Jakarta, Vox NTT-Perjuangan Forum Peduli Mangrove Malaka (FPMM) untuk menyelamatkan ekosistem di wilayah pesisir pantai selatan Kabupaten Malaka, NTT terus belanjut.
Setelah sebelumnya mengadakan aksi penggalangan 1000 tanda tangan di Bundaran HI, Jakarta, kali ini forum yang terdiri dari masyarakat Malaka diaspora itu akan menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI Komisi VII, Rabu (6/03/19) sekitar pukul 16.00 WIB.
RDP yang diselenggarakan DPR RI ini rencananya diikuti Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3, Direktur Jenderal Planalogi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kemeterian LHK RI, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI.
Selain dari pihak pemerintah, RDP juga menghadirkan PT. Inti Daya Kencana (IDK) yang diduga merusak lingkungan karena melakukan produksi Garam Industri dengan menggusur hutan mangrovedi wilayah Pesisir pantai Kabupaten Malaka, Provinsi NTT.
Menurut kajian FPMM, perusahaan ini beraktivitas tanpa mengantongi AMDAL, Izin Lingkungan dan Izin Usaha.
Rapat Dengar Pendapat ini rencananya akan berlangsung di Gedung Nusantara I lantai I. Salah satu topik yang akan dibahas yakni soal penanganan limbah B3 dan daya rusak lingkungan. Kemudian laporan tindak lanjut hasil sidak Panja Limbah dan Lingkungan.
Forum Peduli Mangrove Malaka juga sudah melaporkan PT. IDK pada tanggal 4 Maret 2019 lewat surat pengaduan resmi yang diinisiasi oleh warga Malaka Diaspora bersama Justice, Peace and Integrity of Creation (JPIC) OFM Indonesia.
FPMM melaporkan PT. IDK karena aktivitasnya diduga merusak ekosistem Mangrove, biota laut, serta keanekaragaman hayati secara umum di sepanjang garis pantai selatan Kabupaten Malaka, tanpa mengantongi AMDAL, Izin Lingkungan dan Izin Usaha.
Komisi VII DPR RI menyambut baik laporan FPMM dan memasukannya dalam agenda rapat sore ini.
Koordinator FPMM, Emanuel Bria berharap Komisi VII segera memanggil pihak-pihak terkait untuk mempertanggungjawabkan kerusakan Mangrove dan lingkungan alam di Kabupaten Malaka.
Sebelumnya FPMM telah melakukan aksi 1.000 lilin pada (20/2/2019) di depan Istana Merdeka dan penggalangan 1.000 tanda tangan di Bundaran Hotel Indonesia pada Minggu (24/2/2019).
FPMM bertekad untuk terus berjuang bersama masyarakat Malaka yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari aktivitas PT. IDK.
Kontributor: Roy Seran
Editor: Irvan K