Labuan Bajo, Vox NTT-Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Pemkab Mabar) berencana akan memberhentikan ribuan tenaga kontrak (teko).
Upaya ini diprediksi bakal menambahkan angka pengangguran di Kabupaten Mabar.
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Mabar Marsel S. Ngarung mengatakan, jika rencana itu dijalankan, maka dapat dipastikan angka pengangguran di kabupaten itu akan meningkat.
“Iya sudah pasti, sudah pasti bertambah,” katanya saat ditemui VoxNtt.com di ruangan kerjanya, Senin (19/07/2021).
Menurut Marsel, tingkat angka orang yang belum bekerja atau pengangguran di Kabupaten Mabar setiap tahunnya terus meningkat.
Pada tahun 2020, persentase tingkat pengangguran di kabupaten itu berkisar 3,72 persen atau dalam hitungan angka berjumlah 5506 orang.
Ia mengatakan persentase 3,72 persen itu merupakan acuan dari data BPS pada tahun 2020.
“Mengacu pada data BPS dalam angka tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka itu 3,72 persen atau orangnya itu sebanyak 5506 orang yang tidak bekerja,” ungkap Marsel.
Menurutnya, persentase tersebut lebih baik daripada persentase pada tingkat Provinsi NTT yang melebihi Kabupaten Mabar.
Marsel mengakui, setiap tahunnya angka pengangguran di kabupaten ujung barat Pulau Flores itu mengalami peningkatan.
“Setiap tahunnya memang ada peningkatan, kalau dari data BPS ini di tahun 2019 ada 2,7 persen dan di tahun 2020 naik 3,72 persen,” jelasnya.
Marsel menyebut, peningkatan angka pengangguran di Mabar salah satunya disebabkan oleh pandemi Covid-19.
“Kemudian masih banyak juga yang putus sekolah, usia-usia putus sekolah juga yang membuat angka pengangguran cukup besar,” kata Marsel.
Untuk upaya penurunan angka pengangguran sendiri kata Marsel, Pemkab Mabar telah menyiapkan Balai Latihan Kerja (BLK).
Meskipun begitu, BLK yang disiapkan hanya membuka dua keterampilan yaitu keterampilan otomotif dan service AC. Itupun kata dia, jumlah pesertanya terbatas.
Marsel menjelaskan, anggaran di APBD pelatihan di BLK hanya dilakukan sekali setahun dalam jangka waktu 1,5 bulan.
“Hanya BLK di bawah pengelolaan Pemda sendiri itu hanya dua saja keterampilannya yaitu keterampilan otomotif dan service AC. Pelatihannya saat ini masih berjalan, beberapa kemarin sudab berjalan satu bulan ini, ini mau periode terakhir sudah. Waktunya satu bulan setengah. Sebenarnya tergantung anggaran karena kemarin kita dibantu oleh APBN, kalau APBD kemarin itu hanya satu kali saja (dalam setahun) untuk 10 orang kalau APBD,” ujarnya.
Marsel menyebut, hal itu merupakan salah satu solusi dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran.
Dia berharap agar, usai mendapatkan pelatihan, semua peserta bisa berwirausaha atau juga bisa bergabung di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan keterampilan mereka.
Penulis: Sello Jome
Editor: Ardy Abba