, tetapi kalau dibanding secara nasional kita masih dibawah. Ada 17 provinsi di Indonesia sudah 100 persen UNBK, ada kemudahan dari UNBK ini dari segi biaya, penekanan biaya yang sangat jauh sekali, biaya cetak soal, distribusi, pengamanan, pemeriksaan itu turunnya jauh,” tambah dia.
Alo menambahkan, dalam persiapan UNBK ini Dinas Pendidikan NTT sudah mulai membuka pelatihan proktor.
Tugas proktor adalah mengopratori server UNBK sehingga dapat menyediakan soal – soa tampil di komputer klien. Sedangkan teknisi membantu jika terjadi gangguang teknis seperti komputer mati, jaringan klien tidak terhubung ke server dan lain-lain.
“Proktornya dilatih karena dia kuncinya nanti, supaya mereka mengerti bagaimana mengatasi kalau ada kesulitan-kesulitan. Proktor ini juga nanti yang menangani pelaksaan teknis di sekolah. Server dan lain sebagainya,” jelas Alo.
Dia menambahkan, persiapan- persiapan lain yang sudah dilakukan seperti, sosialisasi dengan kabupaten/kota dan UPT. Sosialisasi ini dilakukan untuk bersinergi antara kabupaten/kota.
“Katakanlah pelaksanaan UN SMA/SMK dukungan kabupaten/kota juga penting, karena itu kita sudah sepakati koordinator pelaksanaan UN di kabupaten/kota kepala dinas, wakil koordinator kepala UPT. Bukan soal pembagian kewenangan karena pelaksanaan UN mulai dari nasional,” pungkasnya.
Penulis: Tarsi Salmon
Editor: Adrianus Aba