Ruteng, Vox NTT- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Sandiaga Salahudin Uno mengunjungi Desa Wisata Wae Rebo, Desa Satar Lenda, Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai, NTT, pada 2 hingga 3 Desember 2021.
Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar mengunjungi Manggarai Barat pada 6 Desember 2021.
Akademisi dari Unika St. Paulus Ruteng Dr. Mantovanny Tapung mengatakan, kehadiran dua menteri tersebut selain merupakan motivasi dan stimulasi, sekaligus juga sebagai momen evaluasi terhadap berbagai program pusat yang sedang diimplementasikan di daerah.
Manto menjelaskan, motivasi terkait dengan upaya pemerintah pusat untuk mendorong dan mendukung pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan wilayah tertinggal.
Stimulasi berhubungan dengan cukup banyaknya program pusat yang bertujuan merangsang pertumbuhan dan peningkatan perekonomian masyarakat.
Kemudian evaluasi menurut Manto, berkaitan dengan sejauh mana tingkat ketercapaian dari berbagai program pusat yang ada di daerah, terutama di wilayah Manggarai Raya.
“Motivasi, stimulasi dan evaluasi ini, tentu berkorespondensi dengan tuntutan global dan nasional tentang Sustainable Development Goals/ SDGs, di mana mengukur tingkat perkembangan dan kemajuan masyarakat dari 18 indikatornya,” jelas Kepala Biro Riset Lembaga Politician Academy di NTT 1 itu kepada VoxNtt.com, Selasa (07/12/2021).
Menurut dia, Kemendes-PDTT yang sudah mengucurkan dana begitu banyak melalui skema dana desa, yang rata-rata per desa 1 miliar lebih.
Kucuran dana yang begitu banyak ini tentu saja dengan harapan berbanding lurus dengan tercapainya marwah utama dari SDGs.
“Kehadiran Bapak Menteri Desa PDTT bisa menjadi ruang evaluasi, apakah desa mampu mengimplementasi apa yang menjadi tujuan dari program-program Kemendes, yang sebagian besar programnya bertalian dengan masyarakat desa,” kata Manto.
Apalagi beberapa kabupaten di Manggarai Raya masuk kategori pernah dan sedang berstatus tertinggal dan berkembang.
Sebab itu, evaluasinya terletak pada adanya penyerapan dana desa yang benar-benar dialokasikan untuk berbagai program strategis dan relevan demi mengeluarkan di Manggarai Raya dari status tersebut.
Evaluasi lainnya yang tidak kalah penting, lanjut Manto, apakah dengan kehadiran pendamping desa sebagai tulang punggung dari Kemendes PDTT berdampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi pola kerja dan manajemen di lapangan?
Ia menambahkan, kehadiran Kemendes-PDTT kali ini, bisa menjadi ruang evaluasi mengenai pola pendampingan dari sejumlah pendamping desa, apakah sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atau belum.
“Pendamping yang cukup banyak, apakah berbanding lurus atau ekuivalen dengan capaian SDGs,” katanya.
“Sejauh yang saya tahu, para pendamping desa memang tidak hak untuk mengambil keputusan strategis di lapangan, akan tetapi sebagai perpanjangan tangan dari Kemendes, pendamping desa sebaiknya diberdayakan dan diberi ruang yang cukup untuk secara kreatif dan produktif dalam memberi arah dan motivasi kepada aparatur desa dan masyarakat, agar bisa memanfaatkan berbagai dana bantuan pemerintah demi tercapai 18 indikator SDGs,” jelas Manto.
Manto berharap pendamping desa tidak hanya perpanjangan tangan saat proses pendataan saja, tetapi terlibat aktif dalam memberdayakan masyarakat dan aparatur desa demi mencapai target SDGs.
Dari segi profetik, pendamping desa harus bisa mewartakan pengalaman-pengalaman terbaik (best practice) dan mengidentifikasi berjamak masalah yang terjadi pada masyarakat desa, serta mampu membuat koordinasi lintas sektor.
Menurut Manto, tugas pendataan sudah digantikan oleh sistem digitalisasi data base, dan rata-rata perangkat desa sudah melek teknologi digital.
Sedangkan yang ditagih dari pendamping desa adalah aktivitas pemberdayaan dan pengembangan.
“Saya kira pemberdayaan dan pengembangan dibutuhkan oleh aparatur dan masyarakat Manggarai Raya saat ini,” ucap dia.
Memang soalnya, kata dia, kesiapan pemerintah desa dalam menjawab tantangan SDGs ini. Apakah tetap berpikir kecil, linear, in of the box, memanfaatkan dana secara rutin saja, ataukah berpikir besar dan bertindak besar dan berani untuk keluar dari pola lama, pola yang lebih kreatif dan produktif?
Hal ini tentu saja membutuhkan keberanian dan tanggung jawab moral sosial dari aparatur desa. Sebab, kehadiran dana desa ini bisa menstimulasi peningkatan pendapatan Asli desa (PADes) secara agregat dan gradatif, baik melalui Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes), maupun kegiatan produktif lainnya.
Diharapkan pula agar desa bisa mandiri dengan tidak bergantung terus pada bantuan pemerintah. Sebab suatu saat Manto meyakini akan dikurangi atau bahkan ditiadakan.
Dengan kunjungan Menteri Parekraf, pihak Kementerian mengetahui dan menyadari potensi-potensi sektor pariwisata lokal Manggarai, yang bukan saja berbasis bahari saja, tetapi juga berbasis agro dan budaya.
Potensi-potensi wisata ini sangat kaya akan nilai ekonomis, sosial kultural dan bahkan promotif. Dengan adanya kesadaran ini, pihak Kementrian dan pemerintah Manggarai seharusnya bisa berimajinasi untuk memanfaatkan potensi wisata alamiah ini, dan merancang rekayasa-rekayasa wisata yang potensial untuk dikembangkan.
Sementara dalam kaitan dengan kerja lintas kementerian, kemenparekraf bisa bekerja sama dengan kemendes-PDTT untuk memberdayakan dan mengoptimalisasi berbagai potensi desa di Manggarai.
Kerja sama lintas Kementrian ini bisa mulai dengan merancang bersama konsep, gagasan dan praksis desa wisata.
“Menurut saya, kerja sama dan koordinasi lintas sektoral akan membuat kegiatan pendampingan dan pendanaan terintegrasi dan lebih tepat sasaran,” ujar Manto.
Ia menjelaskan, pariwisata adalah salah sektor unggulan yang jika diberdayakan secara efektif bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan demikian, masyarakat bisa keluar dari ketertinggalan yang menjadi tujuan dari SDGs.
“Dalam hal ini, sangat diharapkan agar pemerintah Manggarai ‘tidak tidur’, tetapi wajib hukumnya mendukung secara penuh program pemerintah pusat tentang SDGs ini dengan melibatkan lima batu tungku (pentahelix): pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha dan media massa,” tutup Manto.
Penulis: Ardy Abba
Kunjungi Desa Wisata Wae Rebo, Begini Harapan Menteri Sandiaga