Bajawa, Vox NTT- Dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui program Agro, Julie Sutrisno Laiskodat dan Rachmad Gobel kembali mendorong Kementerian PUPR dan PT Pupuk Indonesia (Persero) melakukan revitalisasi sarana pendukung dan penunjang pertanian di Kabupaten Ngada.
“Harapan Ibu Julie Sutrisno Laiskodat dan Pak Rachmad Gobel, ke depannya NTT bisa menjadi lumbung pangan,” kata Ajeng Kusuma, Staf Khusus Wakil Ketua DPR RI saat meninjau dua calon lokasi demonstrasi plot (Demplot) dan melakukan penyerahan dua ton pupuk kepada petani di aera persawahan Mala Masu dan Radawea Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Kamis (12/11/2020).
Patrisius Neu, Ketua P3A Mala Masu pada kesempatan tersebut mengatakan petani di wilayah itu saat ini benar-benar membutuhkan intervensi pemerintah pusat guna mendukung infrastruktur pertanian berupa saluran irigasi dan jalan inspeksi pertanian.
Menurutnya, kondisi saluran primer Mala Masu mengalami tingkat kerusakan mencapai 80 persen.
Imbas dari kerusakan itu, kata dia, petani setempat hanya mampu mengelola 150 hektare sawah saja dari seluruh lahan persawahan Mala Masu seluas 300 hektare.
Sedangkan sisanya, hanya bisa diolah petani di musim penghujan karena terbatasnya ketersediaan air.
“Lahan sawah yang belum diolah seluas 150 hektare karena kekurangan debit air. Selama ini P3A Mala Masu mengalami kekeringan karena kekurangan debit air, untuk itu kami minta bantuan penambahan debit air dengan membangun bendungan di kali Mae Meze,” katanya.
Neu berharap pemerintah pusat melalui Kementerian terkait bersama utusan khusus DPR RI dapat membantu menyalurkan aspirasinya sekaligus menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi.
Sementara itu, Dr. Eka Nugraha Abadi, ST, MPPM, Kasubdit OP Wilayah II Ditjen SDA Kementerian PUPR RI mengatakan kunci utama perwujudan kemandirian pangan adalah ketersediaan air dan sistem pembagiannya.
Hal itu menurutnya, akan menjadi faktor utama keberhasilan petani dalam meningkatkan ekonomi melalui peningkatan produktivitas tanaman pangan.
“Namun bila petani tak kompak, akhirnya ribut, merusak infrastruktur yang sudah ada sehingga airnya tidak terbagi merata,” katanya.
Eka Nugraha melanjutkan, Kementerian PUPR akan memperjuangkan keluhan petani melalui kebijakan teknokrasi dan berharap DPR RI mendukungnya dengan kebijakan politis.
“Ini adalah realitas yang harus didukung, apalagi disini ada unsur pemerintah dan ada lembaga legislatif DPR RI ada di sini juga melalui utusan khusus. Jadi ada dua mekanisme perencanaan yang akan digabungkan yaitu mekanisme secara teknokratis dan mekanisme secara politik,” kata Nugraha.
Kegiatan peninjauan lokasi demplot dan penyerahan bantuan pupuk kepada petani juga dihadiri oleh Agus Sosiawan, ST. MM, Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II beserta Rombongan Jajat Sudrajat, Perwakilan PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Angga, Perwakilan PT Pupuk Kaltim.
Penulis: Patrick Romeo Djawa
Editor: Ardy Abba