Oleh: Yohanes Mau
Momentum Semau sangat viral sejak tanggal 27 Agustus 2021. Semau yang kurang tenar itu sekejap tercuat ke atas permukaan dan menjadi sangat viral.
Bagaimana mungkin tidak viral? Viktor Bungtilu Laiskodat orang nomor satu di Provinsi NTT membuat heboh dengan tahu dan mau melanggar Prokes Covid-19.
Berkumpul bersama beberapa pejabat daerah lainnya di Semau tanpa peduli wabah yang kini sedang menghancurkan dunia sekitar.
Seorang gubernur yang tegas dan konsisten dengan aturan namun kini dia sendiri yang melanggarnya. Lantas bagaimana tindakan selanjutnya?
Apakah gubernur akan dihukum atau dibiarkan melanggar Prokes Covid-19 semaunya? Lalu untuk siapakah Prokes Covid-19 itu diadakan?
Menghadapi keganjilan yang dilakonkan Gubernur NTT dan para pejabatnya ini mendapat kutukan keras dari berbagai kalangan.
Beberapa kelompok mahasiswa turun jalan dan melakukan demonstrasi di Kota Kupang. Mereka menuntut untuk segera menghukum para pelanggar protokol kesehatan di Pulau Semau.
Harapan, semoga aturan di negeri ini tidak runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Keadilan dijunjung demi NTT yang lebih baik dan bermartabat di mata publik.
Karena sejatinya di hadapan aturan semua manusia sama. Aturan diadakan oleh manusia dan diperuntukan juga bagi semua manusia demi kebaikan umum.
Indonesia ini adalah salah satu negara yang yang menganut system pemerintahan demokrasi.
Demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah pemerintah ada dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Government of the people, by the people, and for the people).
Segala gagasan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah demi kepentingan banyak orang.
Artinya suatu tindakan itu membawa dampak positip demi kesejahteraan masyarakat pada umunya.
Suatu keputusan tidak hanya demi kepentingan diri sendiri dan kelompok tertentu tapi kepentingan umum menjadi perioritas utama.
Perkumpulan yang terjadi di Semau adalah pelanggaran fatal terhadap prokes yang telah berjalan selama ini.
Artinya Gubernur tidak menunjukkan diri sebagai public figure yang taat pada aturan yang ada.
Aturan dilanggar semaunya. Padahal aturan ada untuk mengatur hidup manusia menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya.
Mungkin gubernur berpikir di Semau yang nan jauh dari ibu kota provinsi ini akan bebas dari prokes.
Semau pulau sunyi itu menggoreskan sejarah baru di tahun 2021.
Mungkinkah gubernur merasa muak dengan prokes dan sangat yakin tanpa taat prokes pun pasti aman saja.
Gubernur bersama para pejabat lain boleh merasa nyaman dengan melanggar prokes.
Bagaimana andai saja prokes itu dilanggar oleh rakyat kecil? Apakah dibiarkan saja atau ada hukumannya?
Kalau saja rakyat kecil dihukum bila melanggar prokes bagaimana dengan gubernur dan pejabat lainnya yang melanggar Prokes di tengah sunyinya Pulau Semau?
Saya berpikir pejabat seperti ini tidak lagi melakonkan diri sebagai figur publik.
Kalau tidak bisa berlakon sebagai anutan yang baik bagi rakyat untuk apa masih merasa nyaman di atas tahta singgasana.
Padahal takhta kekuasaan itu adalah pemberian dari rakyat. Anda diberi mandat sepenuhnya oleh rakyat untuk mengatur kehidupan di dalam suatu wilayah secara baik dan benar.
Namun realitasnya anda telah mengabaikan amanat rakyat secara sadar 100 persen.
Menghadapi realitas macam ini seorang pemimpin harus bersikap rendah hati dan memohon maaf bahwa ia tidak layak menjadi figur publik yang layak apalagi menjadi anutan bagi rakyat kecil.
Pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 oleh gubernur dan para pejabat NTT di Pulau Semau ini sandiwara yang tak indah di mata publik.
Pejabat pemerintah melakonkan sandiwara tidak taat di hadapan rakyat.
Di sini bisa dapat disimpulkan bahwa rakyat NTT telah salah memilih pemimpin.
Pemimpin ideal yang dikenal tegas dan konsisten dengan aturan namun kini melanggar aturan protokol kesehatan.
Pelanggaran yang dilakukan oleh figur publik dengan tahu dan mau.
Maka hal yang mesti dilakukan untuk menindaklanjuti para pelanggar protokol kesehatan ini adalah menghentikan mereka dari jabatan.
Alasannya karena para pejabat tidak mampu menjaga dan melindungi masyarakat kecil secara baik dan benar.
Mereka menuntut masyarakat kecil taat aturan tetapi mereka sendiri tidak taat sama sekali.
Lantas untuk apa rakyat NTT masih pertahankan para pejabat pemerintah semacam ini?
Hentikan segera para pejabat ini demi NTT yang lebih baik. Gubernur NTT bersama para pejabat yang melanggar protokol kesehatan di Pulau Semau adalah para pejabat yang gagal melakonkan keberperanan mereka sebagai pelayan rakyat.
Sandiwara di pulau Semau adalah bentuk ketidakdewasaan pejabat hadapi derasnya terpaan badai Covid-19.
Kalau mau langgar aturan mengapa dan untuk apa aturan diciptakan?
Jalan terbaik adalah hentikan para pejabat NTT dari jabatan karena mereka tidak mampu melindungi masyarakat kecil untuk setia ikuti protokol kesehatan.
Seruan kelompok mahasiswa yang turun jalan adalah suara minor atas nama rakyat kecil yang kini sedang dilanda wabah Covid-19.
Mereka bersuara agar hidup ini tetap terlestari dan ada sebagaimana Tuhan telah menganugerahkannya.
Ikutilah aturan agar aturan membuat hidupmu lebih baik dari kemarin yang telah pergi dan kini hanyalah sisa kebaikan yang ada padamu untuk menggapai bahagia.
Tentang Penulis:
Yohanes Mau, Warga NTT, Peduli masalah sosial, politik dan kemanusiaan, Misionaris SVD , kini sedang bertugas di Zimbabwe, Afrika.