Kupang, Vox NTT- Komunitas Wartawan Peduli Pembangunan (Kowappem) Nusa Tenggara Timur (NTT) melaporkan dugaan korupsi pada proyek jalan provinsi di Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Kamis (23/01/2020).
Puluhan wartawan yang tergabung dalam Kowappem ini melaporkan proyek tersebut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT di Kupang.
Dari salinan surat pengaduan yang diterima VoxNtt.com dijelaskan, proyek yang dilaporkan tersebut terdapat pada jalan Bea Laing-Mukun-Mbazang di Kabupaten Matim senilai Rp 14,1 Miliar.
Baca: Proyek Jalan Provinsi NTT di Matim Terancam Terlambat
Kowappem menulis, fakta lapangan sesuai hasil investigasi wartawan terdapat beberapa temuan pada proyek pembangunan jalan pada tahun 2019 itu, di antaranya;
Pertama, pekerjaan belum diselesaikan. Realisasi fisik hanya sekitar 50%. Kemudian, item pekerjaan hotmiks 2 KM sama sekali belum dikerjakan. Item pekerjaan pelebaran dan pengerasan jalan 10 KM pun baru diselesaikan 5 KM.
Kedua, agregat yang digunakan untuk pondasi jalan hotmiks menggunakan klikir kali/bulat bercampur pasir dan lumpur. Padahal, sesuai kontrak harus menggunakan agregat B.
Ketiga, drainase yang telah dikejakan telah rusak dan diduga dikerjakan tidak sesuai spek.
Keempat, diduga realisasi keuangan per 31 Desember sudah melebihi realisasi fisik proyek. Padahal, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 243 Tahun 2015, realisasi keuangan hingga akhir tahun harus sesuai progres fisik proyek.
Dalam pengaduan tersebut, Kowappem tidak hanya melaporkan proyek pada ruas jalan Bea Laing-Mukun-Mbazang.
Mereka juga melaporkan proyek peningkatan jalan nasional (Trans Flores) pada ruas Gako-Aegela dengan nilai sekitar Rp 18 Miliar.
Kemudian, proyek peningkatan jalan Nasional (Trans Flores) ruas Ende-Detusoko dengan nilai Rp 15,7 Miliar.
Koordinator Kowappem, Joey Rihi Gah menyatakan, pelaporan ke aparat penegak hukum karena ada potensi korupsi.
“Kami tidak boleh diam. Kita NTT ini sudah miskin. Jangan ada lagi pembangunan yang buruk. Ke depan mereka bisa kerja dengan baik dan benar. Jangan merugikan orang NTT. Kalau jaringan jalan buruk maka akses ke sentra produksi itu akan terhambat. Kita mau uang-uang itu dimanfaatkan secara baik. Yang kami laporkan adalag proyek pembangunan di Flores,” ujar Joey.
Ia bersama sejumlah wartawan berharap agar Kejati NTT benar-benar menindaklanjuti laporan tersebut dengan sesegera mungkin memeriksa ke lapangan.
“Kami harap Kejari bisa turun ke jalan dan mencari tahu. Menindaklanjuti laporan ini apakah ada potensi kerugian negara atau tidak. Kejaksaan harus lakukan pencegahan secara dini atas laporan dari masyarakat,” tandasnya.
Untuk diketahui, saat menyerahkan berkas pengaduan para anggota Kowappem diterima oleh Kasi Penkum dan Humas Kejati NTT, Abdul Hakim. Mereka juga berdialog langsung di bagian Humas Kejati NTT.
Usai menerima rombongan itu, Abdul berjanji akan memeriksa isi surat pengaduan itu.
Ia mengatakan, dalam kurun waktu dua sampai tiga hari ke depan, pihaknya akan menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi atasannya di Kejati NTT.
“Tergantung arahan nanti ya, kalau ke Pidsus ya ke Pidsus tergantung diskusi dengan pimpinan. Kalau ke Intel ya nanti Intel yang kerjakan,” ujar Abdul.
Penulis: Ronis Natom
Editor: Ardy Abba