Oleh Pius Rengka
Pada politik, di mana pun itu mungkin dan kapan pun hal itu terjadi, selalu akan dipercaya sebagai instrumen untuk mencapai kebaikan bersama. Kebaikan bersama sebagai optio fundamentalis politik tidak membenarkan segala cara menjadi halal.
Cara halal merupakan proses penghormatan terhadap martabat manusia, memuliakan kehidupan bersama, meramu budaya kehidupan (bukan budaya kematian) dan karenanya politik berfungsi mengembangkan potensi positif maksimal manusia itu sendiri. Melalui cara kerja politik itu pun manusia dipandang sebagai mahluk mulia. Maka tak keliru ketika para pemikir di zaman lampau, menandaskan postulat universal bahwa tujuan utama kita berpolitik ialah untuk kebaikan umum, pro bonum commune.
Memang ada gejala empirik lain yang dilihat dan dirasakan khalayak ramai. Bahwa politik dipakai sementara orang atau oknum semata-mata untuk kepentingannya sendiri bahkan untuk memuaskan dahaga hedonistik pribadi. Kaum ini pun disebut kalangan orang bodoh sebagai tokoh, dan tentu saja tak layak jadi contoh.
Banyak contoh di sekitar kehidupan kita di sini. Ada orang pernah menggunakan politik semata-mata untuk meluputkan hidup pribadi dan keluarganya atau sanak familinya agar dirinya dan keluarganya bebas dari lilitan belenggu rantai derita miskin. Mereka takut miskin. Itu wajar, bahkan semua orang tidak mau miskin. Tetapi jadi soal serius ketika karena begitu takut hidup miskin, maka kuasa digunakan untuk pembebasan diri semata. Terkesan mati-matian berjuang mempertahankan kekuasaan untuk melayani kekhawatiran hidup miskin itu. Karena itu, tatkala kuasa itu diperoleh, terjadilah semacam balas dendam kemiskinan. Rakus, korupsi, kolusi, nepotisme adalah gejala utamanya.
Jalan politik ditempuh tidak untuk pro bonum commune, malah kekuasaan dipakai untuk memanjakan istri dan keluarganya hidup di alam hedonis. Memang di dunia ini, ada aliran epikuris, yang diperkenalkan filsuf Epikuros (341 SM). Bahwa hakekat utama hidup manusia itu nikmat. Karena kenikmatan itu sebagai keutamaan, maka hal lainnya hanyalah instrumen pendukung cita-cita kenikmatan hidup itu.
Jelaslah, bagi kaum ini, politik dipakai semata-mata dan terutama hanya untuk pembebasan diri pribadi dan kaumnya. Karenanya, pembebasan diri pribadi menjadi keutamaan. Setelahnya, kuasa dipakai sebagai alat otoritarianisme, lalu otoritarianisme bermetamorfosa menjadi diktatorianisme dan pada puncaknya menjadi mahluk serakah.
Mahatma Gandhi pernah mengingatkan umat manusia. Kata dia, hati-hati dengan pemimpin serakah dan keserakahannya. Menurut Gandhi, Tuhan itu sudah menciptakan dunia ini untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup umat manusia, tetapi dunia ini sungguh tak bakal cukup untuk melayani kebutuhan dan kepentingan dari satu manusia serakah. Saya kira Gandhi benar.
Bagaimana kekuasaan itu dipakai? Cara yang dipakai ialah dengan pendekatan struktural. Pendekatan struktural artinya penguasa dan kompradornya mengkonstruksi sejumlah aturan main (UU) agar aturan main itu melayani kepentingan dan kompradornya. Atau memainkan aturan main, agar kepentingan kekuasaan terlayani sesuai tujuannya sendiri. Praktek ini, pernah diterapkan di NTT dan juga di Indonesia.
Cara operasinya, dagang jabatan. Birokrasi strategis ditempati keluarga atau orang dekat. Proyek dikerjakan oleh famili dan komplotannya sendiri. Adik kakak ikut-ikutan atur jabatan, dan sejenis itu. Sekali lagi, contoh sejenis ini, banyak beredar tak jauh dari kita atau pernah dialami.
Pada akibatnya, mereka menjadikan politik semata-mata sebagai alat legal agar mereka keluar dari kemiskinan ekonomi, tetapi bukan untuk misi pembebasan umat manusia.
NTT adalah contoh yang paling aktual dalam pengalaman ini. Rakyat hanya diperalat untuk memenuhi aturan main demokrasi. Mekanisme yang ditempuh ialah menelikung rakyat atau sesama para penelikung, agar penelikung utama menang dalam penelikungan. Sesama penelikung saling mendukung dalam politik. Akibatnya, NTT langgeng dalam kemiskinan, korupsi meluas. Nyaris semua jenis penyakit yang tak disukai umat manusia di seluruh dunia ada di daerah ini.
