Bak air di Kampung Manuin Hau yang dibangun menggunakan dana desa Susulaku tahun 2016. Dipotret pada Kamis 11 Juli 2019. Saat itu tampak tidak terisi air (Foto: Eman Tabean/Vox NTT)
alterntif text

Kefamenanu, Vox NTT- Warga Desa Susulaku, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) hingga kini masih mengeluhkan sulitnya memeroleh air bersih.

Itu terutama untuk warga di Kampung Manuin Hau, RT 03, Dusun 2 yang berjumlah 30 Kepala Keluarga (KK).

Untuk memeroleh 5 liter air bersih, 30 kk yang kebanyakan merupakan warga eks Timor Timur itu terpaksa harus berjalan menuruni lembah sejauh kurang lebih 1 km. Di lembah itu mereka bisa mengambil langsung air dari sumbernya.

Padahal pantauan VoxNtt.com, Kamis (11/07/2019), di sekitar perkampungan tersebut terdapat 1 bak reservoir dan 1 bak penampung, serta jaringan perpipaan.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, proyek tersebut dikerjakan menggunakan dana desa tahun anggaran 2016.

Salah seorang warga desa setempat yang enggan menyebutkan namanya mengaku, selama ini air dari jaringan perpipaan jarang mengalir.

Untuk mengalirkan air tersebut, warga terpaksa harus menyediakan uang untuk membeli BBM yang kemudian diisi ke dalam genset.

“Bagaimana kami mau kumpul uang untuk isi minyak pak, untuk makan tiap hari saja kami susah,” kata sumber itu.

Terpantau pula, selain di Kampung Manuin Hau, tahun 2017 lalu Pemdes Susulaku juga membangun bak dan jaringan perpipaan di lokasi Ab’Abu.

Namun sayang hingga saat ini proyek tersebut belum juga digunakan.

Ketua BPD Susulaku Kasimirus Kobes kepada VoxNtt.com mengaku cukup kecewa dengan bangunan bak penampung air dan jaringan perpipaan yang hingga saat ini belum bisa digunakan itu.

Menurutnya, pembangunan yang menghabiskan dana desa hingga ratusan juta rupiah harusnya dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat.

“Pak bisa lihat sendiri, untuk bangunan memang ada tapi sayang tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Kasimirus.

“Saya tidak bisa bilang ada indikasi korupsi atau tidak tapi ini kenyataannya, bangunan bak dan pipa habis dikerjakan tidak bisa dimanfaatkan,” sambung dia.

Kasimirus menambahkan, untuk transparansi penggunaan dana desa sejauh ini hanya dengan pemasangan baliho.

Namun saat pelaksanaan kegiatan, kata dia, Pemdes Susulaku terkesan tidak transparan.

“Tahun 2018 itu kita sempat gelar LKPJ dan LPPD tapi saat itu kepala desa mengaku kepala pusing jadi kita pending, tapi sampai sekarang tidak kita lakukan LKPJ, kita sudah surati untuk mau LKPJ anggaran tahun 2018, namun Pemdes sampai sekarang belum respon,” ujarnya.

Fransiskus Teti salah satu tetua desa Susulaku kepada VoxNtt.com juga mengaku kecewa dengan pembangunan bak air dan jaringan perpipaan.

Menurutnya, pembangunan tersebut sebenarnya harus direncanakan dengan baik, sehingga nantinya bisa benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Memang pembangunan bak-bak ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tapi kenapa sekarang sudah kerja habis belum juga dimanfaatkan?” kesalnya.

Fransiskus menambahkan, sejauh ini pihaknya memang selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan musyawarah, baik itu dari tingkat dusun maupun desa.

Ia juga mengaku pernah dilibatkan langsung oleh Pemdes Susulaku dalam pengelolaan dana desa dengan menjadi PPK.

Namun ia menyayangkan, pengadaan air bersih dan rumah layak huni yang seharusnya menjadi program prioritas, belum sepenuh hati dilaksanakan Pemdes Susulaku.

“Seharusnya air bersih dan perehaban rumah jadi prioritas tapi sayang sampai saat ini belum terealisasi,” tutur Fransiskus.

Mikhael Haki yang merupakan salah satu warga desa setempat kepada VoxNtt.com mengungkapkan, jika berbicara terkait transparansi penggunaan anggaran, maka sudah sepatutnya pada setiap tahun dilakukan LKPJ maupun LPPD.

Hal itu agar masyarakat bisa mengetahui sejauh mana keberhasilan pemerintah desa dalam menjalankan pembangunan selama 1 tahun anggaran.

“Itu yang selama ini kita harapkan, tapi nyatanya tidak berjalan juga,” ujarnya.

