Betun, Vox NTT- Kabupaten Malaka kembali meraih penghargaan untuk kedua kalinya atas pengelolaan keuangan daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebelumnya, penghargaan yang sama diraih pada tahun 2019.
Atas penghargaan tersebut, Bupati Malaka Simon Nahak memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh lintas elemen dan perangkat daerah yang dengan segala cara berupaya untuk meraih penghargaan WTP ini.
“Tentunya saya memberikan apresiasi yang sungguh luar biasa dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh elemen yang terkait di dalamnya, sehingga Malaka bisa memperoleh predikat Opini WTP atas pengelolaan keuangan daerah,” ucap Bupati Simon di Aula Kantor Bupati Malaka, Jumat (22/10/2021).
Khusus kepada Sekda Malaka, Inspektur Daerah dan Kaban Pengelola Keuangan, Bupati Simon menyampaikan profisiat atas atensi dan tanggung jawab yang telah diemban sebagai ujung tombak yang handal.
“Ibarat bermain bola, ketiganya adalah ujung tombak yang handal dalam membuat gol sehingga penghargaan seperti ini bisa diraih,” imbuhnya.
Walau demikian, Bupati Simon tetap memberikan catatan-catatan kritis di antaranya masih kurangnya tingkat kedisiplinan dalam hal pelaporan terkait dengan dana-dana pekerjaan fisik.
“Saya mencermati, tingkat kedisiplinan masih kurang sehingga melalui penghargaan ini kita harus lebih banyak belajar dan membenahi diri. Tidak boleh puas dengan apa yang diperoleh hari ini,” tuturnya sembari berharap.
Pimpinan DPRD Malaka Devi Hermin Ndolu pada kesempatan yang sama mengatakan, opini WTP ini adalah hasil kerja keras berbagai elemen pengelola keuangan mulai dari tingkat atas hingga bendahara di perangkat daerah.
“Saya hanya berpesan agar agar opini ini tetap dipertahankan di tahun-tahun mendatang dan seterusnya,” katanya.
Hal senada Kepala KPPN Atambua, Maryanto. Wewakili Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Maryanto mengatakan pemberian penghargaan ini terjadi karena adanya kerja sama yang solid dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan.
“Opini WTP itu terjadi karena suatu tata kelola keuangan negara ataupun daerah dijalankan dengan baik baik dari sisi transparansinya maupun sisi akuntabilitasnya. Penghargaan ini bukan tujuan akhir tapi sudah menunjukkan tanda-tanda baik dalam pelayanan publik,” ujarnya.
Maryanto juga berharap agar terus adanya peningkatan kerja sama dalam laporan keuangan dan dana transfer daerah, sehingga membantu tata kelola yang benar-benar sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tetap berpedoman pada keterbukaan informasi publik dalam hal keuangan.
“Intinya, penghargaan seperti ini membantu pelayanan yang lebih baik dan lebih masksimal lagi bagi masyarakat yang dilayani,” tutupnya.
Penulis: Frido Umrisu Raebesi
Editor: Ardy Abba