Magdalena Nahas (50), Ketua Gerakan Layan Tani Indonesia (GLTI) Manggarai Timur (Foto: Dok. Pribadi)

Borong, VoxNTT- Program bantuan Indonesia Terang dari Pemerintah Pusat di Desa Lidi, Kecamatan Rana Mese,  Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Provinsi NTTdibatalkan.

Hal itu diketahui dari rekaman percakapan antara, Ketua Gerakan Layan Tani Indonesia (GLTI) Magdalena Nahas dan Kepala Desa Lidi Kosmas Ajak yang diperoleh VoxNtt.com, Jumat (8/3/2019) sore.

Dari percakapan itu, Magdalena Nahas yang juga sebagai Ketua Umum Program Indonesia Terang di Kabupaten Matim, menyatakan untuk membantalkan bantuan di Desa Lidi.

Pembatalan itu dikabarkan karena Kades Kosmas menolak, sebab sudah mendapatkan bantuan listrik Negara.

“Tadi saya minta tim pelaksana di Desa Lidi, pak Anton Toni untuk memberitahu bapak, bahwa desa bapak itu mendapatkan bantuan desa terang tetapi bapak menjawab tidak perlu karena sudah ada tiang listrik Negara,” ujar Leni Nahas.

Baca Juga: Leni Nahas: Bantuan Indonesia Terang Bukan Program Partai Politik

Dikatakannya, 234 KTP yang sudah terkumpul dari Desa Lidi dinyatakan batal.

Dari rekaman itu juga, Kades Kosmas mengatakan wilayah Desa Lidi sudah dilakukan pengukuran dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).

“Kita sudah ada surat pemberitahuan dari sekda dan kepala PLN bahwa Desa Lidi tahun ini dapat listrik masuk desa,” ujarnya.

Menurutnya, program bantuan dari Presiden Jokowi nantinya akan mengalami tumpang tindih dengan masuknya listrik PLN di wilayah itu.

Padahal, kata Leni, bantuan listrik tenaga surya diperuntukkan secara gratis dari Presiden Jokowi untuk seluruh masyarakat di Matim dengan rincian 6 mata lampu, 1 televisi, 1 parabola dan 10 titik lampu penerangan jalan untuk satu desa.

“Kalau bapak merasa itu tumpang tindih jawab saja tidak karena masih ada lain yang membutuhkan bantuan ini bapak,” katanya.

Ia pun secara tegas menyatakan program bantuan untuk Desa Lidi akan dipindahkan ke Desa Balus Permai.

Menanggapi itu, Kosmas mengatakan bahwa ia tidak menolak program pemerintah, namun dikarenakan wilayah itu sudah diukur dan akan dialiri listrik dari PLN.

Kendati demikian, kata Leni, program itu tidak ada sangkut paut dengan pemerintah daerah mulai dari bupati sampai tingkat RT. Karena itu merupakan program Pemerintah Pusat.

“Bapak tidak usa bertele-tele saya memberitahukan bapak bahwa bantuan di Desa Lidi untuk tahap pertama minggu depan saya batalkan,” tegasnya.

Penulis: Sandy Hayon
Editor: Ardy Abba