Betun, Vox NTT- Anggota Fraksi Golkar DPRD Malaka tetap mendukung kebijakan Pemerintah di kabupaten itu untuk menghibahkan mobil bagi para tokoh agama.
Anggota Fraksi Golkar DPRD Malaka Jemianus Ko’e menyatakan, kebijakan pemberian mobil tersebut tidak ada yang salah.
Jemianus mencontohkan, Pemerintah Kota Pontianak setiap tahun menganggarkan 20-30 miliar untuk membantu lembaga keagamaan.
Ia juga mengangkat contoh, kebijakan serupa juga terjadi di Papua dan Ambon.
“Kita harus terima kasih kepada Pemkab Malaka yang sudah memikirkan pelayanan para Tokoh Agama. Kita adalah umat dan rakyat,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (28/11/2019).
Ia pun membandingkan, di Kabupaten Alor setiap tahun para pastor dan pendeta dikirim ke Holy Land dan para Ustad dikirim naik haji.
“Itu hal biasa. Lalu kalau kita bisa, mengapa kita ribut?” tandas Jemianus.
Jemianus mendukung niat baik dari Pemkab Malaka yang sudah membantu para tokoh agama dalam hal pelayanan kepada umat dan masyarakat di kabupaten itu.
“Selagi itu sesuai prosedur dan tidak menyalahi aturan, Why not?” ujarnya.
Ia pun mengimbau masyarakat Malaka agar tetap mengawal keputusan yang sudah disepakati bersama.
Jerimias juga berharap nantinya semua keputusan dalam sidang paripurna adalah untuk kepentingan rakyat dan dapat memajukan masyarakat Malaka di segala aspek kehidupan.
“Mari kita saling mendukung dalam memajukan Kabupaten Malaka tercinta ini,” ajak dia.
Sebelumnya, kebijakan pemberian hibah 13 unit mobil kepada para tokoh agama di Malaka telah memantik penolakan keras dari sejumlah politisi partai Gerindra.
Dalam sidang paripurna DPRD Malaka pada 22 November 2019 lalu, Fraksi Gerindra tidak setuju dengan kebijakan pemberian hibah 13 unit mobil tersebut.
Menurut Fraksi Gerindra, saat ini anggaran mengalami defisit dan sudah melampaui batas. APBD Malaka pun, sebut Fraksi Gerindra, belum bisa untuk membelanjakan 13 unit mobil untuk para tokoh agama.
“Ini sangat membebani APBD kita di tahun anggaran 2020 nanti,” tandas Ketua Fraksi Gerindra DPRD Malaka, Beni Chandradinata saat sidang itu.
Kendati Fraksi Gerindra menolak, rapat paripurna DPRD Malaka saat itu tetap berlangsung. Artinya, forum paripurna sebagian besar menyetujui kebijakan pembelian mobil untuk para tokoh agama.
Penulis: Frido Umrisu Raebesi
Editor: Ardy Abba