Labuan Bajo, Vox NTT- Dewan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Manggarai Barat (Mabar) mencatat ada sejumlah anggota dewan yang malas mengikuti sidang.
Atas dasar itu, Badan Kehormatan DPRD Mabar telah mengirim surat ke sejumlah ketua Fraksi untuk menegur anggota mereka masing-masing.
“Beberapa anggota DPRD malas ikut sidang, baik sidang internal maupun sidang paripurna, dan waktu itu saya sudah membuat surat ke Ketua Fraksi masing-masing,” kata Ketua Badan Kehormatan DPRD Mabar, Robertus Loymans saat ditemui VoxNtt.com, Selasa (16/06/2020) lalu.
Baca: Sejumlah Anggota DPRD Mabar Malas Ikut Sidang, Badan Kehormatan Surati Fraksi-fraksi
Menanggapi hal itu, pengamat politik Wempy Hadir mengatakan, anggota dewan yang malas ikut sidang merupakan kabar buruk bagi masyarakat Mabar.
“Saya kira kalau informasi yang disampaikan oleh Badan Kehormatan DPRD Manggarai Barat betul, maka ini sebuah kabar buruk bagi rakyat Manggarai Barat,” kata Wempy saat dihubungi VoxNtt.com, Jumat (19/06/2020).
Dia berharap, anggota DPRD yang tidak hadir dalam persidangan karena sedang melakukan kunjungan ke konstituennya.
“Tapi mereka hanya berleha-leha di rumah saja, rakyat yang menjadi korban. Sebab seharusnya pada situasi yang sulit saat ini, mestinya para wakil rakyat lebih giat untuk memberikan alternatif solusi kepada pemerintah agar masyarakat yang mengalami dampak corona bisa mendapatkan semacam bantuan sesuai dengan kebutuhan rakyat,” ujar Wempy.
Hari ini kata Wempy, semua wakil rakyat harus memikirkan nasib rakyat di tengah situasi pandemi Covid-19.
“Misalnya kelompok usaha kecil dan menengah yang sedang mengalami dampak. Bagaimana DPRD menyikapi dan mendorong pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang dapat membantu UMKM tersebut,” jelasnya.
Selain itu kata dia, DPRD juga mesti memikirkan nasib petani, nelayan dan buruh yang mendapatkan dampak.
“Semua hal tersebut mesti dibahas oleh DPRD dan pemerintah daerah,” tegasnya.
Wempy sendiri menyangsikan hal tersebut bisa dibahas, jika DPRD sendiri tidak ada dan tidak serius menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
Ia pun berharap para pimpinan partai di Kabupaten Manggarai Barat menyurati dan menegur anggota DPRD yang berasal dari partainya agar mereka mesti serius menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Jika tidak, maka mesti ada mekanisme sanksi dari partai semmisal pergantian antar waktu (PAW).
“Saya kira masih banyak kader partai di Mabar yang mempunyai kapasitas untuk menjalankan sebagai wakil rakyat, jika yang sekarang tidak mau bekerja maksimal,” lanjutnya.
Dia mengatakan, saat ini lemahnya kontrol partai dan publik membuat DPRD merasa bebas dari sorotan publik.
DPRD kata Wempy, seolah tanpa ada pengawasan. Partai politik mesti bertanggung jawab atas hal ini.
“Keseriusan DPRD Manggarai Barat sebagai wakil wakil rakyat,” tambahnya.
Wempy menambahkan, DPRD Mabar mesti melakukan revolusi mental. Saat corona seperti ini lanjut dia, butuh komitmen dari DPRD untuk membahas nasib rakyat.
“Jangan hanya terima duit, lantas absen dalam membahas kepentingan rakyat,” tutupnya.
Penulis: Sello Jome
Editor: Ardy Abba