Ruteng, Vox NTT-Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur (Pemkab Matim) berencana akan merasionalisasikan tenaga guru Bosda dan seluruh THL pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Wakil Ketua DPRD Matim, Wilfridus Jiman kepada VoxNtt.com, Selasa (27/11/2018), menegaskan, pihaknya tidak menyetujui rencana pemerintah tersebut.
Tentu, DPRD tidak menyetujui dengan alasan yang jelas.
“DPRD tidak setuju. Karena pemerintah belum punya standar evaluasi dan solusi. Keduanya itu pemerintah siapkan,” ujar Jiman.
Dia mengungkapkan, DPRD bakal setuju rencana rasionalisasi tenaga guru Bosda dan seluruh THL, tetapi dengan catatan :
Pertama, harus ada standar yang jelas untuk evaluasi THL. Kedua, tidak boleh dadakan. Ketiga, harus menyiapkan solusi untuk sejumlah THL yang akan dieliminasi.
Jiman menambahkan, dalam hal rasionalisasi, pemerintah juga tidak salah.
“Hanya tidak boleh secepat ini. Paling cepat satu tahun. Mungkin bisa diterima. Dan juga harus ada standar dan mau ke mana nasib THL yang akan dieliminasi,” tambahnya.
Penulis: Nansianus Taris
Editor: Ardy Abba