Labuan Bajo, Vox NTT- Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa harus menegur keras Kapolres Manggarai Barat dan Komandan Kodim 1612 Manggarai.
Permintaan tersebut menyusul sekitar 10 orang yang mengaku dari TNI dan Polri mendatangi kediaman Ketua Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata (Formapp) Manggarai Barat (Mabar), Rafael Todowela, Selasa (19/07/2022) malam.
Mereka mendatangi rumah Rafael setelah demonstrasi penolakan kenaikan tiket ke Taman Nasional Komodo (TNK).
Pengamat Hukum Edi Hardum mengatakan, jika benar manusia-manusia yang mendatangi rumah Rafael adalah anggota TNI dan Polri, maka hal tersebut merupaka bentuk teror negara kepada warganya agar bungkam atas ketidakberanaran penguasa.
“Itu bertentangan dengan semangat demokrasi. Cara-cara yang dilakukan puluhan orang mengaku anggota TNI dan Polri itu adalah cara-cara Orde Baru,” kata Edi dalam rilis yang diterima, Rabu (20/7/2022).
Menurut Edi, cara-cara seperti itu sebenarnya menggambarkan Presiden Jokowi dan pemerintahannya adalah otoriter.
Padahal sebenarnya menurut dia, Jokowi adalah orang yang suka mendengar dan mempertimbangan masukan masyarakat.
“Jadi cara-cara mereka itu sebenarnya menampar muka Jokowi,” kata dia.
Karena itu, Edi mendesak Kapolri dan Panglima TNI agar menegur keras, bila perlu memecat Kapolres Mabar dan Komandan Kodim 1612 Manggarai.
Menurut Edi, tugas Polri dan TNI bukan melakukan teror dengan cara pengepungan sebagaimana dialami Rafael Todowela.
“Mereka seharusnya biarkan orang berunjuk rasa ketika Jokowi datang. Yang terpenting unjuk rasanya damai dan tidak anarkis. Kalau anarkis langsung ditangkap. Bukan dilarang,” kata dia.
Edi menegaskan, unjuk rasa merupakan bagian dari demokrasi. Unjuk rasa juga sudah diatur dalam Undang-undang.
“Mengapa polisi dan TNI melarang unjukrasa? Aneh,” kata dia.
Edi pun mengimbau semua aktivis di Labuan Bajo dan NTT umumnya agar tetap kritis.
“Aparat negara yang bodoh dan otoriter harus dilawan!” kata kandidat doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti ini.
Sebelumnya, Formapp Mabar dalam rilisnya mengungkapkan, pada Selasa (19/07) sekitar pukul 21.43 Wita, sejumlah orang yang tidak dikenal dan mengaku sebagai aparat TNI dan Polri dari Polres Manggarai Barat, Kodam Kupang dan Kodim Manggarai, mendatangi Ketua Formapp Mabar Rafael Todowela di Golo Koe, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Labuan Bajo.
Mereka hadir di saat Ketua Formapp tengah berkumpul bersama keluarga dan teman-temannya, yaitu satu orang anggota Formapp dan dua orang jurnalis.
Dari 10 orang yang tidak dikenal itu, 6 orang masuk ke dalam rumah, tepatnya di ruang tamu. Di situ, Rafael dan kawan-kawannya tengah berkumpul.
Sementara yang lainnya berdiri mondar-mandir di luar rumah sembari mengangkat handphone yang tampak seperti tengah memotret rumah Ketua Formapp Mabar.
Salah satu dari mereka membuka pembicaraan dan menyampaikan tujuan kedatangan yakni meminta Formapp Mabar untuk tidak melakukan ‘kegiatan yang mengganggu keamanan’ pada momen kunjungan Presiden Joko Widodo ke Labuan Bajo beberapa waktu mendatang.
