Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata perangi/pe·ra·ngai/ adalah sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan perbuatan. Singkatnya, perangai adalah watak, kepribadian, dan karakter.
Yogyakarta, Vox NTT-Diskusi yang digelar Yayasan AR. Baswedan bersama Universitas PGRI Yogyakara (UPY) Sabtu, 10 Agustus 2019, menyinggung konsep perangai Indonesia dari kaca mata pembangunan.
Salah satu yang disorot ialah ketidakseimbangan pembangunan wilayah Jawa dan luar Jawa.
“Indonesia ini luas, imperium. Jadi pemimpin seharusnya melihat Indonesia secara keseluruhan. Tidak bisa sepotong-potong. Tidak boleh melakukan perbedaan dalam penekanan pembangunan,” kata Prof. Armaidy Armawi saat diwawancarai VoxNtt.com di sela-sela seminar bertema Strategi Memperkuat Perangai Indonesia di Auditorium Universitas PGRI Yogyakara (UPY).
Guru Besar Universitas Gadjah Mada ini juga secara khusus melihat perhatian pemerintah pusat dalam membangun NTT.
Walaupun secara ekonomi tidak menguntungkan, kata Prof. Armaidy, NTT harus mendapat perhatian yang setara dengan daerah-daerah di Jawa.
“Ini menyangkut persoalan kebangsaan. Penekanan pembangunan harus sama di Jawa dan luar Jawa. Karena semua kita di Indonesia ini memilki saham yang sama sebagai warga negara. Negara harus hadir dimana-mana,” tegasnya.
Armaidy menambahkan, untuk mendukung konsepsi perangai Indonesia dari kaca mata pembangunan, pemerintah harus terus memperkuat pembangunan kesejahteraan dan pendidikan di NTT dan daerah terluar lainnya.
BACA Juga: Memperkuat Perangai Indonesia
Prof. Musa Asy’arie, guru besar Universitas Muhammadiyah Surakarta menambahkan, wilayah-wilayah di Indonesia sesungguhnya tidak ada yang miskin. Namun ketika disatukan, kata dia, rakyat miskin masih dalam persentase yang cukup besar.
“Ini semua wilayah kaya kok kenapa rakyatnya miskin? NTT itu, potensinya besar kalau NTT dibangun secara NTT, jangan meniru-meniru ke Jakarta. Jadi semua itu harus berorientasi pada kekayaan lokal,” katanya.
Terkait persoalan pembangunan di daerah, Prof. Musa menjelaskan paradigmanya perlu diubah.
“Pembangunan daerah lebih banyak melihat ke aspek keuntungan sebelah pihak tapi tidak pada rakyat banyak. Tolong itu disuarakan,” tambahnya.
Perangai Indonesia Terhambat oleh Birokratisasi Kampus
Prof. Musa juga menjelaskan peran perguruan tinggi sangat penting dalam membangun perangai Indonesia.
Namun kata dia, situasi krisis sedang melanda perguruan tinggi di Indonesia saat ini.
Salah satunya terkait peran perguruan tinggi sebagai perpanjangan birokrasi kekuasaan. Akibatnya tidak adanya kebebasan berpikir, persoalan politisasi birorasi pendidikan, pemasungan kreativitas akademik hingga hilangnya budaya berpikir kritis.
“Segala hal ini terjadi di perguruan tingi negeri maupun swasta,” katanya.
Seharusnya, kata Musa, perguruan tinggi diberi kebebasan akademik dan tumbuh menjadi pengkritik kekuasaan. Namun watak kekuasaan di mana pun selalu alergi dengan kebebasan akademik dan otonomi kampus.
Penguasa berusaha mengendalikannya dengan menjadikannya sebagai perpanjangan birokrasi kekuasaan. Akibatnya, mematikan berpikir kritis pada ujung perguruan tingg menjadi makelar kekuasaan pragmatis, menjadi bentuk feodalisme baru.
“Perguruan Tinggi hari ini jadi seperti kebun binatang. Bukan menjadi cagar budaya. Orang-orang tidak mempunyai kebebasan berpikir. Kebebasan berpikir itu hilang, orang tidak lagi berpikir kritis karena orientasi sekolah hanya belajar untuk cepat jadi sarjana lalu dapat kerja. Kerja! Kerja! Kerja!!! Itu yang melulu dipikirkan. Akhirnya melahirkan manusia dengan pola pikir hedonisme. Saya mau bilang, mahasiswa yang baik itu mahasiswa yang mampu membunuh dosennya! Bunuh pikirannya, bukan tubuhnya! Lah Perguruan Tinggi kita saat ini gimana? Kita bicara Revolusi Mental isinya mentah semua. Bukan otak yang kita isi, tapi perut.” papar Prof. Musa.
Semantara Prof. Armaidy menerangkan, perangai keindonesiaan haruslah bersumber pada nilai-nilai Pancasila.
Nilai-nilai ini selaras dengan nilai-nilai lima pillars characteristics, yaitu: transendensi, humanisasi, kebhinekaan, musyawarah, dan keadilan.
Menurut Armaidi, untuk menjawab konsepsi perangai Indonesia dan strategi pendidikan perangai Indonesia maka dibutuhkan lingkungan keluarga, masyarakat, dan pendidikan yang mendukung.
“Sebab, bicara penguatan konsespi perangai keindonesiaan tidak terlepas dari prestasi akademik, iklim dan keamanan sekolah, tetapi juga soal moral. Moral inilah yang utama, sebab ketahanan moral menunjukan seberapa besar integritas negara kita,” tegasnya.
Penulis: Grace Gracella
Editor: Irvan K