Kupang, Vox NTT – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (DPRD NTT), Ben Isodorus menegaskan, kahadiran pertambangan bukan menjadi solusi kesejahteraan.
Pernyataan Isodorus disampaikan setelah Pemerintah Provinsi NTT menanggapi sikap penolakan dan usulan peninjauan kembali dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Hanura DPRD NTT, terkait rencana penambangan batu gamping dan pendirian pabrik semen di Lingko Lolok dan Luwuk, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur.
Pernyataan Pemprov NTT itu tertuang dalam tanggapan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi NTT.
Tanggapan dibacakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing di ruang sidang utama gedung DPRD NTT, Rabu (10/06/2020) pagi.
Benediktus menjelaskan, pembangunan pabrik semen belum bisa dilanjutkan. Alasannya karena ada penolakan dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerhati lingkungan, serta sebagian masyarakat yang mendiami lokasi tersebut.
Isodorus sendiri mengatakan, penolakan Fraksi Hanura DPRD NTT atas dasar empat poin.
Keempat poin itu beber dia, pertama, produksi semen di Indonesia over supply, di mana dari total produksi hanya kurang lebih 65 persen yang terserap di pasaran.
“Belum lagi masuknya semen impor yang harganya lebih murah berdampak pada terganggunya pemasaran semen di dalam negeri, sehingga saat ini belum layak membuka industri semen yang baru,” ujarnya.
Kedua, Kampung Lingko Lolok dan Luwuk merupakan bagian dari kawasan karst berdasarkan SK Kepmen Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Menurut Isidorus, kawasan tersebut tidak dapat dieksploitasi. Kawasan karst adalah bagian dari ekosistem dan merupakan tangki raksasa penyimpanan air bawah tanah dan tempat tinggal berbagai jenis flora dan fauna langka.
Ketiga, lanjut Isidorus, di lapangan masih ada KK yang tidak setuju. Walau memang ia mengakui, jumlah KK yang setuju jauh lebih banyak.
Tak hanya itu, Isidorus mengatakan, Gereja Katolik Manggarai melalui JPIC Keuskupan Ruteng, SVD dan Fransiskan menolak pembangunan pabrik semen dan penambangan batu gamping di Luwuk dan Lingko Lolok.
Keempat, kawasan hutan di bukit Lingko Lolok merupakan sumber mata air untuk kampung-kampung yang terletak di bagian bawahnya.
Sebab itu, ia kembali menegaskan eksploitasi tambang dan industri semen, bukan solusi untuk kesejahteraan masyarakat setempat.
“Kehadiran tambang tidak menjadi solusi bagi saya. Selain alasan yang disampaikan pada pandangan umum fraksi kami,” kata Anggota DPRD NTT dari Dapil IV Manggarai Raya itu.
Ia menuturkan, pabrik semen itu nanti dikelola oleh perusahaan padat modal dan menggunakan teknologi. Hal ini tentu saja membutuhkan SDM yang sesuai dengan teknologi yang digunakan perusahaan.
“Dan SDM kita tidak tersedia,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi jawaban pemerintah, di mana penambangan batu gamping dan pabrik semen juga belum bisa dilanjutkan karena adanya penolakan dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerhati lingkungan, serta sebagian masyarakat yang mendiami lokasi tersebut.
“Dan jawaban pemerintah kita apresiasi hari ini,” tuturnya.
Isidorus pun menyarankan agar pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi pengangguran. Tetapi bukan dengan menghadirkan pertambangan.
“Pemerintah harus mengusahakan, menginvestasikan atau menarik investor untuk usaha dalam bidang pengolahan industri hasil pertanian,” pungkasnya.
Kata dia, kehadiran tambang tidak mensejahterakan masyarakat karena kebutuhan tenaga kerjanya sedikit.
“Ya, tidak karena butuh tenaga kerjanya sedikit. Sedikit saja. Nah, saya mau tanya berapa sih butuh tenaga kerjanya di Lingko Lolok nanti, di Luwuk. Kitakan belum tahu, masih meraba-raba. Apakah SDM kita sudah siap untuk bekerja di sana, itukan belum tentu juga. Kita tidak tahu,” tukas Isodorus.
Ia mencontohkan, PT Semen Kupang, produksinya kurang lebih 400 ton dan membutuhkan tenaga kerja 250 orang.
“Yang banyak itu, banyak tenaga kerja yang berpendidikan. Apakah Luwuk dan Lolok atau warga sekitarnya sudah siap tenaga untuk kerja di pabrik semen itu. Kan kita juga belum tahu,” ujarnya.
Senada dengan Isodorus, Juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD NTT, Yohanes Rumat menyampaikan terima kasih kepada Pemprov NTT atas tanggapannya di balik rencana penambangan batu gamping dan pendirian pabrik semen di Lingko Lolok dan Luwuk.
“Oleh karena itu, kami dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berterima kasih kepada pemerintah karena apa kami berterima kasih, ini dokumen politik, ini pernyataan politik. Tentu proses ini akan berlanjut ,” kata Rumat.
Ia menegaskan, alasan Fraksi PKB DPRD NTT menolak tambang adalah mempertimbangkan kebijakan publik.
“Kami tidak peduli masyarakat di lingkar tambang ini ada pro dan kontra. Itu soal lain. Tetapi kebijakan publik, Fraksi PKB harus mengamankan itu,” pungkasnya
Penulis: Tarsi Salmon