Labuan Bajo, Vox NTT- PT Wijaya Karya (WIKA), kontraktor pelaksana proyek pembangunan akses jalan Labuan Bajo-Golo Mori sejauh 25 kilometer diduga melakukan korupsi.
Dugaan tersebut muncul dari mulut Ketua Lembaga Pemantau Keuangan Negara (PKN) Kabupaten Manggarai Barat, Lorens Logam.
Sebagai respons atas dugaan korupsi tersebut, PKN Mabar kemudian akan melakukan aksi demonstrasi menutup akses jalan menuju Golo Mori dari Labuan Bajo.
“Rencana aksi kita lakukan dari hari Senin sampai hari Rabu (17 – 19 April 2023) dengan menghadirkan masa 1000 orang. Kita akan boikot akses ke Golo Mori,” ujar Lorens kepada wartawan di Labuan Bajo, Rabu (12/04/2023).
Lorens menyebut proyek pembangunan akses jalan Labuan Bajo- Golo Mori sejauh 25 kilometer mengucurkan anggaran 481 miliar rupiah.
Proses pembangunan jalan yang dimulai sejak bulan April 2022 lalu ini terbagi menjadi 5 segmen.
Kelimanya yaitu; Labuan Bajo Simpang Nalis sepanjang 6,15 KM, Simpang Nalis – Simpang Kenari sepanjang 6,50 KM, Simpang Kenari – Warloka sepanjang 5,10 KM, Warloka Tanamori sepanjang 4,25 KM, dan peningkatan jalan menuju Desa Golo Mori sepanjang 3 KM.
Meski telah rampung dikerjakan dan telah diresmikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, namun menurut Lorens, hingga kini PT WIKA belum membayar hak-hak para pekerja dan supplier yang telah mensukseskan pembangunan jalan tersebut.
“Namun jalan yang dibangun untuk mendukung mobilitas KTT Asean Summit 2023 tersebut terindikasi persoalan yang merugikan kesejahteraan para pekerja dan vendor selaku suksesor keberhasilan pembangunan tersebut,” ujarnya.
“Hal yang mendasar bagi Lembaga PKN Kabupaten Manggarai Barat ialah penyerapan serta sasaran dalam penggunaan keuangan negara berkaitan dengan hak para pekerja dan supplier pada pekerjaan tersebut yang belum ditunaikan, suatu bentuk indikasi dugaan tindak pidana korupsi,” tambahnya.
Ia mengatakan, setelah selesai diresmikan Presiden Jokowi, Kementerian PUPR selaku pemilik anggaran telah merealisasikan 95 persen pembayaran kepada PT WIKA, dan sisa anggaran 5 persen sebagai jaminan pemeliharaan.
Namun sayangnya, realisasi pembayaran tidak sampai kepada para pekerja dan supplier di Labuan Bajo. Kondisi ini menyebabkan ratusan pekerja pada sejumlah rekanan kontraktor lokal belum mendapatkan upah sejak bulan Januari 2023.
“Nah, pekerjaan ini sudah di PHO sehingga pencairan dana 95 persen, mestinya PT WIKA itu langsung distribusikan kepada teman – teman di lapangan juga, misalnya bagi teman-teman sopir yang sudah melakukan mobilisasi material kemudian supplier juga telah menyediakan material, nah tentunya harus dibayar hak-hak mereka ini. Makanya kita akan lakukan blokade akses menuju ke sana supaya pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi bisa menyikapi secara serius persoalan ini,” tuturnya.
Lorens menambahkan, meski telah dibangun dengan begitu megah, namun pelaksanaan pembangunan proyek tersebut masih meninggalkan potret lain yang harus disikapi secara serius oleh pemerintah.
Itu terutama hak- hak para pekerja, sopir, pemborong dan supplier material yang telah bekerja seratus persen untuk merealisasikan pekerjaan, berdasarkan porsi mereka masing-masing. Hak ini, sebut Lorens, diabaikan oleh PT WIKA dengan tidak membayarnya.
“Dan saya pikir tujuan kita untuk melakukan blokade yang tentu akan mengganggu Kamtibmas dalam hal ini supaya pemerintah pusat tidak tutup mata, keringat masyarakat di sini dalam hal ini pekerja sudah lakukan, anak istri mereka teriak di rumah, tentu ini yang menjadi persoalan moral terlepas dari persoalan hukum kontrak,” tuturnya.
