Ende, Vox NTT-Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ende saat ini sedang bersiap-siap melakukan Sensus Penduduk (SP) 2020 yang menjangkau seluruh penduduk Indonesia umumnya dan Kabupaten Ende khususnya.
Sensus Penduduk 2020 adalah sensus ketujuh setelah Indonesia merdeka, yaitu secara berturut-turut pernah diselenggarakan di Indonesia pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010.
Rencananya sensus ketujuh itu akan dilaksanakan menggunakan peralatan digital dalam pencacahan penduduk, bukan lagi mengandalkan kertas.
Kepala BPS Kabupaten Ende Ir. Paulus Puru Bebe melalui Kepala Seksi Statistik Sosial Yohanes Marino mengatakan, peralatan digital yang dimaksud antara lain berupa aplikasi smartphone dan web.
Harapannya peralatan tersebut bakal membantu pencacah lapangan yang mengumpulkan data, juga untuk memudahkan warga yang ingin memasukkan datanya sendiri.
“Jadi nanti ada nama CAPI (computer assisted personal interviewing), itu rencananya dalam bentuk aplikasi untuk smartphone android. Sehingga, pencacah atau petugas bisa memakai ponselnya sendiri, bukan kertas,” terang Marino saat ditemui di kantornya, Rabu (19/6/2019).
Selain aplikasi smartphone, BPS juga sedang mengembangkan aplikasi web. Bedanya, aplikasi ini ditujukan langsung kepada penduduk, agar bisa melakukan pengisian data sendiri tanpa melalui pencacah lapangan.
“Ada juga dari web, kalau nanti ada kesulitan mengenai isu privasi atau banyak orang yang tidak ada waktu, tidak di tempat. Dengan web, rencananya mereka bisa memasukkan data sendiri,” kata Marino.
Selain rencana memanfaatkan teknologi, BPS juga masih memakai metode wawancara menggunakan kertas atau disebut juga PAPI (paper and pencil interviewing); teknologi geospasial untuk membuat kerangka induk pengumpulan data; serta mengumpulkan data registrasi penduduk dari Dinas Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.
Dengan kata lain, data Sensus Penduduk 2020 harus akurat sehingga bisa dijadikan sebagai tolak ukur karena hal tersebut memiliki cakupan yang komprehensif.
Marino menjelaskan untuk tahap Koordinasi dan Konsolidasi, BPS telah mendapatkan dukungan dari berbagai stakeholder baik dalam maupun luar negeri.
Dukungan dalam negeri, menurut Marino telah diperoleh dari berbagai Kementerian atau Lembaga antara lain Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen DUKCAPIL), Kementerian Reset Teknolologi Pendidikan Tinggi, Kemenpan RB Kemenko Polhukam Kominfo Kemendes Kemnsos Bekraf dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Selain dari Kementerian atau Lembaga, berbagai pihak termasuk swasta dan media telah menyatakan dukungan untuk sukseskan SP 2020 antara lain Forum Rektor Indonesia (FRI), e-commerce Kompas Net, NET TV dan yang sedang dalam peoses penjajakan ialah Metro TV dan TVRI.
Sebelumnya, Marino juga mengungkap sudah dilaksanakan sensus mini di Kabupaten Manggarai Barat Pulau Flores sebagai pilot project pada 1 Juli 2018 dan Flores Ini merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 yang mencakup seluruh wilayah Indonesia.
Setelah diadakan sensus mini pada 2019, BPS akan melakukan gladi bersih untuk memastikan kesiapan sensus penduduk. Sensus Penduduk 2020 bakal menyerap lebih dari ratusan orang tenaga kerja, antara lain sebagai pencacah lapangan serta pengawas kegiatan pencacahan penduduk.
Ia juga menuturkan, sensus yang akan dilakukan pada 2020 memiliki nama kongkret sensus penduduk dan perumahan. Dalam melakukan sensus tersebut, BPS melaksanakan tiga prinsip dasar ABC, yaitu “accurate” (akurat), “benchmark” (tolok ukur), dan “comprehensive” (menyeluruh).
Dengan kata lain, data sensus penduduk 2020 harus akurat sehingga bisa dijadikan sebagai tolak ukur karena hal tersebut memiliki cakupan yang komprehensif. Data yang dihasilkan oleh Sensus Penduduk 2020 akan menampilkan jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik dari penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia umumnya dan kabupaten Ende khususnya.
Keseluruhan hal tersebut dinilai penting antara lain untuk pemerataan aksesibilitas di wilayah desa dan kawasan perbatasan, peningkatan akses pelayanan dasar, peningkatan cakupan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), penajaman program kementerian atau lembaga, hingga pencapaian SDGs.
Penulis: Ian Bala
Editor: Ardy Abba