Mikhael menambahkan, terkait pembangunan 2 proyek air bersih di wilayah Manuin Hau dan Ab’Abu pada prinsipnya sudah sesuai kebutuhan masyarakat.

Namun sayangnya pengerjaan yang tidak tuntas mengakibatkan 2 proyek yang nilanya mencapai 500 juta lebih itu tidak bisa membawa dampak positif bagi masyarakat.

“Saya tidak punya kemampuan teknis untuk nyatakan ada indikasi korupsi atau tidak tapi kenyataannya seperti yang sudah dilihat tadi, 2 proyek air bersih selama ini sama sekali tidak ada manfaatnya yang positif bagi masyarakat,” tandas Mikhael.

Sementara itu, Kepala Desa Susulaku Yohanes Antonius Haki saat dikonfirmasi VoxNtt.com di kediamannya menuturkan, untuk proyek air bersih di Manuin Hau menghabiskan anggaran dana desa tahun 2016 senilai Rp 408 juta.

Dana tersebut digunakan untuk pengadaan pipa, genset,1 bak reservoir, serta 1 bak penampung.

Bak di lokasi sumber air Ab’Abu yang saat ini belum dimanfaatkan oleh Pemdes Susulaku lantaran belum terpasang meteran listrik (Foto: Eman Tabean/Vox NTT)

Ia mengakui selama ini air dari sumber mata air jarang dialirkan melalui pipa yang sudah selesai dipasang tersebut.

Hal tersebut lantaran warga tidak mengumpulkan uang untuk membeli BBM guna diisi pada genset yang sudah disediakan.

“Selama ini kadang saya yang pakai uang sendiri untuk isi minyak baru air bisa jalan, tapi nanti setelah ini saya dengan kepala dusun akan turun untuk bisa sepakati iuran untuk beli BBM, tapi dalam 1 minggu ke depan saya akan tangani pakai dana pribadi,” ujarnya.

Kades Yohanes menambahkan, untuk jaringan perpipaan di lokasi Ab’Abu yang menghabiskan dana desa tahun 2017 sebanyak Rp 136 juta sebenarnya tidak ada persoalan.

Bak reservoir maupun rumah meteran serta bak sudah selesai dibangun.

Namun yang menjadi kendala yakni hingga saat pihak PLN belum juga memasang meteran listrik. Padahal pihaknya sudah menyetor dana sebesar Rp 6 juta.

“Memang kendalanya ada di meteran listrik, kita sudah bayar tapi belum datang pasang, tapi selama ini kadang kita pakai genset untuk jalankan air itu,” tuturnya.

Kades Yohanes menambahkan, total luas wilayah desa yang dipimpinnya saat ini 36 km persegi dan dihuni oleh 241 Kepala Keluarga.

Kades Yohanes mengaku sejak mulai terpilih tahun 2013 lalu, dirinya memiliki visi misi untuk mencukupi ketersediaan pangan masyarakat.

Itu didukung dengan potensi pertanian yang cukup besar. Baik itu berupa tanaman hortikultura maupun jagung.

Namun ia mengakui hingga saat ini belum secara langsung mengalokasikan dana untuk mendukung terpenuhinya visi dan misi tersebut. Itu terutama untuk penyediaan pangan maupun mendukung peningkatan produksi dari 2 komoditas unggulan yang disebutkannya.

“Kalau untuk bantuan langsung belum ada, tapi kita bantu dengan bangun bak penampung air,” tutur kades yang masa jabatannya akan berakhir pada bulan Desember mendatang.

Direktur dan Kades Saling Lempar Tanggung Jawab Soal Pengelolaan BUMDes

Kepala Desa Yohanes maupun Direktur BUMDes Susulaku Mikhael Haki saat diwawancarai VoxNtt.com sama-sama mengakui jika BUMDes tidak berjalan efektif.

Namun begitu keduanya terkesan saling lempar tanggung jawab terkait tidak berjalannya badan usaha tersebut.

Kades Yohanes kepada VoxNtt.com mengaku, pada tahun anggaran 2017 pihaknya mengalokasikan dana sebesar Rp 50 juta untuk BUMDes.

Namun lantaran terkendala aturan, dimana masih harus dilakukan pembuatan rekening BUMDes, dana tersebut akhirnya tidak digunakan dan hanya tersimpan pada rekening BUMDes.

“Waktu itu mekanismenya uang harus dimasukkan ke bank, kemudian dibuat rekening dan diajukan permintaan baru bisa digunakan tapi waktu itu uang tidak sempat digunakan untuk bumdes jadi dananya tetap,” ujarnya.

Kemudian pada tahun anggaran 2018, Pemdes Susulaku kembali menganggarkan dana sebesar Rp 25 juta untuk BUMDes.

