Atambua, Vox NTT- Dua jabatan kepala dinas di Kabupaten Belu hingga kini masih lowong.
Keduanya yakni, Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kadis
Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP).
Akibat kekosongan jabatan Kadis pada dua instansi ini membuat beberapa warga
Belu ikut mempertanyakan. Sebab, dua instasi ini dianggap penting oleh
masyarakat.
Ramos Tae Bere, politisi di Kabupaten Belu dalam rapat bersama Ketua DPRD setempat dengan sejumlah warga, Jumat (14/09/2018), juga ikut mempertanyakan alasan belum terisinya dua jabatan Kadis tersebut.
Disaksikan VoxNtt.com, dalam rapat yang berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD Belu itu, Ramos mengatakan pemerintah terkesan kurang serius mengurus masyarakat, terutama untuk segera mengisi dua jabatan yang lowong. Lebih banyak, pemerintah mengurus proyek.
Sebab itu, dia meminta agar dua jabatan itu harus segera diisi, sebab sangat
strategis untuk menjalankan program-program prioritas kepemimpinan Bupati Belu Wilybrodus
Lay dan Wakil Bupati J.T Ose Luan.
Menurut dia, pimpinan dua OPD yang strategis ini jangan dibiarkan kosong. Kekosongan
pimpinan OPD jangan sampai menuai masalah, sebagaimana yang terjadi pada Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) terkait ketiadaan formasi CPNSD
Kabupaten Belu tahun 2018.
Viktor Motain Nahak selaku tokoh pemuda dalam pertemuan itu mengatakan,
pemerintah perlu mengisi jabatan yang lowong.
Pengisian jabatan Kadis, kata Viktor, tentu dengan menempatkan pejabat yang sudah mengikuti assesment sesuai hasil perangkingan beberapa waktu yang lalu.
Ia meminta agar jabatan pimpinan di dua dinas itu tidak boleh melakukan assesment ulang, karena nanti membutuhkan anggaran lagi.
Sebelumnya, Bupati Belu Wilybrodus Lay mengatakan, pengisian jabatan yang lowong belum bisa dilakukan. Sebab harus didahului dengan assesment uji kepatutan dan kelayakan. Untuk assesment, kata Bupati Wily, dibutuhkan anggaran cukup banyak untuk mendukung pelaksanaan uji kompetensi.
Penulis: Marcel Manek
Editor: Ardy Abba