Kupang, Vox NTT – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Partai NasDem Inosensius Fredi Mui menyoroti persoalan banyaknya kepala sekolah di Manggarai yang kurang aktif di sekolah. Itu baik di Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur.
“Keluhan paling banyak adalah banyak kepala sekolah yang kurang aktif di Sekolahnya,” kata Fredi kepada wartawan di Kupang, Rabu (05/08/2020).
Namun, Fredi tidak menjelaskan secara detail para kepala sekolah yang kurang aktif tersebut.
“Dan kepala -kepala sekolah yang sekarang itu adalah kebanyakan kepala-kepala sekolah yang diangkat oleh Bupati. Pada saat sebelum peralihan kewenangan dari kabupaten ke provinsi,” kata politisi asal Dapil IV Manggarai Raya itu.
Baca Juga: Politis NasDem Sebut Banyak Kekurangan Air Minum Bersih
Ferdi menduga, para kepala sekolah yang ditunjuk itu hanyalah menjadi politik balas budi. Fredi kembali menduga penunjukan kepala sekolah itu hanya bermuatan politik.
“Makanya, kepala sekolah itu sebuah hadiah dari hadiah politik sebetulnya. Jadi, banyak hal yang tidak diperhatikan untuk menentukan menjadi seorang kepala sekolah. Maka, pada saat itu tidak lagi melihat dengan jarak antara tempat dia bertugas,” kata Alumni PMKRI Cabang Surabaya itu.
Fredi mencotohkan, di Manggarai Timur ada kepala sekolah yang tinggal di pantai selatan, tetapi dia mengajar ke Manggarai Timur pantai utara.
“Praktis sudah tidak ke sekolah. Ke sekolah kalau ada urusan yang namanya urus dana BOS, urus PIP, urus ada pembangunan fisik. Setelah itu menghilang dari sekolah,” katanya.
Ia kembali menegaskan, penunjukan kepala sekolah tidak mempertimbangkan kondisi geografis masyarakat setempat. Sebab ada kepala sekolah yang tinggalnya sangat berjauhan dengan gedung sekolah.
Kondisi ini kemudian menyebabkan para kepala sekolah itu jarang sekali datang ke sekolah. Hal ini tentu berdampak pada proses belajar mengajar di sekolah. Pengawasan menjadi sangat lemah karena kerena kemalasan para kepala sekolah ini.
“Akan hancur sekolah di Manggarai kalau dunia pendidikan dibiarkan seperti ini. Dan semua itu terbukti sekarang, para kepala sekolah itu masah bodoh dan pemalas,” katanya.
Untuk itu, ia meminta Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pendidikan agar serius melihat persoalan ini. Dinas diminta turun melakukan audit agar bisa menyelesaikan sejumlah permasalahan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Linus Lusi, belum dapat dikonfirmasi.
Penulis: Tarsi Salmon
Editor: Ardy Abba