Jakarta, Vox NTT- Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup di Kediaman Prabowo, Senin (30/7/2018).
SBY tiba di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pukul 10.00 WIB. Ia ditemani putra bungsunya, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.
SBY disambut salam hormat Prabowo. Pertemuan ini merupakan yang keempat setelah tiga kali pertemuan sebelumnya.
Sebelum SBY tiba, sudah lebih dulu tiba para elite Partai Gerindra dan Demokrat. Elite Gerindra yang hadir adalah sekjen Ahmad Muzani dan para pengurus lain seperti Sufmi Dasco Ahmad, Fadli Zon, Ferry Juliantono, Fuaf Bawazier.
Dari Demokrat, hadir sekjen Hinca Pandjaitan dan pengurus lain seperti Syarif Hasan, Nurhayati Ali Assegaf, Roy Suryo, Ferdinand Hutahaean, Herman Khaeron, dan Teuku Rifky.
Pertemuan sebelumnya digelar di kediaman SBY di Kuningan, Jakarta, Selasa (24/7/2018) malam. Saat itu,baik SBY maupun Prabowo mengaku ada peluang bagi Demokrat dan Gerindra untuk berkoalisi dalam Pilpres 2019.
Pada pertemuan itu juga, Prabowo dan SBY menyepakati lima poin yang menitikberatkan kesamaan visi dan misi bersama untuk membangun koalisi pada pilpres 2019.
Lima poin kesepakatan itu yakni: Pertama Bidang perkembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. SBY mengungkapkan dirinya dan Prabowo menyoroti soal pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, pengurangan kemiskinan, keseimbangan pembangunan manusia dan infrastruktur, situasi moneter, kebijakan pajak, situasi dan beban Pertamina.
Dalam bidang ekonomi, kedua tokoh sepakat agar rakyat tiadk terbebani tetapi tetap bisa menggerakkan investasi dan dunia usaha.
Kedua, Bidang Hukum dan keadilan. SBY mengungkapkan rakyat saat ini membutuhkan hukum yang adil dan bebas intervensi.
Ketiga, Bidang politik dan demokrasi. SBY dan Prabowo membahas soal kebebasan berbicara, netralitas aparat, kebebasan pers, hingga penertiban hoaks. Kedua tokoh mendukung penertiban hoaks, namun tetap diakukan proporsional dan adil.
Keempat, Sikap anti kapitalisme dan persatuan bangsa dan kerukunan sosial. Isu ini pun dibahas antara Prabowo dan SBY. Mereka sepakat menolak radikalisme dan ekstremisme tidak bisa dibiarkan. Namun, kedua parpol menolak Islamophobia.
Kelima, Terkait ideologi dan dasar negara. SBY dan Prabowo sepakat untuk tetap berpegangan pada Pancasila dan UUD 1945. Kedua tokoh menolak adn mencegah upaya untuk menghadirkan paham lain di negara ini.
Pertemuan hari ini tanpa kehadiran AHY yang diduga sebelumnya akan hadir. Kepala Divisi Hukum dan Advokasi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyampaikan alasan ketakhadiran AHY dalam pertemuan itu.
Ia mengatakan, AHY tidak ikut pertemuan karena ada agenda lain yang sudah dijadwalkan sebelumnya. “AHY ada acara lain yang sudah terjadwal,” kata Ferdinand.
Alasan lain menurut Ferdinand karena hari ini hanya membahas tekni koalisi belum membicarakan tentang posisi Capres dan Cawapres.
Jalan Koalisi Demokrat dengan Jokowi Buntu?
Peretmuan antara SBY dan Prabowo hari ini semakin memperjelas bahwa koalisi Demokrat dengan Jokowi menemukan jalan buntu.
Padahal sebelumnya SBY mengaku, sejak 2014 dirinya dan Presiden Joko Widodo berkomunikasi menjajaki koalisi dan semakin intens setahun terakhir. Bahkan kata SBY setahun terakhir sudah melakukan lima kali pertemuan.
Pada akhirnya, SBY merasa ada hambatan bagi Demokrat untuk bergabung dalam koalisi pendukung Jokowi di Pilpres 2019.
Hal itu diungkapkan SBY saat jumpa pers seusai bertemu Ketua Umum Partai Geridra Prabowo Subianto di kediamannya di Kuningan, Jakarta, Selasa (24/7/2018) malam.
Namun SBY tidak menjelaskan soal hambatan yang dimaksud. SBY lalu menjabarkan secara rinci bagaimana komunikasi dengan Jokowi yang terjadi selama ini, seusai bertemu dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Rabu (25/7/2018) malam.
Berikut penjelasan SBY: Oktober 2014 Saat itu, SBY masih menjabat presiden dan Jokowi menjadi presiden terpilih. Menurut SBY, dalam pertemuan tersebut, Jokowi bertanya kepadanya, apakah tidak sebaiknya Demokrat berada dalam pemerintahan periode 2014-2019? “Rasanya, Pak Jokowi, kalau tiba-tiba kami berada di dalam menjadi tidak tepat,” ujar SBY menirukan komunikasinya dengan Jokowi dulu.
