Kupang, Vox NTT – Puluhan masyarakat
Kabupaten Kupang, dan Relawan Jokowi NTT menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD NTT, Kamis (18/07/2019).
Kedatangan puluhan masyarakat dan relawan Jokowi NTT itu terkait masalah tanah di Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang.
Baca Juga: PT TLL Diduga Ingin Rebut Kembali Lahan Milik Masyarakat Kabupaten Kupang
Mereka meminta DPRD NTT untuk segera mengambil langkah terkait persoalan itu.
Tak hanya itu, mereka juga menuntut pemerintah dan pihak pertanahan untuk segera turun ke lapangan dan meng-cross check tanah di wilayah Sawah Tunggadea, Dalam Kom, Kepala Kerbau, Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang.
Tanah yang sebagaimana sudah dicabut HGU tersebut tidak dikembalikan pada masyarakat pemilik tanah yang diakui dalam Kefetoran Babau di bawah kuasa Sonaf Onenama.
Malahan kata mereka, ada oknum-oknum tertentu menciptakan pemilik tanah baru yang kemudian melahirkan konflik di tengah masyarakat.
Pantauan VoxNtt.com, aksi demonstrasi itu dimulai dari GOR Oepoi, Kota Kupang menuju Kantor DPRD NTT.
Saat tiba di Kantor DPRD NTT, mereka diterima oleh Komisi 1 DPRD NTT.
FN Sambi Dede, anggota Relawan Jokowi NTT mengaku tujuan aksi itu untuk menfasilitasi persoalan masyarakat terkait masalah tanah di Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang.
“Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (konflik), dan memastikan bahwa jokowi tidak tersandera dalam permainan kepentingan oknum/kelompok tertentu,” kata Dede kepada VoxNtt.com, usai aksi itu.
Ia mengatakan, sebagai barisan Relawan Jokowi, pihaknya memastikan posisinya sebagai mata, telinga dan hati Presiden RI itu di tengah masyarakat.
“Oleh karena itu, ketika terjadi persoalan-persoalan masyarakat semisal persoalan tanah yang terjadi pada masyarakat Nunkurus maka kami menjamin keberpihakan kami pada masyarakat,” tegasnya.
Sebagaimana informasi yang berkembang pada publik terkait rencana kunjungan Presiden Jokowi ke Kabupaten Kupang-NTT untuk agenda panen garam dan pembagian sertifikat.
“Maka kami nyatakan posisi kami sebagai garda terdepan untuk memastikan Presiden Jokowi aman dan tepat dalam langkah-langkah kebijakannya,” ujarnya.
Menurutnya, kehadiran Presiden Jokowi harus menjadi kegembiraan untuk rakyat.
“Bukan sebaliknya membawa penderitaan, dan langkah pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi harus menjadi kabar gembira bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Dede.
Menanggapi kedatangan dari masyarakat dan Relawan Jokowi NTT itu, anggota Komisi 1 DPRD NTT, Pdt. Junus Naisunis mengatakan, pihaknya akan melakukan rapat komisi untuk mamanggil pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi NTT.
“Kita menunggu ketua komisi datang untuk rapat lengkap secara komisi sekaligus panggil BPN untuk hadir dan mengambil langkah-langkah seperti apa,” katanya.
Komisi 1 juga akan meminta Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat untuk bisa mengatasi persoalan itu sebelum Presiden Jokowi datang ke NTT.
“Karena ini juga kepentingan pemerintahan juga,” ujar Pdt. Junus.
Senada, Jhon Epi Parera yang juga anggota Komisi 1 DPRD NTT, mengatakan persoalan itu harus ditangani secepat mungkin.
“Akan memanggil pihak pertanahan. Supaya ada kesimpulan bersama apakah pak Jokowi itu memang sudah kondusif atau memang belum kondusif di tempat ini,” kata Parera.
Penulis: Tarsi Salmon
Editor: Ardy Abba