Saya biasa menyerukan, demi tidak ditipu terus-menerus, diperlukan kesadaran politik dan kesadaran hukum. Kesadaran politik adalah kondisi ketika setiap warga negara tahu hak dan kewajiban asasinya. Kesadaran hukum, adalah kondisi ketika setiap warga negara tahu hak-hak hukumnya, dan wajib tahu cara mempertahankannya melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Para aktor prodemokrasi dan para aktivis diminta untuk selalu menyerukan perlawanan terhadap para tokoh lalim, tokoh serakah dan seluruh aturan main yang dikonstruksikannya.
Kohesi Sosial
Tahun 80-an, di Eropa (terutama di Perancis) ada gugatan terhadap opini yang menyebutkan demokrasi pasti memproduksi peace (perdamaian). Tetapi, gugatan itu mengarah pada praktek demokrasi yang menghasilkan social exclusion. Karena itu gugatan para pemikir Perancis pada masa itu mengarah ke gerakan demokrasi yang memproduksi social cohesion.
Arah politik social cohesion dengan lantang membela kepentingan rakyat melalui konstruksi public policy. Disebutkan, kebijakan publik harus didisign untuk memungkinkan adanya akses dan kontrol terhadap kebutuhan dasar rakyat. Menurut perspektif kohesi sosial, public policy yang baik adalah public policy yang sensitif terhadap kohesi sosial. Sensitif karena berpihak pada nilai-nilai dasar yang mendasar, kebutuhan-kebutuhan dasar yang riil kontekstual dan prinsip-prinsip yang bertujuan melibatkan semua kelompok kepentingan tanpa diskriminasi, menghormati kesetaraan gender, dan memiliki akses dan kontrol terhadap semua hak-hak sosial dan ekonomi yang mendasar.
Hak-hak sosial dan ekonomi yang mendasar itu antara lain, terlindunginya kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat, kebutuhan berkembang, terlindungnya hak-hak hukum setiap warga negara, terbukanya ruang ekspresi sebagai wujud kehormatan diri dan kepercayaan diri setiap warganya.
Perancis View ini, akar filosofisnya ada pada pemikiran zaman Yunani Antik. Pericles (429 SM), negarawan Yunani yang paling terkenal dan berpengaruh, memberi nasihat teramat getir kepada khalayak ramai. Kata dia, janganlah hanya karena Anda tidak mengambil minat dalam politik, lalu tidak berarti politik tidak akan mengambil minat pada Anda. Itu berarti Perciles hendak menekankan bahwa politik itu tidak untuk urusan pribadi. Politik pada hakekatnya ada untuk kepentingan publik, kepentingan sebanyak-banyaknya umat manusia. Kepentingan warga negara itu adalah kesejahteraan, keadilan dan perdamaian. Jika kesejahteraan dicapai melalui cara-cara yang adil, maka cara yang adil itu serentak memproduksi perdamaian.
Orator dan jendral Athena selama zaman keemasan Athena, era antara Perang Persia dan Peloponnesos itu memiliki pengaruh yang luas dan mendalam terhadap masyarakat Athena. Bahkan Thukydides, sejarawan sezamannya menjuluki Pericles sebagai “warga Athena pertama” (vide:wikipedia).
Relevansi pemikiran politik Pericles menjadi aktual dalam kondisi dan situasi di Indonesia, terutama pada konteks kompetisi demokratik mencari pemimpin terbaik untuk Indonesia kini.
Dicermati Indonesia telah menyejarah dan mengalami pasang surut pembangunan dan politik demokrasi post reformasi. Kita dihantui sejarah masa silam dengan pengalaman rejim otoritarian yang cenderung hanya mengabdi pada kepentingan istana. Stabilitas politik sesungguhnya hanya semacam permainan pseudo politik demokrasi. Entitas sosial yang beraneka warna di Indonesia terkesan dibekuk untuk tidak terjadinya dinamika pergaulan humanistik. Rakyat tercekam.
Pengalaman sejarah Indonesia pada periode revolusi (1945-1950), demokrasi liberal (1950-1959), demokrasi terpimpin (1959-1965), periode Orde Baru (1966-1998) dan periode Reformasi (1998-sekarang), sudah cukup menjadi pelajaran bagi kita semua. Sesungguhnya rakyat Indonesia sedang berusaha mempertahankan, mencari dan menemukan dengan kerinduan seorang leader dengan spirit leadership yang kuat membela untuk terwujudnya kebaikan umum (bonum commune).
Demi terwujudnya kebaikan uumum itu, tak ada syarat lain yang pantas dan layak untuk dipilih kecuali pemimpin yang padanya memiliki good capacity and hight integrity. Maka demi setia pada dua hal ini, rekam jejak akhirnya jadi tawaran terbaik untuk menentukan pilihan terbaik selain tarung program.