Oleh: Yohanes A. Loni
Manggarai Timur memasuki babak menentukan; pemilihan langsung kepala daerah bupati dan wakil bupati. Pesta demokrasi pilkada 2024 mendatang untuk memberi peluang bagi segelintir orang yang ingin menjadi nomor 1 di wilayah ini, sekaligus tantangan bagi masyarakat Manggarai Timur untuk memilih pemimpin daerah secara cerdas dan rasional subyektif.
Pilihan cerdas yang dimaksudkan adalah sikap politik masyarakat yang tidak tergoda pada rayuan-mesra sesaat. Bukan pula terbius lembaran rupiah menjelang fajar menyingsing, melainkan pilihan politik dewasa berdasarkan hati nuraninya.
Bagi kandidat calon bupati dan wakil bupati persaingan menuju ‘kursi panas’ itu menjadi perjuangan seru. Para calon menunjukan kapabilitasnya kepada rakyat, menarik minat dan persaingan simpati.
Tanpa streotipe para pasangan calon itu, sesungguhnya, keinginan tersebut sebagai ekspresi aktualisasi diri menuju terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat Manggarai Timur yang lebih baik, sejahtera dan damai di semua sendi kehidupan.
Benar tidaknya tesis ‘moralis’ ini tentunya, masih membutuhkan eksplisitasi tegas dari mereka yang hendak berjuang merebut pemimpin tertinggi di wilayah Manggarai Timur.
Masyarakat berharap pilkada yang telah menjadi ‘lahan rebutan’ sejumlah kandidat tidak menjadikan Manggarai Timur hanya sebatas investasi keberanian yang gagal.
Bukan pula pada indoktrinisasi diri yang dipaksakan kepada masyarakat, melainkan akhlak tulus yang lahir dari panggilan nurani dan getar asa untuk memajukan daerah Manggarai Timur tercinta ini.
Sebab disadari dengan pemisahan diri dari ‘rahim’ Manggarai tidak serta merta menghantar masyarakat Manggarai Timur meraih hidup sejahtera melainkan membutuhkan tanggung jawab moral bersama.
Persoalan akan jadi rayuan jika ‘kursi panas’ yang diperebutkan itu hanya semata-mata untuk kekuasaan, jabatan dan berbagai privilese lainnya.
Kita harapkan gairah politik pilkada mengusung mission suci menghantar masyarakat Manggarai Timur ke pintu gerbang kemerdekaan dan ketertinggalan. Masyarakat adil, makmur dan sejahtera lahir batin.
Sebab yang paling penting dalam politik adalah akhlak keberpihakan. Politik yang berakhlak berarti melakukan sesuatu dengan tujuan baik, itikad baik, dan dengan hati bersih.
Kalau pemimpin sudah kehilangan ahklak, maka ia akan buta dalam membuat keputusan yang menyelamatkan masyarakat publik.
Hati-hati Kandidat Turun Gunung
Pilkada menjadi strategis bagi masyarakat bukan saja amanat UU Nomor 36 tahun 2007, tetapi serentak dengan itu menentukan arah gerak pembangunan ‘perahu’ Manggarai Timur ke depan.
Rakyat menunjukan sikap demokrasi pilkada. Masyarakat harus sadar pentingnya nilai-nilai demokrasi serta mendukung proses pembangunan di wilayah ini.
Karena itu, menjelang proses pilkada Manggarai Timur bergulir sosialisasi pasangan calon bergerak cukup cepat. Gerakan turun gunung. Wisatawan dadakan, lacak aspirasi.
Mereka menjelajah dari kampung ke kampung. Safari dari desa ke desa, pasang aksi di rumah gendang dengan tujuan ‘toto ranga’ sambil mengajak masyarakat untuk menentukan hak politik secara tanggung jawab.
Akselerasi para calon bupati dan wakil bupati mendahalui jadwal yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai. Hal itu sah-sah saja sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
Pasangan yang disebut merapat ke ‘kandang’ yakni Bona Ngendo, Tarsisius Syukur, dan Bonafantura Jemarut. Dari beberapa kader ini yang akan bakal calon yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Matim (Media Beritaflores 14 Juni 2021).
Kemudian dari partai PDIP Matim yaitu Marselis Sarimin dan Paskalis Sirajudin bakal bertarung dalam pilkada Matim 2024 (Media VoNtt.com 4 Juni 2021).
