Kupang, Vox NTT- Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar NTT, Melki Lana Lena akhirnya angkat bicara terkait pemberhentian ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Sumba Timur, Gidion Mbilijora.
Ia mengatakan, pemberhentian Gidion Mbilijora dari ketua Golkar Sumba Timur murni karena persoalan Organisasi, bukan karena ada masalah pribadi.
Hal ini disampaikan Melki Laka Lena saat Jumpa pers, di kediamannya, di Oeba, Kota Kupang Jumat (11/1/2019) sore.
Pemberhentian itu kata dia, murni sesuai mekanisme partai. Tidak ada persoalan apapun selain persoalan organisasi.
“Itu kami lakukan sesuai dengan peraturan organisasi Partai Golkar. Nomor 15 Tahun 2017 tentang penegakan disiplin organisasi,” katanya.
Ia mengatakan, siapa saja pengurus partai wajib untuk berkontribusi, baik itu pejabat publik maupun bukan pejabat publik, harus melakukan hal yang sama.
“Mau dia pengusaha, aktivis, pers, Bupati, Gubernur, wakil Gubernur itu sama, tidak berbeda satu sama lain. Karena kita pengurus, itu dengan konsekuensi yang sama. Jadi, haknya kita kasih dan kewajibannya kita sama. Itu prinsip-prinsip partai yang kami lagi kerjakan hari ini,” ujar Melki.
Melki juga mengatakan, kasus di tubuh partai Golkar Sumba Timur menjadi bahan pembelajaran terhadap siapa saja terkait prinsip dan disiplin organisasi.
Karena itu, setiap pengurus Partai Golkar ia mengingatkan untuk selalu menaati segala peraturan dan keputusan bersama yang disepakati dalam partai Golkar
.
“Bagi saya yang terpenting itu adalah disiplin dan prinsip partai harus ditegakkan. Itu yang harus saya jaga,” imbuhnya.
Alasan pencopotan ini, karena Gidion dinilai tidak bekerja optimal melaksanakan konsolidasi organisasi sampai tingkat basis, dalam rangka pemenangan Pileg dan Pilpres April 2019 mendatang.
“Mereka juga dinilai tidak aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan organisasi di tingkat provinsi serta ketidakaktifan dalam menyelesaikan konsolidasi sampai tingkat desa/kelurahan hingga target waktu yang disepakat. Nah, dari semua yang kita sudah sepakati ini berkali-kali kami minta data laporan yang kami inginkan, itu Sumba Timur saja yang tidak dimasukkan data,” tuturnya.
“Seluruh Kabupaten yang mau ketuanya Bupati, Wakil Bupati, ketua DPRD, Wakil ketua DPRD atau pejabat publik semua harus patuhi. Dan sudah berkali-kali kami ingatkan Sumba Timur itu harus masukan data. Sudah berkali-kali kami beri pernyataan tertulis. Sudah berkali-kali tidak semua memang di semua daerah itu. Ini bukan pembangkangan sebenarnya, tetapi pelalaian terhadap tugas. Ini berlaku sama buat semua tanpa terkecuali,” sambung Melki.
Disiplin dan prinsip-prinsip partai itu kata dia, harus ditegakan di tahun 2019 ini.
“Harus kita betul-betul menunjukan bahwa Golkar ini menang karena system, menang itu karena kekuatan bersama, bukan menang tergantung pada orangnya atau figure. Jadi, ada kekuatan bersama yang bergerak, maju untuk kemenangan Golkar,” tegasnya.
Sementara itu, untuk pelaksana tugas (Plt) ketua Sumtim, Libby Sinlaeloe bersama senior DPD I Golkar NTT dijadwalkan akan turun ke Sumba Timur, Sabtu esok (12/1/2019) (hari ini-red).
“Besok Plt bersama tim turun ke Sumba untuk melakukan konsolidasi,” kata Melki.
Namun, Melki berharap, Gidion bisa kembali mendapatkan posisinya sebagai ketua DPD II Sumba Timur.
Bupati Sumba Timur, Gidion Mbilijora yang sebelumnya menjabat ketua Golkar Sumtim telah diberhentikan oleh DPD Golkar NTT dengan SK nomor: SKEP-50/DPD/GOLKAR/NTT/I/2019, tertanggal 07 Januari 2019 yang ditandatangani langsung Ketua dan Sekretaris DPD I Partai Golkar NTT.
Sekadar untuk diketahui, dalam Jumpa pers itu, turut hadir senior Golkar NTT, Frans Sarong, juru bicara Satgas Human Trafficking partai Golkar, Helmin Doki, wakil ketua bidang organisasi, Lorens Leba Tukan dan anggota Golkar NTT.
Penulis: Tarsi Salmon
Editor: Boni J