Pembangunan akses jalan Labuan Bajo menuju Golo Mori disebut untuk mensukseskan pelaksanaan KTT Asean Summit bulan Mei 2023 mendatang. Kawasan KEK Golo Mori sendiri disebutkan akan menjadi salah satu venue rapat 11 kepala negara anggota Asean yang dijadwalkan berlangsung dari tanggal 9-11 Mei 2023 mendatang.
Dalam kunjungan kerjanya di Labuan Bajo pada beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi sesuai memantau kesiapan sejumlah tempat yang akan menggelar pertemuan ini menyebutkan, KEK Golo Mori telah siap untuk menggelar KTT Asean Summit ke 42 tersebut.
Hal ini disebut juga akan digunakan sebagai upaya mempromosikan pariwisata Labuan Bajo kepada ribuan delegasi dari 11 negara Anggota Asean yang dipastikan hadir dalam kegiatan tersebut.
Untuk itu, Lorens mengharapkan, Presiden Jokowi tidak hanya mempertontonkan kemegahan akses jalan tersebut kepada para delegasi, sementara di sisi lain melupakan usaha keras masyarakat yang telah ikut mensukseskan pembangunan sarana dan prasarana pada proyek pembangunan jalan yang masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.
“Jangan sampai pembangunan ini terkesan high class, mewah menghadirkan beberapa negara, tapi ada beberapa potret yang sangat buruk di dalamnya, ini yang kita khawatirkan. Tentu ketika kegiatan Asean ini berjalan ya kita akan pelototin terus persoalan ini supaya negara-negara yang ikuti KTT Asean ini bisa melihat bahwa inilah potret buruknya di Indonesia, ngomong di luarnya mewah, high class semua, visi utamanya kesejahteraan, faktanya di internal kita di lapangan masih banyak ketimpangan. Tidak usah kita bicara soal ketimpangan sosial, dampak positif bagi masyarakat, ini hak pekerja yang mensukseskan kegiatan, hak pekerja saja tidak dibayar, saya pikir sangat luar biasa persoalan ini,” ujar Lorens.
Keluhan akan upah buruh yang belum dibayarkan ini disampaikan juga oleh Even Jehadun, salah seorang karyawan CV JH Group, kontraktor rekanan PT WIKA.
“Sampai saat ini kami belum terima gaji, karena ulah dari PT WIKA ini yang tidak membayar material yang perusahaan tempat saya bekerja belum dibayarkan,” ungkapnya kepada wartawan, Rabu (12/04).
“Yang menyedihkan itu, istri dan anak saya selalu bertanya tetapi saya selalu beralasan uang kami belum cair dari Bos,” ungkapnya.
Even menyebutkan selain dirinya, terdapat pula 40 pekerja lainnya yang bernasib sama. Mereka belum mendapatkan gaji sejak bulan Januari 2023 lalu.
Selain perusahaan tempatnya bekerja, Even menyebutkan para pekerja dari perusahaan lainnya yang menjadi rekanan PT WIKA juga belum mendapatkan gaji.
Meski sudah berusaha meminta kepada atasannya, namun ia menyebutkan atasannya beralasan PT WIKA belum membayar jasa perusahaan mereka.
“Selain dari perusahaan kami, banyak juga pekerja dari perusahaan lain yang belum terima gaji. Itu dari bulan Januari sampai sekarang. Sudah beberapa kali minta ke Bos, tapi ternyata Bos bilang dari PT WIKA itu belum bayar. Kami bingung sudah mau minta kemana. Anak istri main tanya terus di rumah” ujar pekerja asal Orong, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat ini,” tegasnya.
Even mengharap perhatian dari Presiden Jokowi untuk memperhatikan hak dari para pekerja yang telah menguras keringat dalam mengerjakan proyek tersebut.
Informasi yang diperoleh, adapun total tagihan pembayaran yang belum dibayarkan PT WIKA kepada sejumlah rekanan mencapai 34,9 miliar rupiah.
Sementara itu, Manajer Projek PT Wijaya Karya Teguh Agung Lukmawan tidak merespons saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan WhastApp. Pesan konfirmasi yang disampaikan wartawan sudah dibaca dengan tanda centang biru, namun hingga berita ini dirilis belum direspons. [VoN]