Di berbagai media pun ada juga nama Silvianus Hadir yang saat ini menjabat sebagai Kepala BKKBN Manggarai disebut-sebut siap bertarung pada pilkada Manggarai Timur mendatang.
Dan dari beberapa kader partai lain yang belum menyampaikan kesiapan bakal calon Bupati tahun 2024. Kita menunggu dan mengharapkan kader yang berintegritas dan pro terhadap rakyat.
Petualangan para calon bupati dan wakil bupati sebelum pencoblosan ini serentak menyuguhkan pendidikan politik kepada masyarakat secara gratis. Ada pertemuan, dialog dan makan-makan.
Siapa pun pasangan calon yang datang rakyat terima dengan lapang dada dan senang hati. Ada pejabat yang melakukan sosialisasi diri dengan menggunakan kendaraan dinas.
Maraknya sosialisasi para kandidat membuat masyarakat semakin selektif dan kreatif dalam memimpinnya.
Meski sikap politik masyarakat Manggarai Timur umumnya masih dibelit aspek kekerabatan karena keturunan daerah atau perkawinan.
Namun figur populis, track record yang bagus, geopolitik dan geososial asal calon menjadi pertimbangan bagi rakyat dalam menentukan hak pilihnya.
Terlepas benar tidaknya sentimental demokrasi lokal macam itu, tetapi idndikator pilkada di beberapa tempat telah memberi pelajaran berarti.
Pilkada Manggarai 2005 dan pilgub 2008, misalnya, membuat masyarakat semakin cerdas dan rasional. Rakyat menuliskan suaranya tidak hanya dalam aksi kedelautan rakyat, tetapi juga belajar secara jujur dan diam agar tidak lagi dibohongi oleh janji-janji kekuasaan dan parpol.
Rakyat hendak menunjukan bahwa mereka bukan lagi obyek penderitaan, tetapi subyek yang punya kedelautan penuh di negeri bernama Republik Indonesia.
Pilihan tepat rakyat kepada figur tertentu sebagai konsekuensi logis bahwa rakyat butuh kepastiaan akan perbaikan hidup.
Karena itu jauh sebelum pencoblosan di balik hati masyarakat sudah mengantongi figur calon yang tepat.
Masyarakat Perlu Bersikap Cerdas dalam Pembangunan Matim
Sebelum pilkada 2024, masyarakat Matim harus bersikap cerdas memilih pemimpin yang bakal calon bupati dan menyadari bahwa pembangunan matim dipahami sebagai rangkaian usaha untuk memperbaiki melalui pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan perkapita.
Konsep ini mengandaikan adanya dukungan stabilitas politik anggaran keberpihakan yang mantap dan tegas.
Dukungan pertumbuhan ekonomi masyarakat Manggarai Timur dapat berjalan dengan baik dan cepat apabila cita-cita pembangunan Manggarai Timur meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan serta efektivitas pelayanan masyarakat secara baik.
Manggarai Timur seakan dihantaui dengan seribu macam persoalan. Kemiskinan, minimnya fasilitas umum, potensi sumber daya alam yang masih terkubur, sumber dana terbatas, tenaga yang minim adalah rentan duka nestapa masyarakat.
Karakteristik tersebut tidak hanya karena situasional tetapi bersumber dari struktural politisi dan kebijakan yang belum menjamah esensi kebutuhan dan realitas hidup masyarakat.
Karena itu membutuhkan komitmen moral mengambil kebijakan yang terwujud dalam politik anggaran 2024 untuk merumuskan persoalan secara detail, serta menetapkan skala prioritas kebijakan sesuai hakekat kebutuhan masyarakat publik.
Lalu dari mana kerangka acuan yang tepat untuk meretas persoalan-persoalan itu? Riyadi dan Dedy Supriyadi dalam buku ‘Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah’, (2004; hlm.203) mencatat tiga pendekatan yang harus dilakukan mengambil kebijakan.
Pertama, identifikasi masalah, potensi, karakteristik masalah dan masyarakat sebagai acuan dalam merumuskan tindak lanjut. Dalam langkah ini masalah-masalah yang digali lebih bersifat substansial dan tidak terjebak dalam permasalahan yang bersifat given. Masalah-masalah yang digali lebih bersifat menyentuh hajat hidup orang banyak.
Kedua, masalah yang teridentifikasi dapat dirumuskan tujuan perencanaan sehingga memperjelas apa yang perlu dilakukan, siapa yang menjadi target dan apa yang ingin dicapai.
