Kupang, Vox NTT – Diduga ada upaya ‘perampokan’ Bank NTT untuk membiayai saksi dan kampanye paslon tertentu menjelang Pilkada NTT.
Hal itu terlihat ketika Bank NTT tiba-tiba dijadwalkan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada Kamis, 14 November 2024.
RUPS-LB yang terkesan mendadak ini disinyalir ada kepentingan politik untuk mendanai salah satu paslon di Pilkada NTT.
Informasi dari sumber terpercaya di lingkungan Kantor Gubernur NTT menyebutkan, Penjabat Gubernur NTT Andriko Noto Susanto belum lama ini mengadakan pertemuan dengan Yohana Lisapaly, Susana Federika Ayi Saye, Doris Rihi dan sejumlah nama lain. Pertemuan tersebut berlangsung di Rujab Gubernur.
“Yang ke rumah jabatan ada Yohana Lisapaly, Doris Rihi dan salah satunya istri Hila Minggu. Pertemuan itu terkait Bank NTT,” sebut sumber itu melalui WhatsApp, Senin, 4 November 2024 lalu.
Untuk diketahui, Yohana Lisapaly adalah mantan pejabat Pemprov NTT yang sudah pensiun dari ASN dan kini menjabat sebagai Sekretaris DPW NasDem NTT.
Sementara Susana Saye adalah salah satu kader NasDem yang pada Pileg lalu maju sebagai caleg DPRD Kota Kupang Dapil Maulafa.
Susana juga adalah istri dari Hilarius Minggu, Direktur Dana sekaligus Plt. Direktur Kredit Bank NTT saat ini. Sedangkan Doris Rihi adalah Kepala Biro Pemerintahan Setda NTT.
Informasi terkait pertemuan Penjabat Gubernur dengan elite NasDem NTT dan nama-nama tersebut juga dibenarkan oleh sumber di internal Bank NTT.
“Benar ada pertemuan itu,” kata sumber di internal Bank NTT yang enggan namanya disebutkan ketika diwawancara pada Minggu, 10 November 2024 malam.
Sumber itu juga membenarkan soal RUPS-LB Bank NTT yang akan digelar dalam waktu dekat.
Dan menurutnya, ada skenario besar di balik pelaksanaan RUPS-LB kali ini.
Skenario tersebut berkaitan erat dengan kepentingan politik menjelang Pilkada yang sudah di depan mata.
“Ini terkesan mendadak karena pemanggilan RUPS biasanya dilakukan dalam waktu paling lambat 14 hari sebelum RUPS dilaksanakan. RUPS harus segera dilaksanakan karena bupati dan wali kota selaku pemegang saham semuanya penjabat,” kata sumber itu.
Masih dari sumber yang sama ini menerangkan, ada beberapa agenda RUPS-LB kali ini. Antara lain pembahasan tentang KUB (Kelompok Usaha Bank) sebagai strategi pemenuhan modal inti serta perubahan pengurus (Direksi dan Komisaris). Kemudian ada lelang jabatan yang lowong.
“Di internal kami, Pak Hila itu disebut-sebut jadi Plt Dirut gantikan Pak Umbu Praing, meski beliau sekarang sakit-sakitan. Pak Sekda (Kosmas Lana, red) yang sudah dapat persetujuan dari OJK jadi Komut, kemungkinan besar tidak jadi dilantik. Ini sama persis yang terjadi dengan Pak Sony Pellokila di tahun 2021 lalu. Sudah lolos uji kelayakan sebagai Direktur Pemasaran Dana di OJK, tapi kemudian batal lantik karena perubahan nomenklatur dari Direktur Pemasaran Dana jadi Direktur Dana dan Treasury,” terangnya.
“Kemudian jabatan direksi dan komisaris yang lowong nantinya dilelang. Jadi RUPS-LB kali ini ada upaya untuk mengakomodir kembali mantan pejabat Bank NTT yang diberhentikan pada RUPS sebelumnya,” sambung sumber itu.
RUPS-LB Bank NTT, lanjut sumber itu, harus segera digelar sebelum Pilkada agar ada Plt Dirut yang baru. Dengan demikian, kepentingan pendanaan bagi salah satu paslon gubernur bisa terakomodir.
“Dirut yang mereka pilih bisa akomodasi kepentingan salah satu paslon untuk pemberian kredit fiktif di seluruh kantor cabang. Karena sekarang sudah ada pengajuan pinjaman dari perusahaan-perusahaan yang tidak jelas. Belum lagi CSR, bantuan untuk gereja, masjid, kelompok masyarakat dan lain-lain. Mereka bisa kendalikan dalam waktu yang sisa sebelum Pilkada,” jelas sumber itu.
“Kami berharap tidak ada praktik penyaluran kredit fiktif yang terjadi seperti sebelum-sebelumnya. Tapi kalau RUPS-LB digelar dan pengurusnya dirombak seperti yang saya jelaskan di atas, maka bukan tidak mungkin praktik ini terulang. Jangan lupa, pembelian MTN senilai Rp 50 miliar yang dipaksakan itu terjadi di Maret 2018 dan Pilkada 2018 digelar di bulan Juni. Jangan lupa juga kredit fiktif Rp 100 miliar untuk PT Budimas Pundinusa, dan lain-lain,” pungkas sumber itu.
Hingga berita ini diturunkan, media ini masih berusaha untuk meminta klarifikasi dari Penjabat Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto.
Sementara Komisaris Independen Bank NTT, Frans Gana ketika konfirmasi terkait pelaksanaan RUPS-LB mengaku undangan RUPS belum disebarkan.
“Undangan belum disebarkan. Setelah itu saya info ya,” sebut Frans Gana kepada RakyatNTT.com melalui pesan WhatsApp, Senin, 11 November 2024 pagi.
Frans Gana kembali meminta bersabar untuk menunggu informasi lanjutan, ketika media ini bertanya lebih lanjut apakah RUPS-LB masih bisa digelar pada Kamis, 14 November 2024, sementara undangan belum disebarkan.
“Sorry. kotong tunggu sa ko,” katanya seraya berharap media membuat berita yang positif agar Bank NTT terhindar dari risiko reputasi.
Penulis: Ronis Natom