Borong, Vox NTT- Kejaksaan Negeri Manggarai akhirnya angkat bicara terkait pengawalan sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Manggarai Timur (Matim).
Kasi Intel Kejari Manggarai, Faisal Karim mengatakan, tidak semua proyek di Matim dikawal Kejaksaan.
“Tahun 2018 tidak ada pengawalan dari TP4D, Di catatan kami, Dinas PUPR untuk tahun 2018 tidak ada yang dikawal,” jelas Kasi Intel Faisal saat ditemui VoxNtt.com di ruang kerjanya, Rabu (27/11/2018).
“Memang ada beberapa proyek, pas kita turun ada plang yang bertuliskan dikawal. Padahal kita cek, itu tidak dikawal. Kita langsung kontak dinas. Mereka pun copot plang itu,” tambahnya.
Faisal menjelaskan, rencananya, ke depan Kejari Manggarai akan melakukan sosialisasi terkait sistem kerja TP4D dalam mengawal pembangunan pemerintah.
Sehingga masyarakat juga paham bagaimana TPAD dalam mengawal proyek pemerintah.
Ia menjelaskan, mekanismismenya ialah dinas mengajukan permohonan pengawalan ke Kejaksaan.
Kemudian, dari Kejaksaan meminta untuk melakukan pemaparan paket mana yang akan dikawal.
Setelah itu baru dari TP4D menentukan proyek itu layak atau tidak dikawal.
“Apabila dikawal, TP4D akan bersurat ke dinas yang mengajukan permohonan. Kalau tidak bersurat, berarti proyek dinas itu tidak dikawal,” jelasnya.
Sebagaimana dikabarkan sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia Cabang Matim turut menyoroti kualitas proyek infrastruktur di kabupaten itu yang berkualitas buruk.
Pasalnya, setiap hari pemberitaan di berbagai media massa, baik online maupun cetak selalu menyorottentang kualitas proyek di Matim.
“2017 temuan Pansus DPRD 90% proyek di Matim berkualitas buruk. Hal yang sama nyaris terjadi pada tahun 2018 ini. Lihat saja di berbagai media selalu muncul proyek yang dikerjakan asal jadi,” tegas ketua DPD PSI Matim, Pankrasius Purnama kepada VoxNtt.com di Borong, Selasa (27/11/2018).
Padahal, kata dia, hampir semua proyek di Matim dikawal Kejari Manggarai. Tetapi anehnya, malah berkualitas buruk.
Atas kondisi itu, ia meminta DPRD Matim untuk mengevaluasi kerja sama pemerintah daerah dan pihak kejaksaan sebagai tim pengawal dan pengaman pembangunan pemerintah daerah.
“Kerja sama itu mesti dievaluasi. Tujuannya kan untuk selamatkan uang negara. Tetapi kalau begini, masyarakat yang jadi korban. Bukan malah menjaga kualitas malah tambah buruk. Jangan sampai ada dugaan konspirasi dalam kerja sama itu,” tegas Purnama.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur di Matim diuntungkan karena kontrol yang begitu ketat dari media massa. Jika tidak, proyek pembangunan infrastruktur yang buruk dibiarkan begitu saja.
Penulis: Nansianus Taris
Editor: Ardy Abba