Ketuga, rencana dan program dirumuskan sesuai kebutuhan dan direalisasikan sesuai waktu yang diterapkan.
Tiga langkah ini, hemat saya, menjadi lingkaran penting dalam sebuah perencanaan pembangunan agar berhasil dan berdayaguna bagi masyarakat luas di Manggarai Timur.
Tahapan strategis ini bisa dilalui membutuhkan sistem kerja memadai dan terencana. Karena itu musyawarah pembangunan di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten tidak hanya ritual tahunan pemerintah sekedar menjawabi program kerja garis hirarki struktural atau menghabiskan anggaran ahkir tahunan, tetapi serentak menjadi medium penting bagi pemerintah untuk menemukan potensi, merumuskan akar masalah dan menetapkan skala prioritas kebutuhan serta alokasi anggaran secara tepat.
Persoalan orang miskin misalnya, tidak hanya mendaftar jumlah orang miskin, tetapi mampu mendeteksi sebab-musebab kemiskinan serta merekam degup jantung kebutuhan mereka.
Orang miskin tidak menjadi obyek pembicaraan pembahasan anggaran, tetapi kepada mereka alamat prioritas anggaran itu diberikan.
Segala persoalan harus dilihat hubungan tali temali sebab dan akibat serta solusi penyelesaiannya. Setiap persoalan selalu ada seragam sebab yang melingkup dibalik persoalan itu sendiri.
Karena itu cara kerja sistematis menyikapi suatu soal harus dimulai dari tatanan ilmiah, regulasi, politik keberpihakan dan sentuhan refleksi teologis (Bdk. Joe Holland, Analisa Sosial dan Refleski Teologis. Hlm. 24).
Termasuk revolusi pikiran para pemegang kebijakan. Tanpa pencerahan budi, politik anggaran dan komitmen keberpihakan maka pembangunan hanya mata rantai kegiatan tanpa sasaran, asal jadi sekedar habiskan anggaran.
Manggarai Timur beserta seluruh kekayaan alam dan manusia di dalamnya adalah peluang. Peluang untuk merancang pembangunan secara cepat dan tepat.
Peluang bagi masyarakat untuk menikmati kue pembangunan secara adil dan merata. Peluang untuk mengurus lebih cepat kepentingan masyarakat banyak.
Peluang untuk lebih cepat meraih impian hidup sejahtera dan damai. Peluang untuk meracik pembangunan secara adil dan merata sesuai potensi daerah.
Namun peluang itu menjadi sia-sia jika kita salah memilih pemimpin dan salah urus sekaligus dalam orientasi. Atau metode pendekatan berkutat dengan gaya profesionalisme klasik konvensional lewat jalur top down (bdk. SKM DIAN, 7 Juli 1995).
Juga secara deduktif perancang di Bappeda, DPRD dan instansi terkait hanya berangkat dari konsep dan kepentingan politik subyektif primordial sematata.
Sangat disayangkan jika keluhan masyarakat hanya pelengkap catatan notes pejabat. Jika bersikap apatis, tidak peka dan tanggap terhadap aspirasi yang dilecutkan masyarakat maka kegagagalan pembangunan menjadi lagu lama.
Cita-cita hidup damai sejehtera hanya mimpi di ats mimpi. Karena itu orientasi kebijakan pembangunan harus selalu menakar skala prioritas kekuatan potensi dan dana yang tersedia.
Untuk mencapai tahap seperti yang ulas oleh penulis di atas membutuhkan langkah belajar dan memilih pemimpin pada pilpres tahun 2024 yang mendatang dan pemimpin yang berintegritas dalam aspek intelektualitas dan moral yang terbaik.
Masyarakat harus belajar yang terbaik memilih pemimpin dimana agen pembangunan perlu belajar terlebih dahulu seluk beluk tentang Manggarai Timur. Dengan demikian mampu memimpikan suatu masyarakat ideal di mana ada sistem komplementer yang menguntungkan masyarakat dan pemerintah.
Pemimpin yang cerdasa mampu menerjemahkan kebutuhan masyarakat sesuai kondisi riil dan masyarakat di sisi lain dapat merasakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat Manggarai Timur ke arah yang lebih baik.
Yohanes A. Loni berasal dari Kisol-TR, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur. Dia adalah Mahasiswa STFK Ledalero (Semester Ahkir) dan Anggota PMKRI Cabang Maumere