Atambua, Vox NTT- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Carnavian menyampaikan bahwa pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia termasuk sembilan kabupaten di NTT tetap akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang.
Hal ditegaskannya dalam kunjungan kerja di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (18/06/2020).
Keputusan ini diambil paska pemerintah menyiapkan tiga skenario pelaksanaan Pilkada serentak.
Namun dua skenario lainnya tidak berlaku mengingat situasi pandemik virus corona yang belum dipastikan berakhir kapan.
Sebab itu, pemerintah memutuskan untuk melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan virus corona.
“Pilkada tetap dilaksanakan 9 Desember. KPU sudah menggulirkan tahapan Pilkada tanggal 15 kemarin. Di NTT ada 9 kabupaten, sehingga kita minta para Bupati segera mencairkan anggaran hibah daerah ke masing-masing KPU dan Banwaslu,” ucap Mendagri Tito saat diwawancarai awak media di PLBN Motaain.
Karena pelaksanaan Pilkada serentak di sembilan kabupaten dilakukan di tengah situasi pandemik Covid-19, Tito meminta Danrem 161 Wirasakti Kupang dan Kapolda NTT untuk ikut aktif melakukan pengamanan.
Sebab menurut dia, pelaksanaan Pilkada kali ini membutuhkan pengawasan yang ekstra.
Tidak hanya aparat keamanan, mantan Kapolri ini juga meminta seluruh masyarakat NTT untuk ikut mendukung pelaksanaan Pilkada.
Dukungan itu dengan menjaga situasi keamanan selama proses pilkada berlangsung. Sebab Pilkada serntak kali ini merupakan tantangan baru di tengah pandemik Covid-19.
Disampaikannya, dari 15 tahapan Pilkada, lima di antaranya sudah dilakukan KPU. Sementara 10 tahapan lainnya tertunda akibat pandemik Covid-19.
“Kita melihat bahwa Covid-19 belum tentu selesai pada 2021, maka kita hapus rencana skenario Maret dan September 2021. Kita skenario optimis karena sekarang seluruh dunia sedang melaksanakan konsep beradaptasi dengan Covid-19,” ujar Mendagri Tito.
Selain memastikan waktu pelaksanaan Pilakda serentak, ia juga menyampaikan bahwa metode kampanye yang akan digunakan dalam Pilkada kali ini adalah kampanye virtual dan tidak ada kampanye akbar.
Selain itu, para calon diharapkan agar mengemas isu Covid-19 sebagai materi kampanye guna menyadarkan masyarakat untuk ikut mencegah virus ini.
Ia juga meminta para kontestan untuk mengesampingkan isu-isu SARA dan mengangkat isu-isu yang penting termasuk isu Covid-19.
Terkait dengan kampanye virtual, Mendagri Tito mengatakan, apabila ada daerah yang jaringan internetnya tidak memadai, maka bisa saja menggunakan metode kampanye manual, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.
Mendagri Tito juga meminta KPU dan Banwaslu untuk bekerja dengan serius karena pelaksanaan Pilkada kali ini berbeda.
Untuk melancarkan pelaksanaan Pilkada, ia juga meminta para kepala daerah untuk segera mencairkan dana hibah daerah yang telah ditandatangani sebelumnya.
Hadir alam arahan Mendagri, Bupati Malaka, Bupati Belu, dan Bupati TTU. Selain itu, KPU dan Banwaslu dari tiga kabupaten tersebut juga ikut hadir dan mendengarkan arahan Mendagri.
Sebelum memberikan arahan di halaman Kantor Bupati Belu, Mendagri bersama Menko Polhukam Mahfud MD melakukan peninjauan PLBN Motaain dan melaksanakan rapat tertutup terkait pengembangan ekonomi dan industri di kawasan perbatasan.
Penulis: Marcel Manek
Editor: Ardy Abba