Labuan Bajo, Vox NTT-Acara launching Kartu Petani Sejahtera (KPS) dari paket Harmoni di Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dihadiri masyarakat dari tiga kecamatan yakni Lembor, Welak, dan Lembor Selatan.
Sekitar 2.500 masa menyaksikan langsung acara launching Kartu Petani Sejahtera di lapangan Kakabotek, Lembor, Sabtu (26/05/2018).
Koordinator kegiatan, Hendrik Banggur, kepada media ini menjelaskan, pemilihan tempat launching di daerah lumbung padi NTT ini sebagai simbol keberpihakan paket Harmoni kepada petani. Pasalnya, kata dia, penghasilan padi di salah satu lumbung padi NTT dengan luas persawahan sekitar 3.600 Ha ini terus menurun.
Foto: BKH diterima secara adat di Lembor
Seperti pada tahun 2017, temuan VoxNtt.com mengungkap sejumlah petani di Lembor, mengeluhkan hasil panen padi mereka yang menurun drastis.
Baca: Produksi Padi di ‘Lumbung Pangan’ Manggarai Menurun
Hal ini disebabkan oleh kelangkaan pupuk dan hama yang menyerang tanaman padi saat mulai berbuah.
Kepala Desa Daleng, Alfonsius Harto kepada VoxNtt.com, Kamis (04/05/2017) mengatakan hasil panen pada tahun sebelumnya rata-rata mencapai 2 ton atau 40 karung bagi petani yang memiliki luas lahan sebesar 1 Ha.
Namun pada tahun 2017 para petani hanya memperoleh hasil 20 karung atau penurunan mencapai 50%.
Penyebab turunnya hasil panen ini disebabkan oleh kelangkaan pupuk dan hama yang menyerang padi saat mulai berbuah.
“Saat petani di Lembor butuh pupuk MPK dan Urea, pupuk itu tidak ada, pupuk baru tiba di tangan petani setelah pupuk tidak dibutuhkan lagi” tutur Harto.
Selain itu, kata dia, turunnya hasil panen disebabkan harga obat pemberantas hama yang dijual di Lembor melambung tinggi.
Ia mencontohkan obat Virtako dan explore yang harganya mencapai Rp 150 Ribu sampai Rp 200 Ribu.
“Untuk membeli obat pengusir hama yang mahal itu, sangat berat bagi petani di Lembar,”kata Alfons.
Sementara itu seorang petani, Mikael Kaus mengatakan area sawah miliknya seluas 2 Ha di Munting, Desa Siru, Kecamatan Lembor, pada tahun 2016 lalu hasilnya mencapai 90 karung atau 4 ton lebih.
Namun karena kelangkaan pupuk dan hama, hasil panen tahun 2017 hanya mencapai 43 karung atau turun 50 %.
“Pupuk MPK dan Urea tiba terlambat di Lembor. Saat pupuk itu dibutuhkan petani, pupuk sudah tidak ada. Saat tidak dibutuhkan, pupuk mulai beredar di tangan petani,”ungkap Kaus.
KPS Kabar Gembira
Lumbung padi yang terancam menurun ini menjadi perhatian serius paket calon Gubernur NTT, Benny K Harman-Benny Litelnoni.
Acara launching KPS menjadi kabar gembira bagi petani sawah di Lembor dan NTT pada umumnya. Apalagi data BPS menyebut sebanyak 85% penduduk miskin adalah petani. Ini berarti masalah kemiskinan NTT erat kaitannya dengan petani.
Foto: BKH saat memaparkan manfaat KPS di depan ribuan masa kampanye di Lembor
Mikel Habar, tokoh masyarakat asal desa Waekantar mengapresiasi kehadiran KPS di tengah masalah pertanian NTT yang dirundung pilu.
“Manfaat dari KPS sungguh menyentuh masalah petani pak. Kami siap bekerja menangkan paket Harmoni agar kartu ini bisa aktif dan kami pakai sebagai solusi” ungkap Mikel yang mewakili petani menerima formulir dan KPS secara simbolis dari BKH.
Hal senada disampaikan Pilipus Halut, petani asal kelurahan Tanjeng, kecamatan Lembor. Halut menyebut KPS dari paket Harmoni sebagai suara petani yang selama ini tidak tersampaikan.
“Manfaat KPS adalah solusi pertanian NTT yang selama ini dirindukan para petani. Semoga pa Benny menang agar kartu ini bisa dipakai petani” harap Halut.
Manfaat KPS
BKH sebelum menyerahkan secara simbolis formulir dan KPS kepada perwakilan petani di Lembor mengajak masyarakat agar mendukung paket Harmoni karena programnya jelas berpihak kepada petani.
“Mengapa petani tetap miskin?Masalah petani ada dua yakni modal dan keterampilan,” ungkap BKH.
Foto: Penyerahan simbolis KPS kepada petani di Lembor
Menjawabi masalah ini, paket Harmoni telah menyiapkan 6 kebijakan pokok untuk petani.
Keenam kebijakan ini akan dituangkan dalam Kartu Petani Sejahtera (KPS).
Pertama, setiap rumah tangga tani akan mendapat modal usaha maksimal Rp.10 juta.
Kedua, KPS menjamin bantuan bibit, benih, pakan ternak, alat pertanian dan pupuk bagi petani tepat pada waktunya.
Ketiga, rumah tangga tani diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja.
“Di BLK petani diberi pengetahuan baru, manajemen dan mengolah hasil pangan kita,” kata BKH.
Keempat, pemerintah menjamin pembelian hasil pertanian sehingga harga komoditi petani dilindungi.
“Harga kita selama ini ditentukan oleh yang punya uang, sekarang saatnya petani punya nilai tawar” tegas BKH.
Kelima, menjamin asuransi gagal panen bagi petani yang mengalami bencana seperti hama, banjir, longsor, angin puting beliung, dan bencana lainnya.
Keenam, rumah tangga tani yang anaknya kurang mampu mendapatkan beasiswa dari pemerintah provinsi.
Selain keenam program ini, infrastruktur penunjang pertanian akan diperbaiki agar mobilitas barang dan jasa cepat berputar.
Penulis: Irvan K