Kupang, Vox NTT –Menteri Pariwisata Arief Yahya kini merespon rencana Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menutup Taman Nasional komodo (TNK).
Seperti dilansir Tempo.co, Rabu (30/01/2019) Arief menilai, penutupan TNK sebagaimana diwacanakan Pemprov NTT tidak relevan dengan alasannya yakni, untuk meningkatkan populasi Komodo.
“Tidak relevan menutup Taman Nasional Komodo,” kata Arief di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Selasa, 29 Januari 2019.
Sebelumnya, seperti diberitakan berbagai media di NTT Gubernur VBL berencana menutup lokasi wisata TNK selama satu tahun.
VBL menjelaskan, tujuan menutup taman wisata yang sejak lama digemari wisatawan dunia itu adalah, untuk meningkatkan populasi komodo dan rusa yang menjadi makanan utama hewan purba tersebut.
- Penutupan Taman Nasional Komodo Kewenangan Direktorat Jenderal KSDAE KLHK
- Pelaku Pariwisata Tolak Keras Rencana Gubernur Laiskodat Tutup Pulau Komodo
- Infografik: Populasi Komodo dan Jumlah Pengunjung TNK
- Infografik: Proyeksi Pengunjung TN Komodo di Tahun 2030
Menurut VBL, hal itu juga untuk menjaga habitat komodo yang langka serta untuk melindunginya dari kepunahan.
Sementara, menurut Arief rencana Gubernur NTT itu akan menyulitkan agen perjalanan wisata.
Kata dia, bila Taman Nasional Komodo ditutup, agen perjalanan akan kebingungan menawarkan paket wisatanya. “Mereka bergerak menjual, mengiklankan, lalu tiba-tiba ditutup, siapa yang tanggung jawab?” ujarnya.
Karena itu kata dia, Pemprov NTT harus memberikan kepastian akan hal itu. Jika ditutup, siapa yang akan menanggung kerugian agen perjalanan? “Kepastian itu yang lebih penting.” Tegas Arief.
Arief mengatakan, apa yang disampaikannya itu sesuai dengan yang pernah disampaikan Wakil Presiden, Jusuf Kalla. “Pak JK bilang tidak relevan menutup Taman Nasional Komodo,” ujarnya.
Dia juga menyampaikan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini sedang mempersiapkan rencana pertemuan dengan pihak terkait untuk membahas polemik TNK. “Sudah ada undangan dari Kementerian LHK,” katanya.
Penulis: Boni J