Borong, Vox NTT-Pengamat sosial politik Universitas Nusa Cendana (Undana) Lasarus Jehamat menilai Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat cenderung mengambil langkah aman terkait aksi penolakan tambang dan pabrik semen oleh mahasiswa, Rabu (24/06/2020).
“Saya sih mau Gubernur bertemu massa tadi. Jauh lebih bijak kan? Toh dia bisa menjelaskan langsung ke massa kalau proses pembangunan pabrik akan dikaji,” ujar Jehamat saat dihubungi VoxNtt.com, Rabu malam.
Dosen sosiologi itu mengatakan mungkin karena pertimbangan aspek keamanan Gubernur Viktor enggan bertemu massa aksi.
“Tapi saya kira, terlalu berlebihan kalau takut,” ucapnya.
Menurutnya, Gubernur NTT sejatinya mendengarkan apa yang disampaikan Uskup Ruteng Mgr. Siprianus Hormat, Pr sehari sebelum dirinya berkunjung ke Reo dan beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Manggarai Timur.
Baca: Tak Mau Temui Demonstran, Gubernur Viktor Dinilai Tidak Layak Jadi Pemimpin
Bahwa, terang Jehamat, masyarakat Matim lebih senang menerima pembangunan pertanian, perkebunan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia ketimbang pabrik semen.
Sebab, kata dia, pembangunan pabrik semen dan penambangan bantu gamping akan menjadi kontraproduktif kalau tidak didukung semua elemen.
“Saya hanya berharap, mereka yang ada di sekitar Gubernur memberikan masukan konstruktif seperti yang disampaikan banyak elemen yang menolak kehadiran tambang dan pabrik semen,” katanya.
Sebelumnya, dalam aksi itu Ketua PMKRI Ruteng Hendrikus Mandela menyatakan, mereka melakukan aksi di Reo di saat bersamaan dengan kunjungan kerja Gubernur Viktor di wilayah itu.
“Kami menuntut dan menagih janji-janji politik Gubernur. Satu misalnya, di NTT itu menurut dia tidak ada tambang lagi,” ujar Heri kepada VoxNtt.com di sela-sela aksi.
Sayangnya, tegas Heri, Gubernur Viktor malah mengingkari kembali janjinya dengan rencana melakukan penambangan batu gamping di Desa Satar Punda.
Tidak hanya itu, Heri menegaskan, Gubernur Viktor pernah menyatakan bahwa ada beberapa sektor yang layak dikembangkan di Provinsi NTT, yang memang bukan pertambangan. Itu seperti pertanian, peternakan, pariwisata dan lain-lain.
“Kenyataan hari ini kan sudah mulai berbeda. Nah, oleh karena itu kami berniat untuk bertemu dengan Gubernur NTT. Hanya sayangnya, beliau tidak mau bertemu dengan kami, padahal ini adalah niat mulai kami,” tegasnya.
Senada dengan Heri, Ketua GMNI Cabang Manggarai Rikardus Joman mengatakan, para aktivis sengaja melakukan aksi demonstrasi untuk mengingatkan kembali janji Gubernur, yang mana akan melakukan moratorium izin tambang di Provinsi NTT.
Baca: Demonstrasi Tolak Tambang di Reo Ricuh
Namun anehnya, menurut Riky, Gubernur Viktor malah memberi ‘karpet merah’ terhadap perusahaan tambang.
Sebab itu, ia mendesak Gubernur Viktor untuk tidak menerbitkan izin tambang batu gamping dan pabrik semen di Desa Satar Punda.
Sementara itu, Ketua Aliansi Gerakan Pemuda Reo Tolak Tambang Yohanes Febrino Maot dalam pernyataan sikapnya menolak industri pertambangan di Luwuk dan Lingko Lolok.
Alasannya, ia ingin menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan.
Febrino juga mendesak Gubernur Viktor agar memprioritaskan pembangunan pada bidang pertanian, peternakan, dan kelautan sebagai sektor strategis lingkungan Luwuk dan Lingko Lolok.
“Kami membela rakyat Luwuk dan Lingko Lolok yang terhimpit persoalan kesadaran hukum dan legalitas investor di atas tanah mereka,” tegasnya.
Pihak Febrino juga memperjuangkan kembali reklamasi lokasi pertambangan di Lingko Lolok dan Serise.
Penulis: Sandy Hayon
Editor: Ardy Abba