Ende, Vox NTT- Anggota DPRD Ende Vinsen Sangu melaporkan ke polisi lantaran merasa terancam oleh segerombolan orang yang tidak dikenal.
Sebelum melapor ke Polres Ende, pasalnya segerombolan orang yang tidak dikenal pernah mendatangi kantor DPRD setempat untuk mencari dan mengancam Vinsen.
Vinsen mengaku sikap segerombolan orang yang datang mencarinya di kantor DPRD Ende membuat dia tidak nyaman, khawatir dan tidak fokus menjalankan tugas-tugas sebagai wakil rakyat.
“Untuk itu, demi menjaga keamanan saya dan keluarga, menjaga perdamaian dan menghindari konflik yang meluas, saya mengadukan masalah yang berbentuk premanisme ini ke Polres Ende,” kata Vinsen, Kamis (16/09/2021).
Ia pun meminta Polres Ende agar bisa menjaga keamanannya dan keluarga.
Segerombolan orang datang ke kantor dewan diduga karena sikap kritis Vinsen terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Ende.
Sebab itu, Vinsen meminta Bupati Ende untuk tidak menghadirkan praktik premanisme dalam menjawabi sikap kritisnya di lembaga DPRD Ende. Sebab ia sedang menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan.
“Sikap kritis saya kepada pemerintah daerah selama ini adalah perwujudan dari pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD yang sedang saya emban khususnya fungsi pengawasan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Vinsen.
Politisi PDIP itu mengaku, persoalan-persoalan yang ia suarakan selama ini di antaranya kekosongan pimpinan OPD yang dijabat oleh pelaksana tugas, kelalaian dalam pembayaran honorer GTT, penggunaan anggaran BTT, dan pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID) yang jauh dari unsur keadilan dan pemerataan.
Tidak hanya itu, Vinsen juga menyoroti lemahnya perhatian pemerintah terhadap tenaga kesehatan sukarela, dan permutasian ASN yang sarat kolusi dan nepotisme.
Menurut dia, hal ini sebagian kecil dari persoalan kerakyatan di Ende yang menuntut kepala daerah dan jajarannya untuk memiliki sensitivitas dan responsif.
“Langkah dan sikap kritis saya ini adalah bentuk dukungan saya kepada pemerintah daerah agar sungguh-sungguh menjalankan roda pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan profesionalisme yang menjawabi harapan rakyat,” tegas Vinsen.
Sikap kritis ini, lanjut dia, adalah bentuk tanggung jawab moral terhadap kepemimpinan saat ini, baik sebagai tim inti dalam kerja pemenangan politik yang telah mengantarkan Djafar Achmad ke kursi bupati maupun tanggung jawabnya sebagai kader PDI Perjuangan dalam mengawal, menjaga dan memastikan roda pembangunan berjalan di dalam relnya.
“Kepemimpinan harus sungguh berpihak dan menjawabi harapan rakyat yakni keadilan, kesejahteraan dan demokratis,” imbuh Vinsen.
“Sederhana saja menghadap sikap kritis ini, cukup dengan cara cerdas dan menggunakan akal yang sehat,” katanya.
Materi kritikannya, menurut dia, berlandaskan pada kajian rasional ilmiah dan berpedoman pada tata regulasi yang benar dan baik.
“Jauhi praktik-praktik premanisme karena dapat mencoreng demokratisasi dalam praktik tata kepemerintahan yang baik dan bermartabat ini,” pinta Vinsen.
Kontributor: Nasan Kua
Editor: Ardy Abba