Kupang, Vox NTT- Wakil Gubernur NTT, Josef A Nae Soi menyatakan untuk menyikapi keselamatan pelayaran pemerintah tidak boleh kompromi.
Menurutnya, hal tersebut dikarenakan berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa masyarakat yang membutuhkan jasa pelayaran.
“SDM seperti nahkoda dan ABK harus yang terampil dan berlisensi karena merekalah yang memberikan pelayanan pada para penumpang. Juga bertanggung jawab pada kenyamanan dan keselamatan penumpang. Itulah mengapa keselamatan pelayaran di laut tidak boleh tawar-menawar karena aoal jiwa manusia,” jelas Wagub Josef saat membuka kegiatan ‘Bimbingan Teknis Keselamatan Pelayaran’ yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, serta Direktorat Jenderal Pelayaran dan Kepelautan bertempat di Hotel Aston, Rabu (18/09/2019).
Dia juga mengharapkan adanya ketegasan mengenai Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) dalam hal ke pelabuhan.
“Kita juga harus memperhatikan mengingat hal-hal lain seperti harus menolak bila angkutan melebihi kapasitas kapal, serta butuh koordinasi untuk peningkatan kualitas pelayaran kita, terutama di NTT ,” ucap Wagub yang berpasangan dengan Viktor Bungtilu Laiskodat itu.
Wagub Josef juga mengapreasi kegiatan bimtek yang dilakukan karena dianggap menunjang pelayanan pelayaran bagi masyarakat NTT. Hal tersebut mengingat, NTT sebagai wilayah kepulauan dan juga memiliki wilayah laut yang cukup luas.
Sementara, Kasie Keselamatan Kapal Penumpang Direktorat Perkapalan dan Kelautan, Capt. Ari Wibowo menjelaskan, Bimtek bertujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan pelayaran dan juga menambah wawasan bersama untuk dapat menekan angka kecelakaan pelayaran.
“Materi-materi dalam bimtek ini antara lain adalah penegakkan hukum dan pelaksanaan penerbitan surat persetujuan pelayaran bagi kapal tradisional, sterilisasi pelabuhan melalui penerapan tata letak zonasi kebutuhan alat pengamanan, penerapan SOP mekanisme pelayaran penumpang, barang dan kendaraan, investigasi kecelakaan untuk keselamatan pelayaran, prosedur pemeriksaan kesehatan bagi pelaut, dan prosedur pemeriksaan dan sertifikasi kapal,” jelas Ari.
Dikatakan Ari, SDM di bidang pelayaran dan kelautan perlu melakukan peningkatan kompetensi melalui kegiatan Bimtek, workshop, dan juga pelatihan-pelatihan lainnya.
Kata dia, para peserta Bimtek adalah perwakilan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di wilayah NTT, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta pemilik kapal dan operator kapal.
Penulis: Ronis Natom
Editor: Ardy Abba