Meskipun belum menyerahkan SK untuk pengurus BUMDes, kata dia, namun pengurus tetap meminta dana sebesar Rp 25 juta untuk usaha ayam potong.

“Waktu itu pengurus sempat bersihkan lokasi karena mereka kerja sama dengan bapak Ose untuk pakai los panjang untuk kandang ayam potong tapi setelah itu tidak berjalan,” ujar Kades Yohanes.

Pasca gagalnya usaha ayam potong tersebut, BUMDes sempat beralih ke usaha hortikultura.

Sepengetahuan Kades Yohanes usaha hortikultura tersebut sempat berjalan. Namun hasilnya belum diketahui sang Kades.

“Waktu itu dana yang kita serahkan Rp 25 juta dan sampai sekarang belum ada pertanggungjawaban (dari direktur BUMDes),” ujarnya.

Sementara itu, Mikhael Hak selaku Direktur BUMDes Susulaku kepada VoxNtt.com mengaku, ia terpilih sebagai Direktur BUMDes Mentari (nama BUMDes Susulaku) pada akhir tahun 2017.

Namun sayangnya hingga saat ini dirinya belum mendapatkan SK dari Kades Yohanes untuk mengesahkan posisinya tersebut.

Meski begitu agar BUMDes tetap berjalan, pada bulan Maret 2018 pihaknya membuka rekening BUMDes.

“Yang saya heran itu, kalau memang itu rekening BUMDes maka setidaknya yang pegang itu buku saya atau bendahara saya, tapi sampai saat ini saya tidak pernah lihat bukunya (buku rekening) warnanya seperti apa, nilai uang dalam rekening BUMDes berapa tidak pernah ditunjukkan kepada saya sampai malam ini,” kesalnya.

Terkait dana Rp 25 juta seperti yang disebutkan Kades Yohanes, Mikhael
mengaku pada awalnya dirinya dan badan pengurus lain mengambil Rp 5 juta terlebih dahulu.

Dana tersebut digunakan untuk pembenahan maupun persiapan kandang untuk usaha ayam potong.

Kemudian dia membuat proposal dan meminta tambahan dana sebesar Rp 45 juta.

Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk usaha ayam potong dan hasil bumi.

Namun proposal tersebut tidak ditanggapi oleh Kades Yohanes.

“Terakhir dia (Kades Yohanes) jawab uang di tangan ada Rp 20 juta, jadi saya pikir loh kalau uang tidak dicairkan dari rekening BUMDes berarti dari tangan dia sendiri akhirnya dikasihlah uang itu (Rp 20 juta), itu di tanggal 30 Desember 2018,” ungkap Mikahel.

Kemudian dari uang Rp 20 juta tersebut, ungkapnya, Rp 3 juta dibayarkan ke pemilik bangunan (bangunan kandang yang digunakan untuk usaha ayam potong).

Namun setelah ia menghitung kembali kebutuhan dana untuk usaha ayam potong, ternyata dana yang diberikan oleh sang Kades terlalu kecil untuk usaha ayam potong.

Sehingga Mikhael pun memutuskan untuk menggunakan dana senilai Rp 10 juta untuk pengembangan kacang tanah.

Dari usaha tersebut setelah dijual kembali seluruh kecang tanah yang ditanamnya seorang diri itu menghasilkan uang sebesar Rp 4 juta lebih.

“Waktu usaha kacang tanah baru berjalan, sistem saya sudah dibuat kacau sehingga bendahara saya tidak mau lagi cairkan anggaran dan dana yang tersisa di bendahara itu dari total Rp 20 juta itu sisanya Rp 7 juta,” jelasnya.

Lantaran lama menunggu namun tidak mendapatkan undangan untuk pertanggungjawaban anggaran BUMDes, Mikhael pun berinisiasi untuk mengeluarkan undangan.

Namun dalam pertemuan tersebut Kades Yohanes tidak hadir.

Ia menegaskan, dalam pertemuan tersebut ia secara tegas memberikan pernyataan jika dana Rp 25 juta yang diterimanya dari Kades Yohanes bukan merupakan dana BUMDes.

Hal itu lantaran dana tersebut saat penyerahan tidak dicairkan langsung dari dana BUMDes, melainkan diserahkan secara langsung kepada dirinya dari tangan Kades Yohanes.

“Karena lama menunggu tidak ada undangan dari kepala desa untuk klarifikasi akhirnya saya yang membuat undangan ke kepala desa untuk klarifikasi soal penggunaan dana desa, tapi akhirnya kami melakukan klarifikasi tanpa dihadiri oleh kepala desa,” jelas Mikhael.

Penulis: Eman Tabean
Editor: Ardy Abba