Betun, VoxNtt.com-Menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada 9 Desember mendatang, Anggota DPR RI Dapil NTT II dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Edwar Tannur mengimbau seluruh masyarakat untuk memilih pemimpin yang bersih dan tidak gemar korupsi.
Hal itu dikatakan Edward dalam orasi politiknya pada kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Malaka, Simon Nahak dan Kim Taolin.
Selain itu, Edward juga mengimbau masyarakat di Kabupaten perbatasan itu agar masyarakat benar-benar memilih pemimpin sesuai hati nurani, bukan karena ada tekanan atau karena diimingi uang.
Kata Edward, jika masyarakat memilih karena ada paksaan atau tekanan dari pihak tertentu maka akan melahirkan pemimpin yang otoriter dan tidak berpihak pada rakyat. Demikianpun kalau pilih karena diimingi uang, akan melahirkan pemimpin yang gemar mencuri.
Ia menegaskan, pemimpin yang otoiter dan gemar mencuri dengan sendirinya menghambat pertumbuhan demokrasi di daerah tersebut.
Karena itu, kata dia, masyarakat sebagai pemegang kedaulatan harus menjadi garda terdepan dalam menjaga ruh demokrasi di negeri ini, khususnya di Kabupaten Malaka. Demokrasi yang sehat, tegas dia, menjamin kesejahteraan rakyat. Demikianpun sebaliknya.
“Demokrasi itu, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya dia harus mengasihi rakyat dan harus dengar apa yang rakyat butuh. Dia hanya memimpin dan mengatur. Jadi pemimpin itu harus pro rakyat. Pemimpin yang tidak mendengarkan rakyat adalah pemimpin palsu,” kata Edward Tannur saat berorasi dalam kampanye Paslon SN-KT di Desa Harekakae, (12/11/2020).
Ketua DPC PKB Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) itu mengatakan, jika menemukan pemimpin yang otoriter dan tidak berpihak pada rakyat, maka rakyat harus segera meninggalkan pemimpin tersebut. Apalagi, kalau pemimpin itu tampak otoriter. Sebab, lanjut dia, pemimpin seperti itu kelak akan menjadi petaka bagi rakyat.
“Setelah memilih pemimpin dan menang dalam Pilkada, pemimpin itu wajib membantu dan melayani masyarakat dengan program-program kerja yang sudah disiapkan. Jangan kita menuntut pemimpin untuk memberi kita uang. Itu berbahaya, karena pemimpin itu pasti tergiur untuk mencuri. Sekali lagi, jangan ajar pemimpin kita untuk mencuri,” tegas Edward Tannur.
Terkait money politik dalam proses Pilkada, Edward kembali menegaskan agar masyarkat Malaka tidak memilih pemimpin yang membeli suara rakyat dengan uang.
Menurut Edward, pemimpin yang memberikan uang pada saat Pilkada adalah pemimpin yang banyak utang. Karena itu, usai menang Pilkada tugasnya bukan mensejahterakan rakyat melainkan bekerja keras melunasi utang dan menumpuk kekayaan bagi diri sendiri dan kroni. Dan itu, tegas dia adalah penyebab korupsi di suatu daerah bertumbuh subur.
“Uang yang dia berikan kepada kita itu bukan milik pribadinya, Itu dia utang. Setelah dia jadi pemimpin, maka uang yang dia utang itu dia kembalikan ke pemiliknya dengan cara mencuri uang rakyat. Tolak politik uang yang ada di Malaka, supaya kita mencari pemimpin yang bebas dari KKN. Pilih SN-KT agar Malaka ini dapat bebas dari KKN,” kata Edward Tannur tegas.
Penulis: Frido Umrisu Raebesi
Editor: Boni J