Kupang, Vox NTT-Pembangunan negara dan daerah tanpa data akurat pasti mengalami disorientasi. Akibatnya, pembangunan daerah tanpa basis data cenderung berjalan linglung tanpa arah yang jelas.
Anggota DPD RI, Ir. Abraham Paul Liyanto, menegaskan hal itu di Aula Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Jl. R. Suprapto, No. 5 Kupang, Rabu (20/5/2020) saat memberi sambutan pada acara Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di BPS Provinsi NTT.
Hadir pada kesempatan itu para saksi pencanangan masing-masing, Rektor Universitas Nusa Cendana, Prof. Fred Benu, Ketua Pengadilan Tinggi NTT, Andreas Don Rade, S.H,M.H, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT, Iwan Agung Prasetyo, Ak,M.EcDev, PhD, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone, S.H, Ketua Komisi Informasi NTT, Pius Rengka, S.H, M.Sc dan Staf Ahli BPD, Drs. Blasius Lema.
Menurut Paul Liyanto, saat ini hampir semua pemimpin negara di seluruh dunia memastikan pembangunan negara dan bangsa mereka masing-masing berbasis data akurat.
Data diperlukan, karena dengan data itu memungkinkan pemerintah menentukan pilihan kebijakan publik yang tepat sasar dan tepat guna bagi penyelesaian problem rakyat.
Sebagai misal, kata Paul, wabah Covid-19. Wabah ini telah mengubah banyak sekali perilaku sosial manusia di seluruh dunia.
“Kita dapat melihat perubahan itu sangat jelas terutama dalam sistem kerja, ritus kultural dan ritus agama. Meski demikian, data niscaya diperlukan untuk menuntun pemerintah menetapkan kebijakan publik secara tepat,” ungkapnya.
Semua sistem sosial sepertinya berubah signifikan, kata Paul Liyanto, pemilik banyak perusahaan pendidikan ini. Perubahan itu mengundang umat manusia untuk merefleksikan kembali tatanan yang dianggap mapan.
“Kasus Covid-19 sekaligus mengundang umat manusia merefleksikan dengan sangat serius model relasi antarmanusia, relasi manusia dengan alam, dan relasi manusia dengan Penciptanya. Jangan-jangan Covid-19 ini lahir dari ulah manusia tak adil atas alam yang melingkupi hidupnya,” jelasnya.
Meski demikian, beber Paul, untuk melanjutkan pembangunan, kita tidak boleh larut dalam kolam galau, melainkan kita mesti memastikan data relevan agar kita sanggup beradaptasi dengan keadaan kontekstual menyusul kasus Korona-19.
Pada kesempatan itu, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, Darwis Sitorus menegaskan, Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Badan Pusat Statistik Propvinsi NTT, diselenggarakan tepat tanggal 20 Mei 2020.
Pilihan tanggal tersebut, sesungguhnya disengaja karena BPS NTT hendak merefleksikan kebangkitan nasional dengan cara baru yaitu membebaskan setiap insan di BPS dari anasir korupsi dan perilaku koruptif.
Darwis Sitorus menyebutkan, pada Januari silam, seluruh pegawai BPS NTT telah menandatangani Pakta Integritas.
Pakta integritas itu merupakan salah satu syarat menuju Pembangunan Zona Integritas, di samping syarat lain seperti Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan nilai minimal CC (cukup baik).
Semua syarat itu, kata Darwis Sitorus, telah terpenuhi karena semua elemen di BPS NTT bekerja sungguh-sungguh.
Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada satuan kerja yang berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi bebas dari korupsi, yang bersih dan melayani.
Hal itu sesuai dengan harapan Presiden Jokowi dan Kepala Badan Pusat Statistik, Kecuk Suharyanto, serta cocok dengan seruan Gubernur NTT, Victor B. Laiskodat, agar integritas pegawai menjadi best practice di semua lini pembangunan.
Darwis Sitorus menambahkan, BPS NTT, sebagai bagian dari BPS seluruh Indonesia telah memperoleh opini WTP untuk laporan keuangan tahun 2019, perbaikan birokrasi sesuai roadmap reformasi birokrasi sampai 2025.
