Oleh: Fransiskus Bustan
Dosen Pascasarjana Undana Kupang
‘Politik Dinasti’ dan ‘Dinasti Politik’ adalah dua pasangan kata atau istilah yang seringkali digunakan dan bahkan menjadi salah satu topik percakapan dan perbincangan hangat dalam kancah politik di Indonesia belakangan ini.
Penggunaan kedua kata atau istilah tersebut semakin mencuat ke permukaan ketika Kaesang Pangarep yang akrab disapa Mas Kaesang, putra kedua Presiden Joko Widodo, terpilih menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Meskipun proses dan mekanisme pemilihan berlangsung secara demokratis, sebagian kalangan menduga hal itu bertujuan membentuk dinasti politik Presiden Joko Widodo.
Tidak lama berselang, kedua kata atau istilah itu semakin gencar lagi dipercakapkan ketika Gibran Rakabuming Raka yang akrab disapa Mas Gibran, putera putra sulung Presiden Joko Widodo dipinang menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo sebagai calon presiden.
Meskipun peminangan itu diperbolehkan menurut perundangan, topik perbincangan seputar dugaan membentuk dinasti politik oleh Presiden Joko Widodo semakin berseliweran liar di berbagai media, tidak terkecuali di media sosial.
Mencermati penggunaannya dalam kancah politik di Indonesia, kedua pasangan kata atau istilah politik dinasti dan dinasti politik itu seringkali dirancukan pemahaman dan pemaknaannya oleh sebagian kalangan.
Mengapa? Karena kedua kata atau istilah itu tampak mirip dalam tataran mukaan, namun memiliki bentuk dan makna berbeda ditilik dari perspektif linguistik.
Karena itu, tulisan ini mengulik sekilas bentuk dan makna kata atau istilah politik dinasti dan dinasti politik dalam kancah politik di Indonesia guna diketahui sisi kesamaan dan perbedaannya.
Politik Dinasti
Politik dinasti adalah sebuah gugus kata atau kelompok kata berbentuk frasa nomina sebagai hasil penggabungan atau perpaduan dua kata sebagai unsur bawahannya yang saling berhubungan secara fungsional dan maknawi.
Kedua kata sebagai unsur bawahannya adalah kata (nomina) politik sebagai kata inti dan kata (nomina) dinasti sebagai keterangan atau pewatas.
Kata (nomina) politik diterangkan oleh kata (nomina) dinasti atau, sebaliknya, kata (nomina) dinasti menerangkan kata (nomina) politik.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), politik dinasti berarti suksesi pejabat yang dilanjutkan oleh kerabatan yang berkuasa.
Sedangkan Mahkamah Konstitusi (MK) mengartikan politik dinasti adalah sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga.
Seperti dilansir KOMPAS, pengertian politik dinasti menunjuk pada kekuasan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait hubungan keluarga.
Terlepas dari perbedaan rumusannya, politik dinasti dapat diartikan dengan jaringan kekuasaan yang terbentuk berdasarkan hubungan kekeluargaan atau pertalian kekerabatan, baik kekerabatan darah maupun kekerabatan perkawinan.
Mekanisme penerapan atau pembentukan politik dinasti bisa dijumpai di berbagai negara demokrasi, tidak terkecuali di Indonesia.
Akan tetapi, penerapan politik dinasti tidak selamanya berdampak negatif sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan proses pemilihan memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.
Seandainya yang bersangkutan memiliki kompetensi pengetahuan dan kecakapan mumpuni untuk mengemban jabatan tertentu, maka politik dinasti tidak dapat berkonotasi makna negatif.
Kecuali jika yang bersangkutan, meskipun tidak memiliki kompetensi pengetahuan dan kecakapan mumpuni sesuai yang dipersyaratkan, ditunjuk mengemban jabatan tertentu hanya karena adanya hubungan kekeluargaan atau pertalian kekerabatan dengan penguasa.
Praktik politik dinasti semacam ini baru dapat dikatakan sebagai bentuk pengrusakan dan pembusukan demokrasi di suatu negara sehingga wajar untuk ditentang dan ditantang melalui berbagai bentuk dan cara, termasuk melalui upaya pemaksulan dan petisi.
Karena jika upaya pemaksulan dan pendendangan petisi itu tidak dilatari alasan yuridis-formal dan rasional, maka upaya itu dapat dianalogikan dengan dagelan politik tidak bermutu dengan tujuan meraih simpati demi kepentingan diri atau kelompoknya.
Dinasti Politik
Seperti halnya kata atau istilah politik dinasti, demikian pula kata atau istilah dinasti politik adalah sebuah gugus kata atau kelompok kata berbentuk frasa nomina sebagai hasil penggabungan dua kata sebagai unsur bawahannya yang saling berhubungan secara fungsional dan maknawi.
Kedua kata sebagai unsur bawahannya adalah kata (nomina) dinasti sebagai kata inti dan kata (nomina) politik sebagai keterangan atau pewatas.
Kata (nomina) dinasti diterangkan oleh kata (nomina) politik atau, sebaliknya, kata (nomina) politik menerangkan kata (nomina) dinasti.
Yang dimaksud dengan dinasti politik adalah upaya yang dilakukan secara sengaja dalam mengkonsruksi kekuasaan agar jaringan kekuasaan hanya dikuasai satu keluarga.
Pungkas kata, dinasti politik adalah konstruksi politik kekuasaan yang hanya dikuasai satu keluarga.
Penerapan dinasti politik berlaku dalam sistim pemerintahan monarchi sehingga rantai kekuasaan hanya berada dalam satu keluarga yang terbentuk berdasarkan jejak sejarah.
Masyarakat menerima sistem kekuasaan semacam itu sebagai bagian dari konvensi sosial tetesan masa lalu yang diwariskan secara turun-temurun.
Kelompok keluarga yang mengemban kekuasaan adalah keluarga bangsawan atau kaum berdarah biru sesuai rekam sejarah yang hidup dan berkembang di negara bersangkutan.
Khusus bagi kita di Indonesia, penerapan dinasti politik masih berlaku di beberapa wilayah tertentu yang berbentuk kerajaan.
Namun cakupan dan wilayah kekuasaannya bersifat khusus dan terbatas karena bangsa Indonesia yang terwadah secara politis-administatif di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan sistem pemerintahan demokrasi.
Semoga tulisan ini bermanfaat untuk mengarak kita untuk tidak terperangkap dalam kerancuan penggunaan, pemahaman, dan pemaknaan kata atau istilah politik dinasti dan dinasti politik.
Dengan demikian, kita tidak terperangkap dalam dagelan politik tidak bermutu bersama mereka yang bernafsu melakukan pemakzulan pemimpin dengan mengusung tema, politik dinasti dan dinasti politik, karena ingin meraup simpati rakyat banyak dan rakyat kebanyakan dengan mengatasnamakan demokrasi yang bertameng moral dan etika sebagai perisai argumentasi.