Oelamasi, Vox NTT-Wakil Bupati Kupang, Jerry Manafe menyebut masih banyak pembangunan di Kabupaten Kupang yang belum terselesaikan karena sistem dan pengawasan yang salah.
Hal itu diungkapkan Wakil Bupati yang kerap disapa Jerman saat hadir dalam Rapat Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Kupang Tahun 2019 di Gereja Ebenheser Tarus Barat, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Senin (05/08/2019).
Ketua DPD Golkar Kabupaten Kupang itu bahkan menyebut masih ada beberapa camat ‘Pamokol’ (malas, pemalas dalam bahasa Kupang-red)
“Ada camat yang rajin dan kerja, tapi ada beberapa kecamatan yang pamokol. Saya bisa sebutkan di sini. Mau dulu pendukung saya kek lawan kek, kalau kerja tidak betul harusnya mundur. Camat pamokol, desa, lurah lebih pamokol lagi,” tegas Jerman.
Menurutnya, demi kemajuan Kabupaten Kupang, semua elemen Pemda hingga camat bahkan lurah dan desa harus kerja.
Ia berjanji akan berjuang agar tahun 2020, penerima PKH bisa menyentuh angka 50.000 penerima.
“Kita berbicara dari hari ke hari soal PKH. PKM kurang lebih 25.000. Kabupaten Kupang ini banyak masyarakat miskin, stunting, anak-anak putus sekolah. Kita ini kuat, siapa yang bilang kita ini lemah? Kita semua mampu. Kita belum kerja dengan baik karena sistem yang salah. Pengawasan. Kita usahakan tahun depan bisa sampai 50.000 orang penerima PKH,” jelasnya.
Tambah dia, sejauh ini kurang lebih 191 M dana yang sudah digelontorkan dalam PKH untuk Kabupaten Kupang.
Hadir dalam kegiatan ini sejumlah staf PKH Kabupaten Kupang, Dinas terkait dan hadir untuk membuka kegiatan sendiri, Wakil Bupati Kabupaten Kupang Jerry Manafe.
Terpisah, Koordinator PKH Kabupaten Kupang, Marcello, kepada VoxNtt.com menyampaikan, dalam Rakor PKH Kabupaten Kupang tahun 2019 ada beberapa out put yang diharapkan dan akan dilaksanakan para pihak antara lain.
Pertama, Berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memastikan komplementaritas dan sinergitas program dalam rangka mendukung graduasi KPM sejahtera mandiri.
Kedua, Memastikan validitas dan akurasi data-data PKH di Kabupaten Kupang.
“Ketiga itu kami harus melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Kupang,” tandasnya.
Menurutnya, adapun masukkan dari Rakor tahun 2019 kepada PKH Kabupaten Kupang yakni, dari Bapeda Kabupaten Kupang terkait alokasi dana sharing yg bersumber dari APBD II minimal 5% dari besaran bantuan pusat, sebagai bentuk dukungan/komitmen daerah terhadap Program Keluarga Harapan.
Kemudian mensinergikan berbagai program-program daerah terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dengan Program Keluarga Harapan.
“Sementara dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar memantau dan memperlancar perkembangan pelaksanaan verifikasi di fasilitas pendidikan, bagi anak-anak peserta PKH. Yang dilakukan oleh pendamping PKH,” ujar dia.
Sementara itu, demikian Marsello, dari Dinas Kesehatan agar memantau dan memperlancar pelaksanaan verifikasi fasilitas Kesehatan, yang dilaksanakan oleh Pendamping PKH serta melakukan Koordinasi dan kerja sama, serta kolaborasi dengan pendamping PKH dalam rangka pecegahan dan penurunan angka stunting.
Pantauan VoxNtt.com turut hadir dari pihak BRI cabang Kupang sebagai penyalur PKH.
“Masukan dari pihak BRI tadi agar kami selalu berkoordinasi dengan BRI Pusat tentang data penyaluran, rekening kosong/saldo nol, KKS, Buku Tabungan, dan data-data penyaluran lainnya. Lalu melakukan rekonsiliasi bersama Dinas Sosial pada setiap tahap penyaluran tepat waktu, serta membuat regulasi untuk agen BRILink tentang penyaluran Bansos PKH,” tutup Marselo.
Kegiatan Rakor, dihadiri oleh kecamatan se-Kabupaten Kupang dan juga para Pendamping PKH.
Penulis: Ronis Natom
Editor: Boni J