Borong, Vox NTT- Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Manggarai Timur, Bonifasius Sai merespon tudingan DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kabupaten itu.
Sebelumnya, Ketua DPD PSI Matim Pankrius Purnama menuding selama ini proses perekrutan tenaga harian lepas (THL) di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) sarat nepotisme.
Banyak OPD mempekerjakan THL lahir dari proses manga ata onen (MAO)-ada orang dalam, tanpa mempertimbangkan kualitas dan kemampuan. Mereka adalah keluarga atau kenalan kepala dinas, pejabat elite, dan anggota DPRD Matim.
Boni Sai menilai sorotan PSI Matim tersebut merupakan masukan yang baik
“Masukan dan harapan dari PSI itu sangat baik dan kami apresiasi. Selama ini di setiap SKPD Manggarai Timur selalu mengevaluasi kinerja THL. Selama ini juga banyak yang sudah dievaluasi dan ada yang diberhentikan. Mereka juga terima dan tidak ribut,” ujar Boni Sai saat ditemui VoxNtt.com di ruang kerjanya, Jumat (25/05/2018).
Kendati demikian, dia tetap mengarahkan agar tudingan adanya nepotisme dalam perekrutan THL tetap dikonfirmasi ke berbagai OPD di Matim.
Sebab, pimpinan OPD telah merekrut THL di instansi mereka masing-masing sesuai kebutuhan.
“Sampai sekarang kami tidak temukan hal seperti itu. Kalau ada kami akan konfirmasi ke dinas teknis terkait. Mungkin ada pertimbangan internal dinas tersebut. Namun, sejauh ini itu tidak ada,” tandas Boni.
Menurut dia, Pemkab Matim tidak mengatur soal kewenangan perekrutan THL. Selama ini, perekrutan THL ada di OPD sesuai dengan kebutuhan program masing-masing.
Dia menambahkan, Kabupaten Matim adalah daerah otonomi baru. Sebab itu membutuhkan sumber daya manusia (SDM) untuk membantu melaksanakan dan mensukseskan program di setiap OPD.
“Maka diangkatlah THL. Tetapi yang berwenang merekrut adalah OPD itu sendiri,” tukas Boni.
“Intinya bahwa secara teknis rekrutmen THL ada di setiap SKPD. SKPD merekrut THL berdasarkan kebutuhan. Dan itu sudah ada dasar hukumnya,” tambah dia.
Penulis: Nansianus Taris
Editor: Adrianus Aba