SBY merasa tidak bisa bergabung saat itu lantaran Demokrat tidak mengusung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014. Demokrat memilih netral setelah gagal dalam menggelar konvensi untuk memilih capres.
Desember 2014 SBY menemui Jokowi di Istana, Jakarta, untuk mengundang Presiden Jokowi menghadiri Global Green Growth Institute (GGGI) Summit 2015 yang dia pimpin. Saat itu, kata SBY, Jokowi mengulangi pertanyaan yang sama. “Apakah tidak sebaiknya Demokrat berada dalam pemerintahan? Jawaban saya masih sama,” ucap SBY.
Medio 2017 SBY mengaku semakin intens berkomunikasi dengan Jokowi pada 2017. Ia tidak menjelaskan kapan saja pertemuan tersebut dilakukan.
Menurut SBY, semangatnya ketika itu adalah Demokrat bisa ikut mengusung Jokowi dalam Pilpres 2019. “Dengan harapan kalau beliau ditakdirkan Allah SWT kembali (terpilih) dan Demokrat berada di pemerintahan, kita bisa juga berkontribusi dari dalam (pemerintahan) untuk rakyat,” ujar SBY.
Mei 2018 SBY mengaku sempat dua kali bertemu Jokowi di Istana Bogor, masih menjajaki peluang Demokrat bergabung dalam koalisi. Setiap bertemu dengan Jokowi, SBY mengaku selalu bertanya, apakah seluruh parpol pendukung bisa menerima jika Demokrat bergabung dalam koalisi? “Ya, bisa karena presidennya saya,” kata SBY menirukan ucapan Jokowi ketika itu.
Ketakharmonisan SBY dan Megawati Sebab Kebuntuan?
Ketakharmonisaan SBY dan Megawati diduga kuat menjadi penghambat bagi Jokowi untuk mendapatkan dukungan dari Demokrat. Sebaliknya hal ini menjadi sinyal baik buat Prabowo.
Sebagaimana dalam konfrensi pers itu SBY menyampaikan, Jokowi sendiri berharap agar Demokrat bisa berkoalisi dengan seluruh partai pendukungnya di 2019. Namun ketegangan hubungan antara SBY dan Megawati diduga menjadi penghambat koalisi itu terjalin.
Oleh karena itu, SBY merasa hubungannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri perlu dipulihkan.
Perubahan dinamika itu semakin terasa dalam 2-3 minggu terakhir. SBY merasa ada hambatan bagi Demokrat untuk merealisasikan dukungannya untuk Jokowi.
Selain hubungannya dengan Megawati yang belum pulih, salah satu sinyal hambatan yang ditangkap SBY adalah pernyataan pemimpin parpol seusai pertemuan Jokowi dengan enam ketua umum parpol pendukung di Istana Bogor, Senin (23/7/2018) malam.
Pernyataan tersebut intinya, jika ada parpol lain yang ingin bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi, maka harus disepakati oleh semua parpol pendukung. Masalahnya, hubungan SBY dengan Megawati belum pulih.
“Saya ini orang tua. Saya mengerti maksudnya bahwa memang tidak mudah bagi Demokrat untuk berada di dalam,” ujar SBY.
Karena hasil Rakernas Demokrat di Lombok, Mei 2018, memutuskan Demokrat mengusung capres-cawapres, maka situasi ini mendorong SBY menjajaki peluang baru dalam koalisi. SBY kemudian berkomunikasi dengan Prabowo Subianto.
Ia mengaku baru kembali bertemu dengan Prabowo pada Selasa (24/07/2018) kemarin setelah pertemuannya pada 2017 yang membahas ambang batas pencalonan presiden.
“Sehingga kalau pertemuan pertama (dengan Prabowo) setelah satu tahun itu memiliki inisiatif untuk kemungkinan membangun koalisi, memang ada landasannya. Jadi tidak begitu saja kami tutup buku dengan Pak Jokowi lalu membuka lembaran baru dengan Pak Prabowo,” ujar SBY.
“Saya harus mengatakan pada malam hari ini, tampaknya ada hambatan bagi Demokrat untuk berada dalam koalisi. Sungguh pun saya benar-benar merasakan kesungguhan dan ketulusan Pak Jokowi untuk mengajak kami Partai Demokrat ke dalam koalisi,” tambah dia. “Tetapi, saya mengetahui, tanpa harus saya sampaikan dari mana sumber-sumbernya, memang tidak terbuka jalan bagi Demokrat untuk berada dalam koalisi beliau,” kata SBY lagi dalam konferensi pers Selasa (24/7/2018) malam itu.
Penulis: Boni Jehadin (Diolah dari Kompas)