Ilustrasi
alterntif text

Borong, Vox NTT-Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur (Matim) masih mengalami kekurangan dana untuk membayar upah guru di kabupaten itu.

“Guru-guru honorer dimohon untuk bersabar dan ikuti proses yang ada, sambil menanti kepastian solusi selanjutnya terkait Tamsil 2 bulan yang kurang di tahun anggaran 2019,” ujar Kepala Sub Bagian Humas Sekretariat Daerah, Agus Supratman dalam rilis yang diterima VoxNtt.com, Senin (02/12/2019).

Pemkab Matim kata dia, bertekad akan tetap mencari solusi terbaik, walau hingga masuk tahun anggaran 2020 mendatang.

Agus menjelaskan, guru honor di Matim direkrut oleh pihak sekolah sendiri. Mereka pun mendapat gaji pokok dari sekolah itu sendiri.

Dikatakannya, berdasarkan data 2019 ada guru honor dari sekolah negeri maupun swasta dari semua jenjang (TK, SD, dan SMP) di Matim sejumlah 3144.

“Yang mengikuti seleksi dan memenuhi standar kualifikasi akademik berdasarkan Permendiknas Nomor 16 tahun 2007, serta pertimbangan analisis kebutuhun guru di tingkat SD, SMP negeri berjumlah 2183 guru,” papar Agus.

“Dari 2183 guru honor itu berdasarkan analisis kebutuhan di tingkat SD dan SMP di sekolah negeri,  yang baru ter-cover anggaran insentif sesuai kondisi keuangan daerah dengan baru 928 orang guru pada DPA induk Dinas P dan K tahun 2019,” tambahnya.

Jumlah ini jelas Agus, masih mengacu anggaran bawaan tahun 2018 dengan besaran 750 ribu per bulan.

“Sedangkan 543 guru dari 962 guru yang mengabdi di sekolah swasta dibantu dengan nomenklatur dana hibah, dengan besaran 500 ribu per bulan. Hal ini sesuai dengan kondisi keuangan daerah,” imbuhnya.

Agus menambahkan, memasuki tahun anggaran 2019, pembayaran insentif bagi guru honor di sekolah negeri mengalami pergeseran perubahan penjabaran dengan alokasi awal hanya 928 guru. Namun dinaikkan jumlah penerima menjadi 1942 orang guru.

Hal ini dengan tujuan akan dilakukan penyesuaian secara merata soal penghasilan tambahan bagi guru. Selanjutnya diberi insentif sesuai kondisi keuangan daerah untuk lima bulan pertama tahun anggaran 2019.

Ini terhitung dari bulan Januari sampai Mei tahun 2019 dengan besaran 750 ribu per bulan.

Sedangkan untuk 7 bulan berikutnya kata Agus, terhitung dari bulan Juni hingga Desember tahun anggaran berjalan akan dianggarkan di APBD perubahan.

Hal tersebut bertujuan akan dilakukan penyesuaian secara merata soal penghasilan tambahan bagi guru honor di sekolah negeri dan swasta. Kemudian, penataan kembali keadaan guru di semua jenjang sekolah sesuai kebutuhan dan syarat kualifikasi dengan tes terbuka.

“Hasil ujian langsung diumumkan dalam bentuk lembaran hasil tes di Dinas P dan K setempat. Rencana ini ternyata tidak didukung oleh kondisi keuangan daerah,” katanya.

Menurut Agus, besaran anggaran yang diajukan untuk membiayai jatah 7 bulan Tamsil bagi 1942 orang guru tidak terwujud.

Sebab itu, Pemkab Matim melalui Dinas P dan K mengambil kebijakan dengan cara pengurangan jumlah bulan menjadi 5 bulan, terhitung dari bulan Agustus hingga Desember.

Jumlah angka uang pembayaran Tamsil pun hanya sebesar 500 ribu per bulan kepada guru.

“Kebijakan ini semata mata akibat kondisi keuangan daerah,” ujarnya.

Penambahan jumlah guru penerima Tamsil ini jelas dia, hakekatnya dilakukan secara bertahap. Sehingga semua guru honor nantinya akan ter-cover dengan anggaran Tamsil non PNS.

Agus mengatakan, Pemkab Matim menyampaikan terima kasih kepada para guru yang telah bekerja dengan tulus dan iklas.

Pemkab Matim kemudian menyampaikan permohonan maaf atas kondisi ini.

“Pemda juga meminta para guru jangan terprofokasi. Mohon tetap fokus dengan kerja, agar semua berjalan dengan baik dan aman,” imbuhnya.

Penulis: Sandy Hayon
Editor: Ardy Abba