Betun, Vox NTT-Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masuk dalam kategori indeks kerawanan pemilu (IKP) tinggi karena maraknya kegiatan kampanye di luar jadwal.
Demikian disampaikan Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty dalam Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan dan Persiapan Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum 2024 di Kupang, Minggu (15/10/2023).
“Provinsi NTT semula masuk dalam indeks kerawanan pemilu (IKP) dengan kategori rawan sedang tetapi begitu kami melihat lagi dengan baik maka rawan tinggi pada dimensi kontestasi pemilu karena maraknya kegiatan kampanye di luar jadwal,” katanya.
Dia menjelaskan dimensi kontestasi pemilu di NTT rawan tinggi walaupun secara akumulasi empat dimensi besar rawan sedang skor mencapai 56,75 karena salah satu indikator maraknya kampanye di luar jadwal.
Menurut dia, apabila melihat peristiwa pilkada maupun pemilu sebelumnya, maka ini menjadi hal yang harus dipikirkan dengan baik bagaimana caranya kerawanan tinggi itu tidak terjadi lagi.
Ia mengatakan pihaknya sebagai pengawas pemilu perlu memitigasi risiko dan memastikan identifikasi kerawanan dilakukan secara berkelanjutan penting dilakukan.
Bawaslu RI, katanya, wajib memiliki keberanian menjalankan kerja profesional sehingga forum diskusi dalam rapat koordinasi nasional yang dilakukan di Kupang akan menambah energi positif untuk keberanian dan mengidentifikasi isu-isu kerawanan sejak dini.
Selain itu, Bawaslu RI menyebut, Kabupaten Alor dan Malaka menjadi dua wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berstatus rawan tinggi konflik suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) di pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Sebagai daerah yang dinilai rawan konflik saat pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Malaka tidak tinggal diam untuk meminimalisir ancaman terjadinya konflik tersebut.
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Malaka, Hilarius Bria Suri membenarkan hal tersebut.
Dia menyebutkan Kabupaten Malaka salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berpotensi kuat rawan konflik.
Untuk itu, menurut Hilarius Bria Suri, pihaknya sudah menyiapkan langkah antisipasi guna mencegah potensi tersebut.
“Kami Bawaslu Malaka sudah menyiapkan langkah antisipasi pencegahan untuk meminimalisir potensi kerawanan tersebut,” kata Hilarius ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/10/2023).
Bawaslu Malaka juga sedang melakukan mitigasi dan upaya pencegahan dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.
“Bawaslu Malaka sedang melakukan upaya pencegahan. Kita mendorong pengawas pemilu di setiap wilayah agar melakukan upaya pencegahan demi mencegah terjadinya konflik terkait pemilu nanti,” ungkap Hilarius.
Bawaslu Malaka juga mengimbau seluruh pelaku politik agar dapat menahan diri agar tidak melakukan kampanye di luar jadwal yang sudah ditetapkan.
“Hal ini agar tidak menimbulkan riuh di masyarakat. Jadwal kampanye belum waktunya. Kami dari Bawaslu Malaka mengimbau agar semua partai politik dan calon legislatif atau bakal calon bupati dan wakil bupati menahan diri untuk tidak berkampanye,” ujar Hilarius.
“Hal ini agar demokrasi di Indonesia dan khususnya di Malaka dapat tumbuh dengan sehat dan aman. Ini yang kita harapkan,” kata Hilarius.
Penulis: Frido Umrisu Raebesi