NTT Bangkit NTT Sejahtera
Penandatanganan pakta integritas BPS NTT ini sesuai konteks perubahan iklim sosial politik di NTT yang dicahayai visi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Victor B. Laiskodat dan Josef Nae Soi, NTT Bangkit NTT Sejahtera.
Maka derap langkah perubahan pembangunan NTT fokus untuk menggerakkan elemen sosial kunci terutama sejumlah gatra bidang kemakmuran.
Pilihan itu sungguh niscaya karena sedang dalam situasi dan konteks wabah Covid-19. Pemerintah NTT harus terus bekerja mengatasi problem rakyat NTT meski dililit problem covid-19.
VoxNtt.com mencatat, salah satu misi Gubernur NTT adalah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi mengutamakan kerja tesm yang kuat, atau yang kerap disebut sebagai team kerja yang super. Team kerja birokrasi yang super ini harus beriringan dengan perubahan fokus pembangunan yang telah ditentukan.
Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Victor Jos, telah menentukan bahwa pembangunan infrastruktur jalan raya sebagai pilihan prioritas.
Pilihan prioritas itu dengan harapan bahwa sektor-sektor lain akan ikut bergerak dan ikut menggerakkan perubahan besar sektor-sektor kemakmuran lainnya. Maka Dinas pariwisata, pertanian, peternakan dan ekonomi rakyat bergerak seiring dengan perubahan infrastruktur jalan raya itu.
Kecuali itu, menurut Gubernur Victor Laiskodat, potensi garam industri di Kabupaten Kupang akan mendulang rejeki ekonomi bagi rakyat NTT, khususnya rakyat di Kabupaten Kupang.
Seturut jadwal produksi, maka tahun 2023 Kabupaten Kupang mendulang rejeki garam industri senilai Rp. 1 triliun pertahun. Itu artinya, tahapan rakyat NTT mulai melirik laut sebagai sumber ekonomi yang mengeluarkan mereka dari belenggu rantai kemiskinan.
Gubernur Victor dalam beberapa kesempatan menyebutkan, pembangunan dan perubahan sosial ekonomi di NTT harus bertahap, tetapi perubahan bertahap itu harus berbasis data yang kuat.
Karena itu, tidak boleh ada Dinas di Provinsi NTT yang merancang pembangunannya tanpa data akurat. Data sangat penting agar arah perubahan jelas dan pasti.
“Saya selalu pasti menekankan agar semua Kepala Dinas di Provinsi merancang pembangunan di dinasnya masing-masing dengan berbasis data yang jelas dan akurat dalam skema visi dan misi Victor Jos yang ditampakkan dalam RPJMD. Bukan data karang-karang. Saya menekankan dengan sungguh-sungguh, tak boleh ada pembangunan tanpa data jelas. Hal itu penting agar kebijakan publik Gubernur presisif,” ujar Victor Laiskodat di ruang kerjanya, Rabu (20/5/2020).
Meski belakangan ini, situasi dan kondisi buruk menghadapi badai wabah Covid-19, tetapi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Victor B. Laiskodat dan Josef Nai Soi, tetap optimis menjamin dan memastikan bahwa rayat NTT tidak mengalami krisis pangan tahun 2020.
Karena itu, Gubernur NTT, Victor Laiskodat sejak dua pekan lalu melakukan serial konsolidasi dan koordinasi ketat dengan dinas terkait terutama Dinas Pertanian, Peternakan dan Dinas Kemakmuran lainnya. Gubernur mendorong sangat kuat agar pembukaan lahan tanam jagung dan kelor di atas lahan 10.000 ha harus segera dilanjutkan.
Demi kepentingan itu, dua pekan silam, di tengah badai wabah Corona-19, Gubernur Victor dan Bupati TTS, Epy Tahun, menggalang kekuatan para petani di Bena Kabupaten TTS untuk segera menanam jagung di atas lahan yang telah disiapkan.(team Vox)