Borong, Vox NTT- Debat publik calon bupati dan wakil bupati Manggarai Timur telah berlangsung di lapangan sepak bola SMAK Pancasila Borong, Jumat (06/04/2018).
Saat debat yang dimoderasi oleh presenter TV One Bergita Manohara itu, salah satu panelis menanyakan inovasi pasangan Bonifasius Uha dan Fransiskus Anggal (Paket Nera) dalam memerangi korupsi. Menurut panelis, kasus extra ordinary crime itu sudah membudaya dan sistemik.
Calon wakil bupati Paket Nera Fransiskus Anggal pun lansung menjawab dengan menyatakan, pihaknya berkomitmen membentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Transparansi di Kabupaten Manggarai Timur.
Menurut Frans, penyebab utama terjadinya korupsi karena tidak ada transparansi. Semua transaksi berlangsung dalam kegelapan.
“Jika Paket Nera terpilih jadi bupati dan wakil bupati, maka transparansi perlu dan itu harus di-Perda-kan. Sampai sekarang, Matim belum memiliki Perda Transparansi,” tegas mantan jurnalis Flores Pos itu.
Baca: Pendidikan Gratis Bukan Omong Kosong Bagi Paket Nera
Dikatakan Frans, semua proses pembangunan dan pengelolaan keuangan wajib terbuka untuk umum. Rakyat berhak untuk mengetahuinya sebab itu uang mereka.
“Rakyat harus tahu, dari mana datangnya, berapa besarnya, dikemanakan, dan itu harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Maka perlu ada Perda Transparansi di Matim kalau Paket Nera terpilih,” tegas Frans.
Inovasi lain untuk memerangi korupsi, lanjut dia, adalah keteladanan birokrasi dengan bekerja sesuai kapasitas.
“Keteladanan seperti apa, artinya pemimpin yang demokratis. Jadi pemimpin yang harus tahu mana yang salah dan siap dikritik,” pungkas pria asal Kecamatan Kota Komba itu.
Disinggung lagi soal korupsi barang dan jasa, Frans lagi-lagi menegaskan, tidak ada cara lain, selain tansparansi yang kemudian dikuatkan dengan Perda Transparansi.
Senada dengan Frans, calon bupati Paket Nera Bonifasius Uha mengatakan, solusi lain untuk memerangi praktik korupsi di Manggarai Timur adalah dengan menempatkan tenaga pada status jabatan-jabatan harus sesuai kompetensi dan keilmuannya.
Menurut Bone Uha, hal itu akan mencegah terjadinya perilaku korup.
“Karena dia tahu pasti sesuatu bisa tidak terjadi karena kelalaian. Tetapi kalau itu mau dan tidak mau, ya, suka tidak suka, harus menerima resiko itu. Tetapi kalau boleh, segala sesuatu terjadi bukan karena ketidaktahuan tetapi mesti terjadi karena ketahuan. Sehingga kami, mengatakan penempatan tenaga kita khusus eselon II harus sesuai kompetensi dan keilmuannya,” tegas politisi Partai Bulan Bintang itu.
Penulis: Nansianus Taris