“Terkait kegiatan kemarin itu, kemarin kan sudah ada pertemuan dengan Pemda. Sudah ada titik, sudah ada jawaban terkait aksi itu. Pesan dari mereka [pimpinan], selama kunjungan jangan dulu ada kegiatan atau aksi-aksi lainnya itu,”ujar salah seorang dari mereka.
Untuk diketahui, pada 18 Juli lalu Formapp Mabar memfasilitasi aksi damai berbagai elemen masyarakat dan asosiasi pelaku pariwisata di Manggarai Barat untuk menentang kebijakan kenaikan tiket masuk menjadi 3,75 juta, monopoli bisnis, dan komersialisasi Taman Nasional Komodo.
Rafael sendiri menanyakan alasan mereka harus datang pada malam hari dan secara bergerombol ke rumahnya.
Menurut Rafael, jika mewakili institusi TNI/Polri sebagaimana pengakuan mereka, harusnya datang di saat yang tepat, serta membawa surat tugas.
“Jika kalian dari institusi terkait, kenapa datang malam hari. Saya keberatan kalian datang di malam hari tanpa undangan. Kalau bertamu, lakukan siang hari,” ujarRafael.
Lalu, salah satu dari aparat tersebut mencoba memberikan penjelasan, menyebut bahwa kedatangan mereka ‘atas perintah pimpinan’.
“Kami hanya menyampaikan atensi dari pimpinan. Bahkan pimpinan menyatakan bahwa tidak ada hal yang menghambat di Kunker [kunjugan kerja-red] ini ketika Jokowi datang. Presiden kita bersama, bukan presiden kami saja, presiden seluruh warga negara Indonesia,” sebut salah satu dari mereka.
Aparat tersebut juga sempat menyinggung soal Golo Mori. Namun, ia tidak secara rinci menjelaskan apa yang dia maksud.
Rafael tetap bersikukuh agar mereka menyertakan surat tugas, jika mewakili institusi TNI dan Polri.
Rafael juga keberatan karena mereka datang pada malam hari. Apalagi, tidak ada satupun dari mereka yang Rafael kenal.
Setelah kurang lebih 15 menit, Rafael kemudian meminta mereka untuk keluar dari rumahnya. Sekitar pukul 22.00 Wita, mereka pun pamit pulang.
Selanjutnya, sekitar pukul 22.30 Wita, 5 orang yang diketahui ialah aparat dari Polri dan TNI yang bertugas di Labuan Bajo datang ke rumah Rafael.
Mereka datang menyampaikan permohonan maaf jika kehadiran kelompok pertama mengganggu keamanan dan kenyamanan Rafael.
Kepada kelompok yang kedua ini, Rafael menitipkan pesan agar pihak kepolisian bisa memfasilitasi pihaknya untuk menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan banyak soal di Labuan Bajo, terutama masalah‘Kenaikan Tiket ke Taman Nasional Komodo’yang hingga kini sedang ramai diperbincangkan.
Kelompok kedua ini berjanji akan meneruskan permintaan Rafael kepada pimpinan mereka.
Sekitar pukul 23.00 Wita, kelompok kedua ini meninggalkan kediaman Rafael.
“Kami merasa terganggu karena pihak yang mengaku polisi dan TNI tersebut datang tanpa pemberitahuan, tanpa surat tugas dan datang pada malam hari. Ini adalah sebuah bentuk intimidasi, sebuah tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban warga,” tegas Rafael.
Pihak Rafael juga mengapresiasi permintaan maaf dari rombongan polisi dan TNI yang datang setelah rombongan pertama. Ia berharap agar kejadian ini menjadi koreksi internal aparat.
Formapp Mabar, kata Rafael, menolak dan tidak pernah bersepakat dengan permintaan aparat untuk tidak melakukan aksi selama kunjungan Presiden Jokowi.
“Kami meminta [sudah disampaikan kepada kelompok kedua] agar pihak kepolisian memfasilitasi kami untuk secara langsung bertemu dengan Presiden Joko Widodo,” tegas Rafael.
Penulis: Ardy Abba