Ende, Vox NTT-Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Ende dalam Pandangan Umum Fraksi menyoroti kebijakan pemerintah pada bidang pendidikan.
Fraksi Demokrat menilai Pemerintah telah membohongi publik terkait pembayaran honorarium Guru Tidak Tetap (GTT).
Penilaian Fraksi Demokrat karena pemerintah baru membayar empat bulan sepanjang tahun 2018 sampai tahun 2019.
Oleh karenanya, Fraksi Demokrat akan mengambil langkah konkret dengan memimpin GTT boikot mengajar.
“Jika persoalan GTT tidak segera ditindaklanjuti, maka Fraksi Demokrat akan memimpin Para Guru GTT untuk melakukan boikot mengajar karena Fraksi Demokrat menilai telah terjadi kebohongan terhadap nasib GTT serta menghimbau kepada Lembaga DPRD Kabupaten Ende untuk membentuk Pansus DPRD,” demikian bunyi Pemandangan Umum Fraksi Demokrat yang dibacakan Mahmud dalam Rapat Paripurna ke-VII pada Senin (18/11/2019) pagi.
Mahmud, usai itu menegaskan bahwa janji politik pemerintah terhadap insentif GTT perlu direalisasi. Hal ini dia sebut untuk kepentingan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Ende.
Ketua Fraksi Demokrat ini menilai bahwa mutu pendidikan di Ende masih stagnan dengan posisi urutan kualitas terbuncit di NTT.
Untuk itu, ia mendesak pemerintah untuk mempertanggungjawabkan agar polemik honorarium GTT tidak berkembang luas.
“Dari rapat dengar pendapat dengan pemerintah memang kita berharap agar lebih bijaksana terhadap ribuan tenaga guru ini. Ini kan, janji pemerintah jadi harus ada realisasinya,”tutur dia.
Mahmud mengira bahwa insentif GTT direalisasikan untuk menekan kualitas pendidikan di Kabupaten Ende yang cukup rendah. Sebab, salah satu indikator untuk meningkatkan kualitas pendidikan ialah peran guru.
“Ia kan, ini salah hal penting bahwa pemerintah menekan tenaga pendidik menjaga mutu pendidik namun tidak didorong dengan anggaran. Ini yang harus direalisasikan,”katanya.
Penulis : Ian Bala
Editor: Irvan K