Kefamenanu, Vox NTT-Pemerintah Kabupaten TTU diminta untuk serius memperhatikan nasib para tenaga guru honorer.
Permintaan tersebut disampaikan oleh elemen mahasiswa dari LMND Eksekutif Kota Kefamenanu dan Ikatan Mahasiswa Dawan R (IMADAR) yang tergabung dalam Front Mahasiswa Peduli Rakyat Tertindas (FMPR) saat menggelar aksi mimbar bebas di Perempatan Terminal Kefamenanu, Selasa (01/05/2018).
Menurut FMPR, hingga kini masih banyak guru honorer yang hanya menerima gaji Rp 500 ribu hingga Rp 750 ribu per-bulan dengan beban jam mengajar yang harus dilaksanakan yakni 24 jam dalam seminggu.
Akibat rendahnya gaji tersebut, para guru honorer terpaksa mencari penghasilan tambahan lain. Kondisi ini tentu saja bisa menyebabkan fokus pendampingan siswa di sekolah terbagi, sehingga kualitas pendidikan pun menjadi buruk.
Untuk diketahui, aksi unjuk rasa yang diikuti oleh sekitar 25 orang aktivis tersebut digelar dalam rangka Hari Buruh Internasional yang jatuh setiap tanggal 1 Mei dan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei.
Aksi massa itu sempat membuat kemacematan lalu lintas di ruas Jalan Eltari Kota Kefamenanu.
Mereka membawa sejumlah poster bertuliskan ‘Wujudkan Trisakti Dan Tri Panji Nasionalisasi Aset Asing’ Tolak UU MD3, MoU TNI-Polri, RUU KUHP, Wujudkan Pendidikan Ilmiah, Gratis dan Demokratis Bagi Mahasiswa, Lawan Rezim Jokowi-jk Pro Kapitalis yang Anti Rakyat serta Hentikan Liberalisasi Sektor Pendidikan.
Baca Juga: FMPR Soroti Rendahnya Upah Tenaga Kerja di TTU
Inocencius Halla, Koordinator Lapangan dari FMPR saat diwawancarai awak media menjelaskan, sesuai dengan hasil investigasi mereka, gaji para guru honorer hingga saat ini masih jauh di bawah standar hidup layak.
Menurut Halla, hingga kini masih ada guru honorer yang hanya menerima gaji sebesar Rp 300 ribu hingga Rp 750 ribu per-bulan. Gaji tersebut baru dibayar setiap tiga bulan sekali.
“Parahnya lagi ada salah satu SMP di Kota Kefamenanu ini yang guru honornya dibayar Rp 200 ribu per-bulan dan diberikan setiap triwulan, bayangkan mau hidup layak bagaimana kalau digaji seperti itu? Ini salah satu sebab kenapa kualitas pendidikan kita masih belum berkualitas karena memang guru honor juga masih berpikir untuk mencari tambahan nafkah di luar karena gajinya sangat minim, jadi kami harap ini bisa mendapat perhatian khusus dari Pemda TTU,” ujar Hal.
Dikatakan, dalam aksi itu pihaknya juga meminta dengan tegas agar pemerintahan Jokowi-JK dapat memberikan perhatian serius bagi tingginya angka putus sekolah di Indonesia, terutama pada jenjang usia SD dan SMP.
Sebab merujuk pada data BPS Indonesia, hingga tahun 2015 masih terdapat 997.554 siswa sekolah dasar dan 51.541 siswa SMP yang mengalami putus sekolah.
“Ini jumlah yang sangat besar, jadi kami harap baik pemerintah pusat maupun provinsi serta kabupaten dapat memberikan perhatian serius pada tingginya angka putus sekolah di negeri ini,” tandas Halla.
Penulis: Eman Tabean
Editor: Adrianus Aba