Kupang, Vox NTT – Sepanjang tahun 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT membahas 10 rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif dan dua di antaranya telah ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).
Dua ranperda yang telah ditetapkan dimaksud yakni perda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi NTT Tahun 2020- 2024 dan perda tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
Wakil Ketua DPRD NTT Inche D.P. Sayuna mengatakan, hampir semua komisi mengajukan ranperda inisiatif. Dengan jumlah yang cukup banyak tersebut, mendorong Badan Legislasi (Baleg) bekerja lebih maksimal. Karena agenda pembahasan sangat padat sesuai mekanisme pembahasan dan penetapan sebuah perda.
“Jumlah ranperda yang dibahas sepanjang tahun 2020 tersebut merupakan sebuah prestasi yang sangat baik dan diharapkan ke depan akan lebih bagus lagi,” kata Inche kepada wartawan, Rabu (16/12/2020).
Terkait fungsi anggaran kata dia, lembaga dewan telah memberikan persetujuan kepada gubernur untuk melakukan pinjaman guna menangani berbagai persoalan yang tidak atau belum diakomodasi APBD NTT.
Pinjaman yang diajukan pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp1,5 triliun dengan fokus pemanfaatan anggaran untuk penuntasan penanganan jalan provinsi yang tersebar di 22 kabupaten/kota.
Sedangkan terhadap fungsi pengawasan, ungkap Inche, lembaga dewan tetap melakukan pengawasan terhadap semua kebijakan yang telah disepakati bersama pemerintah.
Apalagi dengan pandemi Covid-19 yang membatasi perjalanan ke luar daerah, lembaga dewan memanfaatkannya untuk mengoptimalkan pengawasan dalam daerah.
“Kami telah menjalankan tiga fungsi yakni fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran secara maksimal. Kami pastikan semua kebijakan yang ada dalam dokumen dijalankan dengan baik oleh pemerintah,” ujar politisi Golkar itu.
Pada kesempatan itu ia juga menyampaikan, saat ini sedang dipersiapkan penguatan kapasitas anggota dewan melalui Forum Parlemen dengan mendorong adanya platform digital.
Melalui aplikasi yang disiapkan, semua pihak dapat mengikuti semua perkembangan terkini dalam menyikapi berbagai aspirasi masyarakat dan kebijakan keberpihakan terhadap masyarakat. Dengan demikian dapat mendorong lahirnya pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab.
“Digital platform bukan berarti lembaga dewan membangun media baru. Tapi hanya menjadikan anggota dewan lebih ramah terhadap penggunaan berbagai media digital seperti youtube, twitter, dan instagram,” katanya
Sementara, Ketua DPRD NTT Emelia J. Nomleni mengatakan, DPRD bersama pemerintah provinsi telah menetapkan APBD NTT tahun 2021.
Rinciannya, pendapatan sebesar Rp5,9 triliun lebih dan belanja sebesar Rp7,3 triliun lebih. Dengan demikian terjadi defisit anggaran sebesar Rp1,4 triliun.
Defisit itu akan ditutup dengan pinjaman daerah melalui program PEN sebesar Rp1,5 triliun.
Diharapkan pinjaman tersebut dapat menuntaskan semua status jalan provinsi yang tersebar di 22 kabupaten/kota. Tentunya juga untuk aspek lain seperti penurunan angka kemiskinan, stunting, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Bila infrastuktur jalan telah ditangani secara baik dan tuntas, tentunya akses transportasi menjadi lancar dan ekonomi masyarakat bisa bertumbuh,” ujarnya
Wakil Ketua DPRD NTT dari Fraksi Partai NasDem Christian Mboeik mengungkapkan, kinerja anggota dewan sangat baik dalam menjalankan tiga fungsi.
Bahkan ada yang sangat kritis dalam menyampaikan gagasannya. Tapi semua yang dilakukan itu untuk kepentingan masyarakat.
Penulis: Tarsi Salmon
Editor: Ardy Abba