Ruteng, Vox NTT – Ketua Bawaslu Manggarai Fortunatus Hamsah Manah mewanti-wanti bahwa salah satu kerawanan pada Pilkada Manggarai 2024 adalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Sejauh ini memang belum ada laporan karena kewenangan kami untuk penindakan netralitas itu, mungkin kami lebih pas setelah penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati,” ujar Alfan saat peluncuran pemetaan kerawanan Pilkada 2024 di Aula Manggarai Convention Center (MCC) Ruteng, Senin (26/8/2024).
Alfan menambahkan, ada sembilan potensi kerawanan pada pemilihan serentak tahun 2024 di Manggarai.
Pertama, netralitas dan profesionalitas penyelanggara ad hoc.
Kedua, daftar pemilih yang tidak mutakhir dan pemilih tanpa KTP elektronik.
Ketiga, kekerasan terhadap penyelenggara, peserta pemilu, dan pemilih.
Keempat, ujaran kebencian dan hoaks di media sosial.
Kelima, pemungutan dan penghitungan suara ulang.
Keenam, keterlambatan distribusi dan kekurangan logistik di TPS.
Ketujuh, politik uang.
Kedelapan, ketidaknetralan ASN.
Kesembilan, kesalahan pencatatan pada Sirekap.
Bawaslu Manggarai, kata dia, melakukan deteksi dini terkait potensi-potensi pelanggaran yang terjadi pada tahapan Pilkada 2024.
“Instrumen ini sangat penting sebagai deteksi dini sehingga seluruh pihak baik Bawaslu, pemerintah, partai politik, serta stakeholder lainnya untuk sama-sama mengambil langkah mitigasi atau upaya pencegahan,” jelas dia.
Dikatakan, pemetaan kerawanan pemilihan tahun 2024 merupakan langkah awal untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
“Dengan identifikasinya pontensi kerawanan yang terjadi di Manggarai,” ujar Alfan.
Ia mengatakan, pemetaan kerawanan ini sebagai upaya mitigasi atau pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran.
“Kami harapkan (kerawanan) tidak akan terjadi,” kata Alfan.
Sementara indeks kerawanan dalam Pilkada 2024 yang diturunkan dari Bawaslu RI berdasarkan penyelenggaraan pemilihan umum terakhir seperti logistik, pemungutan suara ulang, aksesibilitas ke tempat pemungutan suara (TPS). [VoN]