Labuan Bajo, Vox NTT- Rencana Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Pemkab Mabar) memberhentikan ribuan tenaga kontak (teko) menuai pro dan kontra dari sejumlah pihak.
Pernyataan penolakan terkait rencana itu datang juga dari Wakil Ketua II DPRD Mabar Marselinus Jeramun.
Marsel sapaan Marselinus mengatakan, Pemkab Mabar harus lebih fokus menangani masalah Covid-19, daripada urus pemberhentian ribuan teko.
“Saya sendiri malah menyarankan agar pemerintah Edi-Weng fokus urus Covid-19,” kata Marsel kepada VoxNtt.com, Minggu (18/07/2021).
Marsel menyebut, peningkatan jumlah kasus yang terpapar Covid-19 di Mabar, mengindikasikan ada yang salah dalam managemen kepemerintahan.
“Bupati dan Wabup bagi tugas, turun ke setiap kecamatan dan pantau langsung bagaimana masyarakat berjuang sendiri mempertahankan hidup mereka. Mabar bukan hanya Labuan Bajo, tapi 12 kecamatan,” tegas ketua DPD PAN Mabar itu.
BACA JUGA: Edi-Weng Harus Tepati Janji Kampanye tentang Pengurangan Angka Pengangguran di Mabar
Tahun 2020 kata Marsel, alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 di kabupaten itu sebesar 81 miliar lebih. Tetapi hingga kini tidak jelas pertanggungjawabannya.
Dia pun berharap agar Bupati Mabar dapat mengevaluasi sejumlah pimpinan OPD yang pernah menjadi Satgas Covid-19.
“Saya berharap Bupati berani mengevaluasi pimpinan OPD yang sempat menjadi Satgas Covid. Jangan pakai mereka lagi untuk urus Covid-19 2021 ini,” pintanya.
Marsel kembali menyarankan kepada Bupati Mabar agar menghentikan wacana soal pemecatan teko daerah tersebut.
“Urus Covid secara serius dan bantu rakyat yang kesulitan hidup saat ini,” tutupnya.
Sebelumnya, Wakil Bupati Mabar dr. Yulianus Weng mengatakan akan melakukan efisiensi penggunaan anggaran khususnya di masa pandemi Covid-19.
Saat ini kata dr. Weng, PAD Mabar baru berjumlah 40 miliar dari jumlah yang ditargetkan sebesar 270 miliar.
Karena itu, dr. Weng menyebut untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran, Pemkab Mabar harus mengistirahatkan ribuan tenaga kontrak.
“Apalagi pendapatan (PAD) kita ini baru mencapai sekitar 40 miliar dari target 270 miliar. Nah, kalau refocusing kalau kita tidak melakukan efisiensi repot kita ke depannya,” ujar dr. Weng saat ditemui VoxNtt.com di ruangan kerjanya, Selasa (13/07/2021).
“Hitung-hitungan dengan Pa Sekda sendiri, untuk tenaga kontrak hampir 60 miliar dihabiskan setiap tahun. Ini akan menjadi beban tetap daerah setiap tahunnya. Nah, kita mulai berpikir bagaimana untuk melakukan efisiensi dengan kita coba kita melihat tenaga kontrak daerah yang sebanyak sekitar 2.000-an lebih. Kalau kita bisa melakukan penghematan dari anggaran yang menjadi beban tiap tahun ini saya pikir bagus,” lanjut mantan Kadis Kesehatan Manggarai itu.
Kader Partai Golkar itu menjelaskan, Pemkab Mabar telah membentuk tim dalam melakukan berbagai hal untuk meninjau dan mengevaluasi kinerja semua Teko di setiap OPD.
“Berapa persisnya, berapa jumlahnya di mana saja, kita akan tunggu hasilnya dari tim yang akan bekerja. Semua tenaga kontrak yang ada di setiap OPD,” jelasnya.
Dr. Weng menegaskan, Teko yang akan diistirahatkan murni dilakukan untuk efisiensi penggunaan anggaran, bukan karena hal-hal lain atau segala macamnya.
“Prinsipnya bahwa untuk efisiensi, jadi tidak ada kaitan dengan segala macam itu tidak ada terus terang,” tegasnya.
Dia mengakui, keputusan yang diambil sangat tidak populis. Tapi sebagai pemimpin, dia bersama Bupati Mabar harus tegas mengambil keputusan.
Penulis: Sello Jome
Editor: Ardy Abba