Ende, Vox NTT-Ketua DPW Partai Perindo NTT, Jonathan Nubatonis mengatakan kualitas demokrasi sangat berhubungan dengan indeks kemiskinan.
Suatu daerah dapat dikatakan maju dan berkembang apabila sistem pemerintahan mampu meretas indeks kemiskinan. Karena itu, pembangunan demokrasi tidak boleh berpusat pada demokrasi politik saja, tetapi juga demokrasi ekonomi.
Mengenai kemiskinan, Jonathan menyebutkan Provinsi NTT masih memprihatinkan dengan skala kemiskinan masih sangat tinggi. Produk Domestik Bruto (PDB) masih menjadi patokan untuk mengukur kemiskinan penduduk.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) NTT yang terakumulasi menyebutkan Provinsi NTT merupakan provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin tertinggi, yaitu urutan ketiga setelah Papua dan Papua Barat.
Persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 21,09 persen, meningkat 0,06 persen poin terhadap September 2018 dan menurun 0,26 persen poin pada Maret 2018.
Dengan demikian, kata Jonathan, pemerintah daerah belum maksimal menekan kemiskinan penduduk di NTT.
“Kita memang ingin agar kualitas demokrasi kita berjalan. Kemiskinan itu terjadi karena memang kualitas demokrasi kita masih buruk. Masih banyak money politik yang diterapkan, jual beli suara. Kemudian masih ada intimidasi politik, ancaman terhadap para pemilih. Nah, ini fakta kejahatan politik yang masih ada di NTT,” kata Jonathan dalam jumpa pers saat berkunjung ke DPD Partai Perindo Ende pada Jumat (04/09/2020) sore.
Selain itu, ia menyatakan, kejahatan yang masih terjadi di NTT adalah sistem politik kompromistis yang masih berlaku. Kemiskinan masih merajalela akibat pilar-pilar demokrasi tidak berjalan sesuai.
“Bagaimana kemiskinan teretasi kalau model demokrasi kita masih seperti ini,” kata dia.
Mantan Anggota DPD RI dapil NTT ini, menyebutkan ada dua metode pendekatan untuk memberantas kemiskinan terhadap masyarakat yang hidup di wilayah-wilayah pedalaman yaitu pendekatan ekonomi dan pendekatan kesejahteraan.
Menurut dia, kehidupan masyarakat pelosok mesti diperhatikan secara serius oleh pemerintah. Masyarakat membutuhkan makanan, ekonomi yang mapan, infrastruktur yang memadai.
Suatu daerah yang demokratis, lanjut dia, ialah daerah yang maju secara ekonomi. Jika tidak maka faktor kemiskinan akan berbanding lurus dengan kualitas demokrasi.
“Kita yang ekonomi masih begini, kualitas demokrasi juga rendah. Jadi kami di Partai Perindo sedang mengkonsolidasikan itu, konsolidasi kader untuk menjaga kualitas demokrasi di daerah kita,”katanya.
Penulis : Ian Bala
Editor: Irvan K