Kupang, Vox NTT- Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G.L. Kalake mengungkapkan beragam masalah di provinsi itu yang harus diatasi bersama secara kolaboratif.
Beragam masalah tersebut antara lain; pembangunan infrastruktur dasar, tingkat kemiskinan dan stunting, serta kemandirian keuangan daerah.
“Sudah menjadi tuntutan di samping upaya sungguh-sungguh dari para penyelenggara pemerintahan daerah, juga perlu adanya peningkatan peran yang harus dijalankan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), baik Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, serta Inspektorat Jenderal Kementerian atau Lembaga dan BPKP,” kata Ayodhia saat mengukuhkan Rizal Suhaili sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTT, Jumat (15/09/2023).
Diketahui, proses pengukuhan Rizal berlangsung di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT.
Rizal sendiri dikukuhkan, menggantikan Sofyan Antonius yang akan mengemban tugas baru sebagai Kepala BPKP Provinsi Sumatera Selatan.
Ayodhia berharap agar Rizal dapat membangun sinergitas dengan pemerintah daerah dan instansi atau lembaga terkait di wilayah Provinsi NTT. Itu terutama dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan melakukan upaya pencegahan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam proses pembangunan dan pemanfaatan anggaran daerah.
Tidak sampai di situ keinginan Ayodhia. Ia juga berharap kepada Kepala Perwakilan BPKP NTT yang baru agar dapat menjalin dan menciptakan pola kerja sama yang efektif dengan pemerintah daerah.
Sebab menurut dia, peran BPKP sebagai aparat pengawasan internal pemerintah sangat strategis dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan agar tepat sasaran sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarkat.
“Sebagaimana kita mengenal siklus PDCA (Plan, Do, Check, Act) dalam ilmu manajemen, kami berharap BPKP dapat terlibat mendampingi mulai dari tahap perencanaan, sehingga menjadi semakin bersifat preventif,” harap Ayodhia.
Sekretaris Menko Marinvest (Marine Investment) itu menegaskan, banyak hal yang perlu dibenahi terkait pembangunan di Provinsi NTT.
“Kita tahu banyak pekerjaan rumah untuk menjadikan NTT ini maju dan sejajar dengan provinsi lainnya,” imbuh dia.
Ayodhia juga berpesan kepada Inspektur Provinsi NTT dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah NTT untuk berkoordinasi erat dengan BPKP, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan, demi pelaksanaan keuangan negara/daerah yang semakin akuntabel.
Hal senada juga disampaikan Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah. Dalam sambutannya, ia mengungkapkan tentang pentingnya membangun kerja sama dan sinergitas antarlembaga.
“Kerja sama perlu dibangun dengan instansi vertikal, Aparat Penegak Hukum (APH) baik Kepolisian/Kejaksaan. Selain itu, dilakukan juga dengan badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD); bahkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur,” kata Sally.
Ia menambahkan, kerja sama yang terjalin dengan baik selama ini, tentu akan terus dipertahankan dan ditingkatkan, guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur.
“Ke depan, kiranya capaian-capaian yang telah kita raih bersama akan terus sama-sama kita tingkatkan dengan sinergi dan kolaborasi. Kita akan bersama-sama dan bekerja bersama untuk memberikan pelayanan kepada warga masyarakat kita untuk menuju Indonesia Maju 2045,” tutupnya. [VoN]