Kupang, Vox NTT-Fraksi Partai Gerindera Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi NTT meminta pemerintah untuk mengevaluasi keberadaan guru kontrak komite dan yayasan.
Hal ini demi menjaga agar tidak ada oknum yang sewenang-wenang dan bermain-main dengan nasib para pahlawan pendidikan seperti yang terjadi di SMKN 1 Wae Ri’i, Kabupaten Manggarai. Di sekolah ini ada 15 guru komite yang dipecat oleh kepala sekolah.
“Kejadian serupa mungkin saja terjadi di tempat lain namun belum sempat terpublikasi,” ujar Jan Pieter Dj. Windy Juru Bicara Fransi Gerindera dalam Rapat Pandangan Umum terhadap perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggatan 2020, Senin (07/09/2020).
Pieter menyebut evaluasi juga penting dilakukan terhadap metode perekrutan 182 guru kontrak Provinsi NTT yang baru dilakukan belum lama ini.
Dikatakan, mekanisme penilaian lulus dan tidaknya setiap calon tenaga pendidik yang memlamar pada formasi tersebut dimulai dari seleksi administrasi.
Fraksi Partai Gerindra, kata Pieter, mendapati tidak hanya di SMKN 1 Wae Ri’i, tetapi terdapat beberapa sekolah yang juga ada pergantian guru kontrak komite dan yayasan yang tidak terpublikasi.
Pendistribusian anggaran tambahan penghasilan pada guru kontrak komite dan yayasan pun sering terlambat, bahkan berbulan-bulan.
Pieter menjelaskan, perekrutan 182 guru kontrak provinsi yang sebelumnya disepakati bersama Komisi V hanya sebanyak 90 orang, yang diprioritaskan pada guru kontrak komite dan yayasan. Namun dalam pelaksanaan dibuka bebas, serta prosedur penilaian dimulai dengan lengkap tidaknya administrasi juga tertutup dengan kriteria yang kurang jelas.
Akibatnya, guru-guru kontrak yang sudah mengabdi lama bahkan ada yang hingga 13 tahun mengabdi tidak terakomodasi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi menyeluruh pada proses ini.
Pieter menambahkan, banyak juga guru kontrak komite dan yayasan yang belum terakomodasi dalam pembayaran tambahan penghasilan (Tamsil).
Selain itu persoalan data base. Pieter menyebut guru sering mengeluh keterlambatan pembayaran Tamsil.
Sebab itu, Fraksi Partai Gerindra mendorong dilakukan evaluasi secara menyeluruh untuk menjaga nasib para guru agar tidak dimain-mainkan oleh oknum-oknum tertentu dengan berbagai alasan.
“Guru perlu ketenangan dalam mengajar, fungsi kami Fraksi Gerindra di DPRD NTT adalah menjamin agar ketenangan guru dalam mendidik bisa terjamin,” tandasnya.
Penulis: Ronis Natom
Editor: Ardy Abba